Kompas.com - 22/06/2020, 17:36 WIB
Foto : Kepala dan Aparat Desa Parumaan bersama anggota TNI dan Polri menyebrangi laut untuk membagikan BLT dana desa kepada masyarakat, Sabtu (16/5/2020). KOMPAS.COM/NANSIANUS TARISFoto : Kepala dan Aparat Desa Parumaan bersama anggota TNI dan Polri menyebrangi laut untuk membagikan BLT dana desa kepada masyarakat, Sabtu (16/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemenses PDTT) mencatat, penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kini sudah capai angka 91 persen, atau 68.103 desa dari total seluruh desa yang sudah menerima dana desa di rekening kas desa yaitu 73.692 desa.

Kemudian untuk desa yang sudah melakukan penentuan KPM melalui musyawarah desa khusus (Musdesus) ada 73.199 desa atau 99 persen dari desa yang sudah terima dana desa di rekening desanya.

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menuturkan langkah strategis terkait penanganan kesehatan warga yang diitindaklanjuti dalam bentuk relawan desa lawan Covid-19, kemudian pembentukan ruang isolasi dan berbagai upaya pencegahan dan penanganan Covid-19 di tingkat desa sudah menelan anggaran Rp 3,3 triliun.

Baca juga: Birokrasi Belum Ramping, Tunjangan Kinerja PNS Terancam Ditunda

"Menelan anggaran Rp 3,3 triliun dengan jumlah relawan yaitu 1.853.861. Mudah-mudahan berbagai upaya yang sudah dilakukan dengan membangun ruang isolasi diri yang menangani ODP 188.787 ini diharapkan tidak lagi bertambah semoga bisa berkurang, sehingga beban desa jadi semakin ringan," kelas Abdul Halim dalam teleconference perkembangan BLT-DD Kemendes PDTT pada Senin (22/6/2020).

Adapun total KPM yang menerima BLT-DD hingga 21 Juni 2020 sebanyak 7.181.331 KPM. Dari total tersebut, 1.938.959 KPM adalah kategori perempuan kepala keluarga (PEKKA), 278.084 KPM merupakan kategori terdapat anggota keluarga yang memiliki penyakit kronis atau menahun.

Selain itu, Abdul Halim juga menginformasikan bahwa dari total KPM yang menerima BLT-DD, sebesar 88 persen merupakan KPM dengan kepala keluarga bekerja sebagai petani atau buruh tani. Lalu 5 persen merupakan pedagang dan UMKM, 4 persen nelayan dan buruh nelayan, 2 persen buruh pabrik dan 1 persen adalah guru.

"Dana desa yang digunakan untuk BLT-DD sebesar Rp 4,3 triliun," imbuh Abdul Halim.

Baca juga: Promo HUT DKI Jakarta di Lazada, Ada Diskon 80 Persen?

Jika pada teleconference lalu Abdul Halim menyebut ada 11 kabupaten/kota yang beli salurkan BLT-DD, maka saat ini angka tersebut menurun menjadi tujuh kabupaten/kota. Abdul Halim menyebut dari ke tujuh daerah tersebut, enam berada di Papua dan satu di Morotai.

"Jumlah kabupaten/kota yang sudah salurkan 100 persen ada 316 kabupaten/kota, salurkan 98 persen ada 75 kabupaten/kota, dan belum salur dulu itu 11 sekarang tinggal 7, rincian enam di Papua satu di Morotai, itu karena kondisi geografis di sana yang memang sulit dan komunikasi," jelasnya.

BLT-DD tahap kedua triwulan pertama juga sudah berjalan, serta pada Juli nanti akan masuk penyaluran pertama triwulan kedua, dengan besaran bantuan Rp 300.000 per KPM. (Reporter: Ratih Waseso | Editor: Yudho Winarto)

Baca juga: Menpan RB: Birokrasi Terus Disederhanakan, Ada Kementerian yang Berani Pangkas Eselon I

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Kemendes PDTT catat 91% desa sudah salurkan BLT Dana Desa



Sumber
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tol Layang Japek Akan Tutup Sementara untuk Ganti Nama Jadi Sheikh MBZ

Tol Layang Japek Akan Tutup Sementara untuk Ganti Nama Jadi Sheikh MBZ

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Brezel, Roti Terpopuler dari Jerman | Japanese Milk Bread, Roti Unyu Menggiurkan

[KURASI KOMPASIANA] Brezel, Roti Terpopuler dari Jerman | Japanese Milk Bread, Roti Unyu Menggiurkan

Rilis
Meski Kinerja Keuangan Merugi Pada 2020, PGN Masih dalam Kondisi Baik

Meski Kinerja Keuangan Merugi Pada 2020, PGN Masih dalam Kondisi Baik

Whats New
Di Tengah Pandemi, PGN Sukses Tuntaskan Penugasan dari Pemerintah

Di Tengah Pandemi, PGN Sukses Tuntaskan Penugasan dari Pemerintah

Rilis
[KURASI KOMPASIANA] Susah Move On dari Mantan? Belajarlah dari Petugas SPBU | 5 Cara Move On dari Mantan agar Prosesnya Lancar Luncur

[KURASI KOMPASIANA] Susah Move On dari Mantan? Belajarlah dari Petugas SPBU | 5 Cara Move On dari Mantan agar Prosesnya Lancar Luncur

Rilis
Kadin Dorong Peran Asosiasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19

Kadin Dorong Peran Asosiasi dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Covid-19

Whats New
Sepekan Terakhir, IHSG Menguat Tipis 0,98 Persen

Sepekan Terakhir, IHSG Menguat Tipis 0,98 Persen

Whats New
GeNose Tersedia di Bandara Ngurah Rai, Tarif Rp 40.000

GeNose Tersedia di Bandara Ngurah Rai, Tarif Rp 40.000

Whats New
1.275.387 Formasi ASN 2021 Resmi Dibuka, Ini Rinciannya

1.275.387 Formasi ASN 2021 Resmi Dibuka, Ini Rinciannya

Whats New
Menko Airlangga Gelontorkan Subsidi Ongkir, Asosiasi E-Commerce Sambut Baik

Menko Airlangga Gelontorkan Subsidi Ongkir, Asosiasi E-Commerce Sambut Baik

Whats New
Cara Daftar UMKM Online untuk Mencairkan BLT Rp 1,2 Juta

Cara Daftar UMKM Online untuk Mencairkan BLT Rp 1,2 Juta

Earn Smart
[POPULER DI KOMPASIANA] Royalti Memutar Lagu | Kena Ghosting Rekruter | Patah Hati dan Lagu 'Hey Jude'

[POPULER DI KOMPASIANA] Royalti Memutar Lagu | Kena Ghosting Rekruter | Patah Hati dan Lagu "Hey Jude"

Rilis
THR PNS Cair, Kurang Efektif Dorong Konsumsi dan Ekonomi di Kuartal II 2021

THR PNS Cair, Kurang Efektif Dorong Konsumsi dan Ekonomi di Kuartal II 2021

Whats New
Pemerintah China Denda Grup Alibaba Rp 40,6 Triliun, Mengapa?

Pemerintah China Denda Grup Alibaba Rp 40,6 Triliun, Mengapa?

Whats New
Jadi CPNS Kemenkumham Jalur Ikatan Dinas, Simak Dokumen Persyaratannya

Jadi CPNS Kemenkumham Jalur Ikatan Dinas, Simak Dokumen Persyaratannya

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X