Dalam Revisi UU Bank Indonesia, Pengawasan Perbankan Dikembalikan ke BI

Kompas.com - 02/09/2020, 10:15 WIB
Gedung Bank Indonesia KOMPAS/WISNU WIDIANTOROGedung Bank Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu pengalihan fungsi pengawasan perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) ke Bank Indonesia (BI) kembali menguak.

Hal tersebut bersumber dari bahan rapat Badan Legislasi (Baleg) mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Di dalam bahan rapat Baleg mengenai matriks persandingan yang diterima Kompas.com, terdapat perubahan dari isi pasal 34 dari UU BI yang saat ini berlaku.

Baca juga: Industri Jasa Keuangan Butuh Pengawasan Terintegrasi

Pada pasal 34 UU BI dijelaskan, tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.

"Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002," jelas pasal 34 UU tersebut.

Meski akhirnya, OJK sendiri baru terbentuk pada tahun 2011 melalui UU Nomor 21 tahun 2011. Pengawasan perbankan pun beralih dari BI ke OJK pada 31 Desember 2013.

Adapun di dalam versi RUU BI pasal 34 ayat (1) dijelaskan tugas mengawasi bank yang selama ini dilaksanakan oleh OJK dialihkan kepada BI.

"Pengalihan tugas mengawasi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2023," jelas dokumen tersebut.

Proses pengalihan kembali fungsi pengawasan bank dari PJK ke BI pun akan dilakukan secara bertahap setelah dipenuhi syarat-syarat meliputi infrastruktur, anggaran, personalia, struktur organisasi, sistem informasi, sistem dokumentasi, dan berbagai peraturan pelaksanaan berupa perangkat hukum serta dilaporkan kepada DPR.

Baca juga: OJK Bakal Laporkan Penyebar Hoaks Ajak Tarik Dana Besar-besaran di Bank

Pada Juli lalu, isu pengembalian otoritas OJK ke BI juga menguak. Menanggapi hal tersebut, Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo mengatakan, isu tersebut tak jelas dari mana sumbernya. Dia tidak ingin mengandai-andai bila OJK benar-benar dibubarkan. 

"Kan saya enggak boleh mengandai-andai karena belum tahu. Intinya semua lembaga bekerja berdasarkan UU, maka kita harus menjalankan UU dengan konsekuen sampai dengan apa yang dimaksudkan UU tercapai," kata Anto dalam keterangannya kepada wartawan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2021, Bank Bukopin Ganti Nama Jadi Bank KB Bukopin

2021, Bank Bukopin Ganti Nama Jadi Bank KB Bukopin

Whats New
Besok, Pemerintah Lelang SUN Maksimal Rp 40 Triliun

Besok, Pemerintah Lelang SUN Maksimal Rp 40 Triliun

Earn Smart
Menhub: Bakal Ada Kota Baru Dekat Pelabuhan Patimban bernama 'Kota Rebana'

Menhub: Bakal Ada Kota Baru Dekat Pelabuhan Patimban bernama "Kota Rebana"

Whats New
Bahas Antisipasi Banjir, Luhut Wanti-wanti soal Klaster Baru Covid-19

Bahas Antisipasi Banjir, Luhut Wanti-wanti soal Klaster Baru Covid-19

Whats New
Patimban Mulai Beroperasi Desember 2020, Menhub Ingin Ekspor yang Lebih Besar

Patimban Mulai Beroperasi Desember 2020, Menhub Ingin Ekspor yang Lebih Besar

Whats New
Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Capai Rp 431,54 Triliun

Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Capai Rp 431,54 Triliun

Whats New
Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Erick Thohir Minta Masyarakat Tak Lengah

Ada Lonjakan Kasus Covid-19, Erick Thohir Minta Masyarakat Tak Lengah

Whats New
MenkopUKM Tekankan 3 Hal Dorong UMKM 'Go Digital', Apa Saja?

MenkopUKM Tekankan 3 Hal Dorong UMKM "Go Digital", Apa Saja?

Whats New
Dukung Pemerintah, Enesis Group Luncurkan Kampanye #EnesisSafeTravel

Dukung Pemerintah, Enesis Group Luncurkan Kampanye #EnesisSafeTravel

Rilis
IHSG dan Rupiah Terjun Bebas di Akhir November

IHSG dan Rupiah Terjun Bebas di Akhir November

Whats New
Pasar Keuangan Optimistis Skenario Vaksin Covid-19 Pulihkan Ekonomi Tahun 2021

Pasar Keuangan Optimistis Skenario Vaksin Covid-19 Pulihkan Ekonomi Tahun 2021

Whats New
Walhi Nilai Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bisa Rugikan Lingkungan Hingga Negara

Walhi Nilai Perpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional Bisa Rugikan Lingkungan Hingga Negara

Whats New
Usaha Logistik AirAsia Siap Bantu Distribusi Vaksin Covid-19

Usaha Logistik AirAsia Siap Bantu Distribusi Vaksin Covid-19

Rilis
Masih Belum Terima Subsidi Gaji dari Pemerintah? Ini Cara Mengadukannya

Masih Belum Terima Subsidi Gaji dari Pemerintah? Ini Cara Mengadukannya

Whats New
Mentan Sebut Tanaman 'Janda Bolong' Diminati di AS dan Eropa

Mentan Sebut Tanaman "Janda Bolong" Diminati di AS dan Eropa

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X