Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

15 Kementerian/Lembaga dengan Anggaran Terbesar pada 2021

Kompas.com - 14/08/2020, 16:55 WIB
Mutia Fauzia,
Yoga Sukmana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) sebesar Rp 1.029,86 triliun pada 2021.

Berdasarkan dokumen Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran K/L yang diterima Kompas.com, Jumat (14/8/2020), dijelaskan penyusunan RKA-KL TA 2021 diiringi oleh beberapa momentum penting dan krusial, diantaranya momen pemulihan sosial dan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi Covid-19.

"Dalam rangka pemulihan sosial dan ekonomi dari dampak Covid-19 ini, penyusunan RKA-KL TA 2021 didorong penuh untuk mendukung reformasi bidang kesehatan, perlindungan sosial, dan sendidikan serta membantu akselerasi pemulihan sosial dan ekonomi," seperti dikutip dari dokumen tersebut.

Baca juga: Tahun 2021, ASN Bakal Tetap Dapat THR dan Gaji ke-13

Secara lebih rinci dijelaskan total anggaran RKA-KL tersebut berasal dari rupiah murni, termasuk rupiah murni pendamping (RMP) sebesar Rp 902,49 triliun, PNBP/BLU sebesar Rp 75,01 triliun, dan pinjaman hibah luar negeri, dalam negeri, serta SBSN sebesar Rp 52,34 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mendapatkan alokasi anggaran terbesar dengan total anggaran Rp 149,81 triliun, diikuti oleh Kementerian pertahanan Rp 136,99 triliun, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Rp 111,97 triliun.

Di posisi berikutnya ada Kementerian Sosial Rp 92,81 triliun dan Kementerian Kesehatan Rp 84,29 triliun.

Adapun berdasarkan klasifikasi organisasi, secara keseluruhan terdapat 15 K/L dengan pagu anggaran tertinggi dengan total anggaran Rp 898,87 triliun atau lebih dari 87 persen dari seluruh pagu anggaran K/L tahun anggaran 2021.

Baca juga: Cara Jokowi Kejar Penerimaan Perpajakan Rp 1.481,9 Triliun pada 2021

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Dana Asing Rp 29,73 Triliun Cabut dari Indonesia, Ini Kata Sri Mulyani:

Whats New
Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Pelita Air Buka Rute Langsung Jakarta-Kendari, Simak Jadwalnya

Whats New
Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Bank Ina Ditunjuk sebagai Bank Persepsi

Whats New
BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

BI Rate Naik, Perbankan Antisipasi Lonjakan Suku Bunga Kredit

Whats New
Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Menhub Tawarkan 6 Proyek TOD di Sekitar Stasiun MRT ke Investor Jepang

Whats New
Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Terbebani Utang Kereta Cepat, KAI Minta Keringanan ke Pemerintah

Whats New
ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

ByteDance Ogah Jual TikTok ke AS, Pilih Tutup Aplikasi

Whats New
KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

KKP Tangkap Kapal Malaysia yang Curi Ikan di Selat Malaka

Whats New
Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Soal Denda Sepatu Rp 24,7 Juta, Dirjen Bea Cukai: Sudah Sesuai Ketentuan...

Whats New
Permintaan 'Seafood' Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Permintaan "Seafood" Global Tinggi jadi Peluang Aruna Perkuat Bisnis

Whats New
BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

BFI Finance Cetak Laba Bersih Rp 361,4 Miliar pada Kuartal I-2024

Whats New
Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Blue Bird Luncurkan Layanan Taksi untuk Difabel dan Lansia, Ada Fitur Kursi Khusus

Whats New
Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Melihat Peluang Industri Digital Dibalik Kolaborasi TikTok Shop dan Tokopedia

Whats New
Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Walau Kas Negara Masih Surplus, Pemerintah Sudah Tarik Utang Baru Rp 104,7 Triliun Buat Pembiayaan

Whats New
Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Persaingan Usaha Pelik, Pakar Hukum Sebut Program Penyuluh Kemitraan Solusi yang Tepat

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com