BPKH: Dana Haji yang Disetor Aman, Rekening Dijamin LPS

Kompas.com - 05/06/2020, 20:33 WIB
 Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (9/3/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIR Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, di Istana Wakil Presiden RI, Jakarta, Jumat (9/3/2018).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu menegaskan, dana haji yang telah disetor oleh jemaah bakal aman.

Dia menuturkan, dana dikelola secara profesional. Dana tersebut ditempatkan di bank syariah dan intrumen investasi syariah yang keduanya berhubungan dengan perhajian.

"Uang haji dikelola dan dikembalikan manfaatnya untuk jemaah haji. Jadi saya pastikan, dana haji aman," ujar Anggito dalam konferensi video, Jumat (5/6/2020).

Baca juga: Dana Haji Dipakai untuk Stabilitas Rupiah, Ini Kata Gubernur BI

Anggito menuturkan, dari nilai manfaat yang dihasilkan, 95 persen bakal kembali diberikan kepada jemaah haji. Adapun BPKH yang mengelola (amil) hanya diperbolehkan menggunakan maksimal 5 persen dari nilai manfaat.

"Paling-paling kami pakai 3 persen karena karyawan kami hanya 120 orang saja. Nantinya 5 persen dialokasikan untuk jemaah tunggu dan 85 persen dialokasikan untuk jemaah yang berangkat," kata Anggito.

Lebih lanjut Anggito menuturkan, BPKH telah mendapat penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait dana haji

Tak tanggung-tanggung, nilai penjaminan paling banyak Rp 2 miliar untuk masing-masing jemaah haji per bank. Pernyataan penjaminan ini seiring dikeluarkannya surat LPS No. 5-001/DK01/2020 tertanggal 15 Januari 2020.

Baca juga: BPKH: Pengelolaan Dana Haji dalam Valas untuk Kebutuhan Jemaah

"Alhamdulillah setelah berjuang cukup lama maka keluar surat LPS untuk rekening simpanan atas nama BPKH. Selain itu calon jemaah haji juga telah menandatangani akad wakalah (surat kuasa) ke BPKH untuk mengelola dana," tutur Anggito.

Sebelumnya, Wakil Menteri Agama RI Zainut Tauhid Saadi menegaskan, tidak benar jika ada tuduhan pembatalan keberangkatan jemaah haji karena ada motif-motif lain, salah satunya memperkuat nilai tukar.

"Tuduhan uang haji akan digunakan oleh Pemerintah untuk memperkuat rupiah adalah fitnah yang sangat keji, dan pendapat tersebut sama sekali tidak berdasar. Statement seperti itu hanya mungkin keluar dari orang yang sudah terbiasa dengan pikiran kotor dan suka mencari sensasi," kata Zainut dalam keterangannya, Jumat (5/6/2020).

Baca juga: Haji 2020 Batal, Begini Prosedur Refund Setoran Lunas Haji Reguler



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seleksi CPNS dan PPPK Segera Dibuka, BKN Matangkan Persiapan

Seleksi CPNS dan PPPK Segera Dibuka, BKN Matangkan Persiapan

Whats New
Mau Ekspor Mobil ke Australia, Pemerintah Bakal Lobi Produsen Asal Jepang

Mau Ekspor Mobil ke Australia, Pemerintah Bakal Lobi Produsen Asal Jepang

Whats New
Kini Investor Asing Bisa Cari Harta Karun Bawah Laut di Indonesia

Kini Investor Asing Bisa Cari Harta Karun Bawah Laut di Indonesia

Whats New
Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia dan KLHK Beri Pelatihan untuk Petani Hortikultura

Rilis
[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

[TREN BISNIS KOMPASIANA] Corporate Culture, Berdamai dengan Pandemi | Elegi Toko Buku | Bisnis Jengkol yang Menjanjikan

Rilis
Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Peserta Kartu Prakerja Diminta Segera Tautkan Nomor Rekening dan E-Wallet

Whats New
Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Cegah Korupsi, 27 BUMN Kerja Sama dengan KPK

Rilis
Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Kabar Gembira, BRI Turunkan Suku Bunga Kredit untuk Semua Segmen

Spend Smart
Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Perpres tentang Investasi Miras Dicabut, Bagaimana Nasib Usaha Eksisting?

Whats New
BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

BEI Minta Gojek dkk Segera Listing di Pasar Modal

Whats New
Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Tarif Listrik Tenaga Surya Makin Murah, PLTU akan Bersaing dengan Energi Terbarukan

Whats New
Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Soal Salah Transfer Rp 51 Juta Berujung Pidana, Ini Faktanya Versi BCA

Whats New
BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

BKPM: Izin Pembangunan Industri Miras Sudah Ada sejak 1931

Whats New
Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Startup Madeinindonesia.com Fasilitasi UKM Lakukan Ekspor ke Berbagai Negara

Whats New
Bank Sahabat Sampoerna Akan Kian Agresif Garap Digital Banking

Bank Sahabat Sampoerna Akan Kian Agresif Garap Digital Banking

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X