Kompas.com - 05/06/2020, 18:06 WIB
Tapera KOMPAS.com/Akbar Bhayu TamtomoTapera

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bakal memberikan fasilitas tabungan perumahan untuk pekerja baik PNS, TNI/Polri atau pekerja swasta dan mandiri.

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat pemerintah bakal memungut dana sebesar 2,5 persen dari gaji per bulan dan 0,5 persen iuran yang dibebankan kepada pemberi kerja untuk membiayai kepemilikan rumah bagi peserta penerima manfaat Tapera.

Komisioner BP Tapera Adi Setianto mengatakan, nantinya seluruh pekerja di Indonesia akan diwajibkan untuk menyalurkan iuran, termasuk pekerja asing yang sudah bekerja minimal enam bulan.

"Ada sebagian WNA (Warga Negara Asing) yang akan diwajibkan menjadi peserta Tapera, persyaratannya sudah bekerja minimal enam bulan," jelas Adi dalam video conference, Jumat (5/6/2020).

Adi menjelaskan, pungutan iuran kepada pekerja asing dilakukan lantaran asas gotong royong yang digunakan dalam Tapera.

Pasalnya, pekerja tersebut bekerja dan mendapatkan penghasilan dari Indonesia. Namun demikian, di akhir kepesertaannya, WNA tersebut bisa mencairkan dana yang ditabungkan di Tapera.

"Misalnya kalau dia bekerja tiga tahun, kemudian akan pulang ke negaranya, dia kan kemudian dapat nomor pendfataran, sudah didaftarkan di KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia), hasil pemupukan juga dicatat, dia juga bisa melihat tabungannya berapa," ujar Adi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau balik ke negaranya dikembalikan, uang uang dikumpulkan melalui pekerja asing ini kan bisa dimanfaatkan BP Tapera untuk memberi pembiayaan yang membutuhkan dalam hal ini masyarakat berpendapatan rendah," ujar dia.


Mengenai kepesertaan BP Tapera, selain pekerja asing, juga meliputi aparatur sipil negara (ASN), Polri dan TNI, pegawai BUMN, BUMD, dan BUMDes, hingga pekerja swasta dan pekerja mandiri.

Untuk ASN atau PNS pemungutan iuran mulai diberlakukan pada Januari 2021 mendatang. Kemudian perluasan akan berlanjut ke pekerja di BUMN, BUMD, Bumdes baru kemudian TNI dan Polri.

Sementara karyawan swasta atau formal diberi waktu selambat-lambatnya 7 tahun sejak Badan Pengelola (BP) Tapera beroperasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.