Jaga Ketahanan Pangan, Jokowi Anggarkan Rp 104,2 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengalokasikan anggaran untuk ketahanan pangan tahun 2021 sebesar Rp 104,2 triliun.

Anggaran tersebut diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan di antaranya dengan membangun saranan prasarana dan penggunaan teknologi, juga revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, serta distribusi pangan.

"Serta pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate) untuk meningkatkan produktivitas pangan," jelas Jokowi pada pidato dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2021 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Baca juga: Cara Jokowi Kejar Penerimaan Perpajakan Rp 1.481,9 Triliun pada 2021

Jokowi pun memaparkan pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104 di tahun 2021.

Sebelumnya, Jokowi juga sempat mengatakan peristiwa pandemi virus corona (Covid-19) menyebabkan ketahanan pangan di dalam negeri harus diperkuat. Hal ini dilakukan untuk menjamin kelancaran rantai pasokan makanan dari hulu produksi hingga hilir distribusi.

Menurut dia, peningkatan ketahanan pangan dilakukan dengan efisiensi produksi pangan, peningkatan nilai tambah bagi petani, dan penguatan koperasi serta metode korporasi petani.

"Food estate sedang dibangun untuk memperkuat cadangan pangan nasional, bukan hanya di hulu, tetapi juga bergerak di hilir produk pangan industri," kata Jokowi.

Dia juga mengatakan, penguatan ketahanan pangan juga tak lagi menggunakan cara-cara manual, tetapi juga menggunakan teknologi modern, serta pemanfaatan kecanggihan digital.

"Bukan hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk pasar internasional," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi Gelontorkan Rp 796,3 Triliun ke Daerah pada 2021, untuk Apa Saja?