Curhat Reza Rahadian soal Hak-hak Pekerja Film yang Tak Terpenuhi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktor Reza Rahadian menyampaikan sejumlah keluhan terkait industri perfilman dalam negeri. Ia menyebut, banyak hak para pekerja perfilman yang tidak terpenuhi.

Hal tersebut disampaikan Reza saat berkesempatan mengikuti acara peresmian Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Perfilman di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Salah satu yang disoroti pemeran tokoh BJ Habibie di film Habibie & Ainun ini, adalah perlindungan bagi para pekerja jika terjadi kecelakaan di lokasi syuting, atau bahkan ketika jatuh sakit.

Reza bilang, kebutuhan biaya perawatan sering kali berasal dari inisiatif para kru dan pemain film lainnya untuk memberikan sumbangan.

Baca juga: Soal PHK, Serikat Pekerja Akan Bawa Gojek ke Pengadilan Hubungan Industrial

"Ada situasi yang menurut saya lucu berkaitan dengan kondisi lapangan di lokasi syuting. Satu hal yang selalu meresahkan bagi saya. Jika ada kru yang sakit, itu biasanya seluruh kru film akan bawa kardus buat sumbangan. Kalau ada sakit atau kenapa-kenapa itu pada urunan, enggak ada jaminan konkret perlindungan," ungkapnya.

Rawan Kecelakaan

Ia mengatakan, di lokasi syuting sangat banyak kemungkinan potensi terjadinya kecelakaan kerja atau kelelahan akibat bekerja, mengingat jam kerja mencapai 16-18 jam. Sehingga seringkali pemain atau kru jatuh sakit dan butuh perawatan.

"Ada kru yang kemudian tersetrum di lokasi, itu bukan satu dua kali terjadi, dan enggak ada perlindungannya. Nanti adanya urunan antara pemain dan kru. Apakah kemudian perusahaan sepenuhnya akan tanggung itu? Belum tentu," jelasnya.

Menurutnya, tak semua kru memiliki kekuatan tawar-menawar pada perusahaan untuk memiliki jaminan kesehatan. Setidaknya, setengah dari biaya pengobatan ditanggung perusahaan bila terjadi kecelakaan di lokasi syuting atau jatuh sakit.

"Enggak semua kru bisa bargaining power untuk negosiasi dengan produser, terutama yang dari major company," kata pria berusia 33 tahun tersebut.

Reza yang berkecimpung di dunia perfilman sejak tahun 2004 menceritakan, berdasarkan pengalaman dirinya, biaya yang dikenakan production house (PH) untuk menjamin keselamatan para pekerja film sangatlah minim. Hanya sedikit yang memberikan jaminan asuransi bagi para pemain dan kru film saat menggarap suatu proyek.

"Pemain di kontrak dan dia sakit di lokasi syuting atau terjadi sesuatu, kalau sekarang saya bisa gebrak meja produser bilang 'yah lu tanggung nih biaya gue sakit'. Tapi dulu itu angkanya Rp50.000. Jadi kalau dia sakit yah produser akan bayar segitu, dengan ekspetasi bahwa 'kamu kan harus punya asuransi (sendiri) dong'," kisahnya.

Reza mengatakan, kondisi minimnya tanggung jawab perusahaan pada pemain film tersebut, sangat umum terjadi pada para pemain yang baru memulai karir di industri perfilman.

"Apalagi pemain-pemain yang sekarang baru memulai kariernya sebagai seorang aktor, perlindungan itu rasanya hampir nihil," tegasnya.

Itu baru soal proyek film, belum lagi realitas di lokasi syuting sinetron kejar tayang atau striping. Jam kerjanya jauh melebihi syuting sebuah film, membuat kru dan pemain harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk bisa merampungkan sebuah episode yang siap tayang.

Beda dari Thailand dan Jerman

Realitas jam kerja yang seperti tak kenal batas ini, sangat jauh bila dibandingkan degan sistem kerja syuting di Thailand dan Jerman. Reza menceritakan pengalamannya syuting di kedua negara tersebut, maksimal jam kerja adalah 12 jam, selebihnya kru dan pemain memiliki hak untuk pulang beristirahat.

"Mereka enggak akan dituntut, enggak akan dapat sanksi hukum karena negaranya mengatur untuk bisa kerja seperti itu," tukasnya.

Baca juga: Pemerintah Klaim TKA China yang Masuk Akan Bantu Pekerja Lokal

Reza mengaku, sudah mencicipi asam manis industri kreatif mulai dari fase film televisi atau FTV, sinteron dan striping, hingga film layar lebar. Oleh sebab itu, ia sangat paham realitas di lapangan yang seringkali merugikan para pekerja.

Ia menekankan, peran negara sangat penting dalam hal ini, untuk masuk membangun regulasi yang bisa menciptakan kesehatan di industri perfilman. Perlu adanya sebuah aturan yang benar-benar bisa ditaati oleh para PH dan stasiun televisi berkaitan dengan jaminan perlindungan dan jam kerja para kru atau pemain.

"Kalau bicara hak pekerja film, ada banyak lagi hak yang belum dipikirkan secara konkret, dan belum ada dalam sebuah kontrak kerja, baik bagi pemain maupun kru. Itu sesuatu yang cukup penting untuk diperhatikan," kata dia.