Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Efektifkah Bantuan Tunai Rp 600.000 bagi Karyawan Swasta di Masa Pandemi?

Kompas.com - 07/08/2020, 08:24 WIB
Akhdi Martin Pratama,
Sakina Rakhma Diah Setiawan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia periode April-Juni 2020 terkontraksi atau minus 5,32 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Untuk menggairahkan kembali perekonomian Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai cara.

Mulai dari bantuan sosial non-tunai hingga subsidi bunga dan kredit bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Baca juga: Soal Bantuan untuk Karyawan, KSPI Minta Pemerintah Tidak Diskriminatif

Terbaru, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi para pekerja dengan kategori tertentu.

Bantuan tersebut akan diberikan kepada 13,8 juta pekerja non-PNS dan BUMN. Artinya, bantuan tunai tersebut hanya diberikan kepada para pegawai swasta.

“Tujuan pemerintah menggelontorkan bantuan gaji tambahan ini adalah untuk mendorong konsumsi masyarakat. Hal ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi,” ujar Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir, Kamis (6/8/2020).

Nantinya, fokus bantuan pemerintah kali ini akan menyasar pegawai swasta yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

Baca juga: Bantuan Tunai untuk Karyawan Dinilai Bisa Tingkatkan Kesenjangan

Menurut Erick, program stimulus ini tengah difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di September 2020 ini.

“Bantuan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan akan langsung diberikan per dua bulan ke rekening masing-masing pekerja sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan,” kata pria yang juga menjabat Menteri BUMN itu.

Menuai beragam reaksi

Jurus terbaru dari pemerintah ini untuk kembali menggairahkan perekonomian nasional menuai pro dan kontra.

Misalnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mendukung pemerintah terkait program pemberian bantuan kepada pekerja swasta yang upahnya di bawah Rp 5 juta. Namun, dia mengingatkan agar penerapan kebijakan itu diawasi dengan ketat supaya tepat sasaran.

"Data 13 juta buruh yang akan menerima bantuan ini harus valid agar pemberian bantuan upah tepat sasaran," ujarnya melalui keterangan tertulisnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

15 Perusahaan Terbaik di RI untuk Pengembangan Karier Menurut LinkedIn

15 Perusahaan Terbaik di RI untuk Pengembangan Karier Menurut LinkedIn

Work Smart
Makin Mengkilap, Harga Emas Dunia Diprediksi Tembus 3.000 Dollar AS

Makin Mengkilap, Harga Emas Dunia Diprediksi Tembus 3.000 Dollar AS

Whats New
10 Kota Tujuan Utama di Dunia untuk Kerja Jarak Jauh Tahun 2024

10 Kota Tujuan Utama di Dunia untuk Kerja Jarak Jauh Tahun 2024

Work Smart
Arus Balik Lebaran, Astra Infra Beri Diskon Tarif Tol 20 Persen pada 17-19 April 2024

Arus Balik Lebaran, Astra Infra Beri Diskon Tarif Tol 20 Persen pada 17-19 April 2024

Whats New
Kemendag Bakal Keluarkan Bahan Baku Penolong Tepung Terigu dari Lartas

Kemendag Bakal Keluarkan Bahan Baku Penolong Tepung Terigu dari Lartas

Whats New
Antisipasi Darurat Pangan, Kementan Percepat Realisasi Pompanisasi dan PAT Padi Gogo

Antisipasi Darurat Pangan, Kementan Percepat Realisasi Pompanisasi dan PAT Padi Gogo

Whats New
Ada Konflik Iran-Israel, Apa Dampaknya ke Industri Keuangan RI?

Ada Konflik Iran-Israel, Apa Dampaknya ke Industri Keuangan RI?

Whats New
Bank Sampoerna Cetak Laba Bersih Rp 62 Miliar pada 2023

Bank Sampoerna Cetak Laba Bersih Rp 62 Miliar pada 2023

Whats New
89.632 Tiket Damri Ludes Terjual Selama Angkutan Lebaran

89.632 Tiket Damri Ludes Terjual Selama Angkutan Lebaran

Whats New
Erick Thohir Sebut BUMN Ini yang Bisa Terdampak Konflik Iran-Israel

Erick Thohir Sebut BUMN Ini yang Bisa Terdampak Konflik Iran-Israel

Whats New
ASDP: Hanya 1,8 Persen Pemudik yang Datang ke Pelabuhan Tanpa Tiket di Periode Lebaran

ASDP: Hanya 1,8 Persen Pemudik yang Datang ke Pelabuhan Tanpa Tiket di Periode Lebaran

Whats New
H+5 Lebaran 2024, Kemenhub Catat 406.157 Kendaraan dan 2 Juta Orang Keluar Masuk Jabodetabek

H+5 Lebaran 2024, Kemenhub Catat 406.157 Kendaraan dan 2 Juta Orang Keluar Masuk Jabodetabek

Whats New
Konflik Iran-Israel, Erick Thohir Minta BUMN Lakukan Hal Ini

Konflik Iran-Israel, Erick Thohir Minta BUMN Lakukan Hal Ini

Whats New
ASN yang Pindah ke IKN pada Tahap Awal Bakal Dapat Tunjangan Pionir

ASN yang Pindah ke IKN pada Tahap Awal Bakal Dapat Tunjangan Pionir

Whats New
H+5 Lebaran 2024, Pengguna Angkutan Umum Tercatat 1,06 Juta Penumpang

H+5 Lebaran 2024, Pengguna Angkutan Umum Tercatat 1,06 Juta Penumpang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com