Jokowi Teken PP Tapera, Perusahaan Bakal Dipungut Iuran Baru

Kompas.com - 02/06/2020, 13:56 WIB
Wabup Sumedang H Erwan Setiawan saat sidak ke pabrik tekstile di kawasan industri Jatinangor, Rabu (6/5/2020). Dok. Humas Pemda Sumedang/KOMPAS.com KOMPAS.COM/AAM AMINULLAHWabup Sumedang H Erwan Setiawan saat sidak ke pabrik tekstile di kawasan industri Jatinangor, Rabu (6/5/2020). Dok. Humas Pemda Sumedang/KOMPAS.com

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera sudah diteken Presiden Joko Widodo ( Jokowi) pada 20 Mei lalu.

PP tersebut jadi payung hukum penyelenggaraan pungutan iuran yang akan dilakukan oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat ( BP Tapera) dalam waktu dekat.

Dalam PP tersebut, BP Tapera akan memungut sekaligus mengelola dana untuk perumahan bagi PNS, prajurit TNI dan Polri, pekerja di perusahaan BUMN dan BUMD, dan pekerja perusahaan swasta.

"Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3 persen (tiga persen) dari gaji atau upah untuk peserta pekerja dan peserta pekerja mandiri," bunyi Pasal 15 PP tersebut dikutip pada Selasa (2/6/2020).

Untuk iuran Tapera sebesar 3 persen tersebut, sebanyak 0,5 persen ditanggung oleh pemberi kerja dan sisanya sebesar 2,5 persen ditanggung oleh pekerja yang dipotong dari gaji. Khusus untuk peserta mandiri, iuran dibayarkan sendiri.

Baca juga: Program Perumahan BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Tak Bentrok dengan Tapera

Kepesertaan di BP Tapera akan berakhir jika pekerja sudah pensiun yakni usia 58 tahun. Nantinya setelah pensiun, peserta bisa mendapatkan dana simpanannya beserta hasil dari dana pengembangan yang ditempatkan di deposito bank, surat utang pemerintah, dan investasi lainnya.

Sebagai informasi, BP Tapera sendiri merupakan peleburan dari Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Sebagai modal awal, pemerintah menyuntik dana untuk BP Tapera sebesar Rp 2,5 triliun.

Sebelum menjadi BP Taperam, Bapertarum-PNS memiliki sekitar 6,7 juta orang peserta, baik PNS aktif maupun yang telah pensiun, dengan dana kelolaan Rp 12 triliun.

Dikutip dari Harian Kompas, Undang-Undang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) digadang-gadang menjadi solusi pembiayaan jangka panjang untuk kepemilikan rumah di Indonesia.

Baca juga: Pengelolaan Dana Tapera Jangan ‘Profit Oriented’

Rumah subsidi yang terjangkau masyarakat berpenghasilan rendah lokasinya jauh dari pusat kota. Akibatnya, beban pembeli bertambah. Bukan hanya angsuran kredit, melainkan juga ongkos transportasi yang tidak sedikit.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Manfaatkan Ceker Ayam Jadi Sepatu, Bisnis Ini Bisa Bertahan di Tengah Pandemi

Manfaatkan Ceker Ayam Jadi Sepatu, Bisnis Ini Bisa Bertahan di Tengah Pandemi

Whats New
Curhatan Sri Mulyani, Sulitnya Membuat Kebijakan Ditengah Pandemi

Curhatan Sri Mulyani, Sulitnya Membuat Kebijakan Ditengah Pandemi

Whats New
Menteri Edhy Bantah Terlibat Tentukan Eksportir Benih Lobster

Menteri Edhy Bantah Terlibat Tentukan Eksportir Benih Lobster

Whats New
Presiden Marah soal Anggaran Kesehatan, Datanya Benarkah?

Presiden Marah soal Anggaran Kesehatan, Datanya Benarkah?

Whats New
Tesla Jadi Perusahaan Otomotif Paling Bernilai di Dunia, Kekayaan Elon Musk Naik 21 Miliar Dollar AS

Tesla Jadi Perusahaan Otomotif Paling Bernilai di Dunia, Kekayaan Elon Musk Naik 21 Miliar Dollar AS

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Membedah Pajak Netflix | Cerita Pekerja Proyek | 'Body Shaming' di Sekitar Kita

[POPULER DI KOMPASIANA] Membedah Pajak Netflix | Cerita Pekerja Proyek | "Body Shaming" di Sekitar Kita

Rilis
Sinar Mas Beri Edukasi Lingkungan kepada Masyarakat melalui Festival Hijau BSD City ke-17

Sinar Mas Beri Edukasi Lingkungan kepada Masyarakat melalui Festival Hijau BSD City ke-17

Rilis
Menko Airlangga Optimistis Pemulihan Ekonomi Makin Cepat pada Kuartal III-2020

Menko Airlangga Optimistis Pemulihan Ekonomi Makin Cepat pada Kuartal III-2020

Whats New
Mengenal Eigendom, Bukti Kepemikan Tanah Warisan Belanda

Mengenal Eigendom, Bukti Kepemikan Tanah Warisan Belanda

Whats New
OJK Disarankan Jadi Pengawas Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-bank Saja

OJK Disarankan Jadi Pengawas Pasar Modal dan Industri Keuangan Non-bank Saja

Whats New
Tips Karier Sukses, Begini Cara Dekat dengan Atasan Tanpa Menjilat

Tips Karier Sukses, Begini Cara Dekat dengan Atasan Tanpa Menjilat

Work Smart
Kementan Alokasikan 15.320 Ton Pupuk Subsidi untuk Bulukumba

Kementan Alokasikan 15.320 Ton Pupuk Subsidi untuk Bulukumba

Rilis
Negara-Negara Ini Jalankan Sistem Pengawasan Bank di Bawah Bank Sentral

Negara-Negara Ini Jalankan Sistem Pengawasan Bank di Bawah Bank Sentral

Whats New
Persaingan Antar-bank BUMN yang Jadi Sorotan Erick Thohir

Persaingan Antar-bank BUMN yang Jadi Sorotan Erick Thohir

Whats New
Dihantam Pandemi, Maskapai Air France Pangkas 7.500 Karyawan

Dihantam Pandemi, Maskapai Air France Pangkas 7.500 Karyawan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X