Faisal Basri: Enggak Bisa Kita Bernegara Ugal-ugalan...

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior Faisal Basri menyoroti alokasi dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Pasalnya, banyak alokasi PEN digelontorkan untuk penyelamatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan program lain, sementara pemulihan ekonomi untuk sektor terdampak justru kecil.

"Kelihatannya sense of urgency-nya kurang. Makanya yuk kita tunjukkan dulu ini kondisi krisis bukan business as usual. Tapi kelihatannya masih biasa-biasa saja," kata Faisal dalam konferensi video, Senin (1/6/2020).

Baca juga: Erick Thohir Jelaskan Suntikan Rp 152 Triliun untuk BUMN

Faisal memaparkan, negara mengalokasikan Rp 152,15 triliun untuk menyelamatkan BUMN. Penyelamatan dibagi menjadi 3 bentuk, yakni penyertaan modal negara (PMN), pembayaran kompensasi, dan dana talangan investasi.

Penyertaan modal negara bakal diberikan kepada PT PLN Rp 5 triliun, Hutama Karya Rp 11 triliun, PTBahana Pembinaan Usaha Indonesia Rp 6,27 triliun, Permodalan Nasional Madani Rp 2,5 triliun, dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Rp 0,5 triliun.

Pembayaran kompensasi diberikan kepada PT Pertamina Rp 48,25 triliun, PT PLN Rp 45,42 triliun, dan Perum Bulog Rp 560 miliar.

Kemudian dana talangan diberikan kepada Perum Bulog Rp 13 triliun, Garuda Indonesia Rp 8,5 triliun, PTPN Rp 4 triliun, PT Kereta Api Indonesia Rp 3,5 triliun, PT Krakatau Steel Rp 3 triliun, dan Perum Perumnas Rp 650 miliar.

"Ini menutupi borok-borok pemerintah lewat BUMN. Kalau BUMN gagal bayar, hancur lebur kan. Membangun itu enggak bisa ugal-ugalan. Enggak bisa kita bernegara ugal-ugalan," tuturnya.

Baca juga: Mulai 1 Juni, Ini Skenario Tahapan New Normal untuk Pemulihan Ekonomi

Faisal pun menganggap, pemerintah tak mau berkorban banyak mengalihkan anggaran fisik untuk program penanganan Covid-19. Hal itu terlihat dari kecilnya pemangkasan anggaran beberapa kementerian/lembaga.

Kementerian Pertahanan hanya dipotong Rp 9 triliun sehingga menyisakan masih banyak anggaran, yakni Rp 122 triliun. Begitupun dengan kepolisian negara yang hanya dipotong Rp 9 triliun sehingga menyisakan anggaran Rp 96 triliun dan Kementerian PUPR dipotong Rp 25 triliun yang menyisakan anggaran Rp 96 triliun.

"Di luar PUPR ada anggaran yang disalurkan lewat PMN. Ini menunjukkan pemerintah enggak mau berkorban mengurangi signifikan anggaran untuk fisik. Padahal yang jadi acuan adalah manusianya. Wajar di belakang ini adalah kelompok kepentingan. Kalau proyek enggak jalan, mereka enggak dapat tip," pungkasnya.

Baca juga: Faisal Basri Usul Proyek Ibu Kota Baru Ditunda sampai 2030