Sederet Aturan Era Susi yang "Ditenggelamkan" Edhy Prabowo

Kompas.com - 06/07/2020, 12:16 WIB
Foto Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) dan foto mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) bersanding saat acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang merupakan politisi Partai Gerindra menggantikan Susi pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
  *** Local Caption *** 

ADITYA PRADANA PUTRAFoto Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (kiri) dan foto mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti (kanan) bersanding saat acara serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang merupakan politisi Partai Gerindra menggantikan Susi pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama. *** Local Caption ***

"Ini kita serahkan ke nelayan. Semua kemampuan nelayan kita data semua. Ada beberapa hasil pengadilan yang dimusnahkan. Tapi, kita lihat lagi yang akan dimusnahkan itu masih memungkinkan untuk disita negara dan direparasi untuk nelayan atau bagaimana," ujarnya.

Edhy sendiri sempat menyebut tujuh kapal pencuri ikan yang sebaiknya dihibahkan saat kunjungan ke Pontinak.

Baca juga: Penenggelaman Kapal, Ganti Menteri Ganti Kebijakan

Adapun kapal-kapal hasil tangkapan yang sudah memiliki ketetapan hukum dapat diberikan kepada nelayan serta dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan.

"Kapal ini akan diserahkan ke Kejaksaan. Karena banyak sekali kampus-kampus ini punya jurusan perikanan, kenapa enggak saya serahkan ke sana. Atau misalnya nanti kita serahkan ke koperasi nelayan. Kan bisa," ungkap Edhy dalam keterangan resminya, Kamis (9/1/2020).

Hal itu disampaikannya usai meninjau langsung tiga kapal ikan asing berbendera Vietnam di Stasiun PSDKP Pontianak.

Respons Susi

Susi sendiri pernah mengomentari aturan-aturan yang dibuat pada masa kepemimpinannya tetapi saat ini direvisi oleh penggantinya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Sentil PNBP Benih Lobster Kecil, Susi Bandingkan dengan Harga Rempeyek Udang

Susi bilang, kebijakan yang dia keluarkan hanya untuk mengawal visi misi Presiden RI Joko Widodo untuk menjadikan laut masa depan bangsa, Indonesia poros maritim dunia.

"Jangan tanya saya, saya mana tahu. Tapi, saya buat itu untuk mengawal visi misi Presiden. Jadi ya harus betul-betul dijaga keberlanjutannya, makanya saya buat policy-policy itu," kata Susi di Jakarta, Senin (20/1/2020).

Dia bilang, revisi tersebut bisa saja diperlukan karena mungkin visi misi pemerintahan telah berubah pada Kabinet Indonesia Maju.

"Mungkin misinya telah berubah sekarang itu, ya. I dont know. Kalau saya prinsipnya menteri bekerja untuk visi misi Presiden, laut masa depan bangsa. Saya melaksanakan visi misi Presiden," ucap Susi.

Selain itu, di akun media sosialnya, Susi kerap kali aktif menanggapi kebijakan-kebijakan terkait sektor perikanan dan kelautan. 

Baca juga: Mengintip Kekayaan yang Dimiliki Prabowo Subianto

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X