Pulihkan Sektor Transportasi, Menhub: Tidak Cukup Hanya Andalkan Pemerintah Pusat

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah fokus berupaya memulihkan sektor transportasi yang mengalami tekanan di masa pandemi Covid-19. Upaya pemulihan juga harus diseimbangi dengan pelaksanaan protokol kesehatan, guna menekan laju penyebaran virus Covid-19.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan, pihaknya terus menggodok berbagai kebijakan dengan mempertimbangkan keselamatan konsumen sekaligus keberlangsungan operasional operator transportasi.

“Bagaimana konsumen bisa bertransportasi dengan aman dan sehat, dan bagaimana perusahaan transportasi dapat tetap bertahan dan beroperasi di masa pandemi ini dengan sejumlah aturan protokol kesehatan. Seperti, pembatasan kapasitas penumpang dan sebagainya,” ujarnya dalam Webinar Transportasi Publik dan Geliat Ekonomi Pada Masa Pandemi, Rabu (22/7/2020).

Baca juga: Menhub Tawarkan Proyek Transportasi Ibu Kota Baru ke ASEAN-China

Budi memaparkan, memasuki periode new normal kondisi antar moda transportasi berbeda.

Misalnya, di sektor perhubungan udara secara global sangat terdampak oleh pandemi Covid-19, termasuk Indonesia, dimana jumlah penumpang pesawat menurun tajam sejak triwulan pertama 2020.

Kemudian pada Juli 2020 performanya mulai meningkat dengan pergerakan pesawat meningkat 42 persen, setelah dilakukan sejumlah upaya-upaya bersama antar stakeholder penerbangan seperti penambahan kapasitas maksimal penumpang pesawat menjadi 70 persen, perpanjangan masa berlaku rapid tes/pcr tes dari 3 hari menjadi 14 hari, pengisian Health Alert Card secara online, dan lain-lain.

Namun demikian, kondisi sebaliknya terjadi di transportasi perkotaan seperti KRL Jabodetabek. Minat penumpang terhadap moda transportasi ini tetap tinggi walaupun pengendalian melalui penerapan protokol kesehatan ataupun pembatasan kapasitas maksimal penumpang dalam satu gerbong, sudah dilakukan.

Sejumlah upaya pun telah dilakukan seperti, menyediakan armada alternatif selain KRL seperti bus dan upaya pemberlakuan jam kerja yang tidak berbarengan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya, untuk mengurangi kepadatan.

"Apabila kita salah mengambil suatu keputusan, maka kita akan mengalami suatu masalah," ujarnya.

Mantan Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) itu juga menekankan, pihaknya melakukan pengendalian transportasi dengan mengedepankan penerapan protokol kesehatan pada sarana dan prasarana transportasi Indonesia pada masa new normal.

“Upaya-upaya maupun terobosan yang dilakukan itu tidak cukup hanya mengandalkan Pemerintah Pusat, tetapi perlu kolaborasi yang baik antara Kementerian/Lembaga, Pemda, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat,” ucapnya.

Baca juga: Menhub ke Aplikator Ojol: Buatlah Shelter yang Bagus...