BPK: Ribuan Rekomendasi Tidak Ditindaklanjuti Pemerintah

Kompas.com - 14/07/2020, 20:18 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan terdapat ribuan rekomendasi yang yang belum dan tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat sejak tahun 2004 hingga semester II tahun 2019. Hal tersebut berisiko terhadap kerugian negara hingga triliunan rupiah.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengungkapkan terdapat 16.854 temuan dan 35.564 rekomendasi dari hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP), laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL).

"Komitmen untuk mewujudkan akuntabilitas tidak saja diukur dari opini Laporan Keuangan, tetapi yang juga pentingnya adalah menindaklanjuti hasil pemeriksaan," ujar Agung dalam Sidang Paripurna DPR RI, Selasa (14/7/2020).

Baca juga: BPK Soroti Rasio Utang Pemerintah terhadap PDB di 2019 yang Capai 30,23 Persen

Agung pun mengatakan untuk menjamin agar rekomendasi ditindaklanjuti, BPK melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan. Apalagi berdasarkan ketentuan Pasal 20 UU Nomor 15 tahun 2004, pejabat pengelola keuangan negara wajib menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Dari hasil pemantauan tersebut, sebanyak 25.819 rekomendasi atau 72,42 persen dengan nilai Rp 17,13 triliun telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Kemudian sebanyak 7.642 rekomendasi atau 21,43 persen senilai Rp 16,30 triliun dalam proses tindak lanjut.

Sementara itu, ada 2.193 rekomendasi BPK yang belum ditindaklanjut ataupun tak dapat ditindaklanjuti. Nilai keduanya tersebut atau potensi kerugian negara itu mencapai Rp 4,15 triliun

"Sebanyak 2.033 rekomendasi atau 5,70 persen senilai Rp 2,68 triliun belum ditindaklanjuti, dan 160 rekomendasi atau 0,45 persen senilai Rp 1,47 triliun tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah," tambahnya.

LKPP untuk tahun 2019 kembali mendapat opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Opini WTP

Agung mengatakan, opini WTP diberikan atas pemeriksaan yang dilakukan terhadap 87 Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.