Ini Kekayaan Pemilik Susi Air dan Mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Susi Pudjiastuti mulai banyak dikenal publik setelah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) periode 2014-2019. Sebelum masuk kabinet, namanya lebih familiar dengan dunia maskapai penerbangan.

Susi adalah pemilik Susi Air, perusahaan maskapai penerbangan yang banyak melayani rute-rute terpencil dengan pesawat yang didominasi armada Cessna Grand Caravan.

Meski berlatar belakang pengusaha industri penerbangan, Susi juga berpengalaman di sektor perikanan. Sebelum terjun di bisnis maskapai, wanita asal Pangandaran ini merupakan pedagang hasil perikanan yang cukup sukses di Jawa Barat.

Masa sekolah Susi hanya lulus SMP dan tak tamat SMA. Sempat mengenyam pendidikan di SMA 1 di Yogyakarta, namun hanya sampai kelas 2. Susi lalu beralih menjadi pedagang.

Baca juga: Apa Alasan Edhy Prabowo Cabut Larangan Ekspor Benih Lobster Era Susi?

Bermodal bisnis maskapai yang sukses besar dan pengalaman panjang di bidang perikanan, membuat namanya diperhitungkan masuk dalam Kabinet Kerja di periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Widodo) dari kalangan profesional.

Sejumlah gebrakan dilakukannya di KKP selama 5 tahun jabatannya. Salah satu yang paling diingat publik yaitu pemberantasan aktivitas illegal fishing yang marak terjadi perairan Indonesia.

Ketimbang menyita kapal pencuri ikan dilelang atau dihibahkan, Susi memilih kebijakan penenggelaman kapal pencuri ikan sebagai efek jera.

Bekalangan di periode kedua pemerintahan Jokowi, Susi tak lagi dipilih sebagai menteri. Dia kini lebih sibuk mengurusi bisnis maskapai Susi Air. Susi juga akhir-akhir ini intens mencuit sesuatu yang jadi perhatiannya di media sosial miliknya.

Baca juga: Cantrang Dilarang pada Era Susi, Kenapa Edhy Prabowo Berkeras Melegalkan?

Lalu, sebagai pemilik maskapai Susi Air dan mantan Menteri KKP, berapa harta kekayaan Susi Pudjiastuti?

Sebelum menanggalkan jabatannya sebagai menteri kabinet, Susi sempat melaporkan harta kekayaannya di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 5 November 2019.