China Bakal Bangun Rel Kereta Api Terpanjang di Dunia, Bagaimana RI?

BEIJING, KOMPAS.com - China berencana memperluas jaringan infrastruktur kereta api menjadi yang terbesar kedua di dunia dalam 1,5 dekade mendatang alias sebelum tahun 2035.

Mengutip Reuters, Kamis (13/8/2020), rencana perluasan itu sebagai bagian dari rencana jangka panjang untuk meningkatkan urbanisasi dan merangsang ekonomi Negeri Tirai Bambu.

Menurut rencana yang dikeluarkan China State Railway Group, China menargetkan sekitar 200.000 kilometer (124.274 mil) rel kereta api pada akhir tahun 2035, termasuk sekitar 70.000 kilometer rel kereta api berkecepatan tinggi.

Baca juga: Proyek Kereta Cepat Disebut Biang Kerok Banjir di Tol Padaleunyi, Ini Tanggapan PT KCIC

Adaoun pada akhir Juli 2020, total panjang jalur rel kereta api yang ada sekitar 141.400 kilometer, dengan 36.000 kilometer di antaranya adalah rute berkecepatan tinggi yang terbesar di dunia.

Dihitung-hitung, artinya ada target peningkatan sekitar 33,3 persen dalam jaringan kereta api China mulai tahun ini, dan ada perluasan sekitar 133 persen untuk kereta api berkecepatan tinggi.

Dana rencana tahun 2016-2020 yang dikeluarkan pemerintah pada 2016, China memang berencana akan memperluas jaringan kereta api menjadi 150.000 kilometer pada 2020, termasuk 30.000 kilometer rel berkecepatan tinggi.

Sementara menurut rencana terbaru, semua kota dengan populasi lebih dari 200.000 akan dicakup oleh jaringan kereta api sebelum tahun 2035, dan kota dengan populasi lebih dari 500.000 akan terhubung ke jalur kereta berkecepatan tinggi.

Baca juga: Pemerintah Berencana Bangun Kereta Api tanpa Rel di Bali

China juga akan mempromosikan pembangunan kereta api di tempat-tempat yang didominasi oleh kelompok etnis minoritas, serta daerah perbatasan dan daerah tertinggal, di China bagian tengah dan bagian barat.

Pembangunan menjadi cara pemerintah untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan merevitalisasi pedesaan. 

Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini juga telah berjanji mempercepat urbanisasi dan investasi infrastruktur baru untuk menghidupkan kembali ekonomi yang terpukul akibat pandemi Covid-19.

Informasi saja, investasi aset tetap di perkeretaapian mencapai 325,8 miliar yuan atau sekitar 46,93 miliar dollar AS pada paruh pertama 2020. Dana itu naik 1,2 persen dibanding tahun sebelumnya.

Bagaimana dengan Indonesia?

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan telah menjadi program prioritas Presiden RI Joko Widodo sejak pertama kali menjabat jadi presiden.

Di periode pertama, kucuran anggaran infrastruktur selalu meningkat. Mengutip data Kementerian Keuangan, pemerintah tercatat menganggarkan dana sebesar Rp 256,1 triliun pada 2015. Jumlah ini disebut naik sebesar 65,5 persen dari tahun 2014.

Kemudian, pada tahun 2016, anggaran infrastruktur yang dikucurkan tumbuh 5,1 persen menjadi Rp 269,1 triliun. Angka ini berubah lagi, dan melonjak 44,3 persen menjadi Rp 388,3 triliun pada tahun 2017 dan menjadi Rp 410,7 triliun pada 2018.

Baca juga: Ada Pandemi, Pesanan Kereta Api INKA dari Luar Negeri Terus Melaju

Data Komite Percepatan PengadaanInfrastruktur Prioritas (KPPIP) menyebutkan selama periode 2016 hingga Agustus 2019, pemerintah telah menyelesaikan 81 Proyek Strategis Nasional (PSN).

Adapun rinciannya adalah 20 PSN pada tahun 2016 yang terdiri dari 7 bandara, 1 jalan tol, 6 bendungan, 1 pelabuhan, 1 jalur pipa gas, dan 4 Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Lalu pada tahun 2017, Pemerintah telah menyelesaikan 10 PSN, meliputi 2 jalan tol, 1 jalan akses, 1 bandara, 1 fasilitas gas, 3 PLBN, 1 bendungan, dan 1 saluran irigasi.

Di masa kepemimpinan keduanya, pembangunan infrastruktur masih menjadi program prioritas urutan kedua usai pengembangan SDM. Kendati dalam beberapa kesempatan, Jokowi mengingatkan, negara ini masih tertinggal dari China.

Baca juga: Bos KCIC: 2022 Optimistis Kereta Cepat Beroperasi agar Biaya Investasi Tak Bengkak

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR) Basuki Hadimuljono pun beranggapan demikian. Tak perlu dibandingkan dengan China, kondisi infrastruktur Indonesia masih jauh tertinggal dari negara Asia Tenggara.

Daya saing Indonesia dinilai masih kalah dibanding Vietnam, Thailand, dan Malaysia.

Kondisi infrastruktur yang masih belum memadai serta rendahnya daya saing ini merupakan satu dari lima tantangan yang harus dihadapi Kementerian PUPR.