Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Industri Jasa Keuangan Butuh Pengawasan Terintegrasi

Kompas.com - 01/09/2020, 21:57 WIB
Bambang P. Jatmiko

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah kondisi perekonomian yang sedang terkontraksi saat ini, beban kerja regulator mulai dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meningkat berkali-kali lipat.

Anggota Komisi XI DPR Muhidin Said mengatakan, meski demikian, para regulator tersebut tetap mampu menjalankan tugas dan kewenangan dengan sebaik mungkin.

"Khusus OJK, pengawasan yang dilakukan masih on track. Speed dalam mengimplementasikan kebijakan dan peraturan-peraturan yang sudah dirilis juga harus ditingkatkan," kata Muhidin dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Senin (1/9/2020).

Baca juga: OJK Bakal Laporkan Penyebar Hoaks Ajak Tarik Dana Besar-besaran di Bank

Menurut Muhidin , berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan regulator di sektor keuangan saat ini juga porsinya lebih besar ke pemulihan ekonomi. Namun yang perlu diperhatikan, apakah kebijakan yang dikeluarkan tersebut sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

"Penting bagi OJK dan regulator lainnya melakukan evaluasi intensif, bisa mingguan atau bulanan, apakah kebijakan yang mereka keluarkan sudah baik implementasinya. Kalau ditemukan ketidaktepatan regulasi, sebaiknya cepat dilakukan perubahan," lanjut dia.

Peran OJK

Muhidin juga meminta OJK meningkatkan pengawasan di sektor keuangan. Pasalnya, di tengah ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian saat ini, sektor keuangan seperti perbankan, pasar modal, hingga asuransi tak lepas dari ancaman risiko fraud (kecurangan).

Bahkan, pengawasan harus makin diperkuat agar dalam kondisi pemulihan ekonomi seperti ini tidak ada gejolak di sektor keuangan.

Baca juga: OJK: Restrukturisasi Kredit Sudah Capai 11,52 Juta Debitur

"Oleh karenanya, perlu pengawasan ekstra dan terintegrasi agar potensi fraud ini bisa di cegah. Selain itu, jangan sampai ada oknum-oknum yang memanfaatkan stimulus-stimulus perekonomian yang dikeluarkan pemerintah demi mendapatkan keuntungan pribadi. Itu tugas berat yang harus dijalankan OJK," tegasnya.

Muhidin juga menjamin, revisi Undang-undang Bank Indonesia tidak akan mengeliminasi peran dan wewenang OJK. Selain itu, DPR menjamin revisi UU BI tidak akan memengaruhi independensi bank sentral.

Menurutnya, revisi UU BI juga bukan bertujuan mengamputasi kewenangan atau eksistensi OJK.

"Kami justru ingin OJK diperkuat, seperti halnya Securities and Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat. Agar OJK mampu mengembangkan pasar modal kita, menjadi pembiayaan yang setara dengan perbankan dengan target kapitalisasi setara produk domestik bruto (PDB). Sehingga, Jakarta bisa menjadi pusat keuangan regional," jelas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

AHY Bakal Tertibkan Bangunan Liar di Puncak Bogor

AHY Bakal Tertibkan Bangunan Liar di Puncak Bogor

Whats New
Rupiah Anjlok, Airlangga Sebut Masih Lebih Baik Dibanding Negara Lain

Rupiah Anjlok, Airlangga Sebut Masih Lebih Baik Dibanding Negara Lain

Whats New
Aktivitas Gunung Ruang Turun, Bandara Sam Ratulangi Kembali Beroperasi Normal

Aktivitas Gunung Ruang Turun, Bandara Sam Ratulangi Kembali Beroperasi Normal

Whats New
Survei BI: Kegiatan Usaha di Kuartal I-2024 Menguat, Didorong Pemilu dan Ramadhan

Survei BI: Kegiatan Usaha di Kuartal I-2024 Menguat, Didorong Pemilu dan Ramadhan

Whats New
Strategi BCA Hadapi Tren Suku Bunga Tinggi yang Masih Berlangung

Strategi BCA Hadapi Tren Suku Bunga Tinggi yang Masih Berlangung

Whats New
Bandara Panua Pohuwato Diresmikan Jokowi, Menhub: Dorong Ekonomi Daerah

Bandara Panua Pohuwato Diresmikan Jokowi, Menhub: Dorong Ekonomi Daerah

Whats New
Tren Pelemahan Rupiah, Bos BCA Sebut Tak Ada Aksi Jual Beli Dollar AS yang Mencolok

Tren Pelemahan Rupiah, Bos BCA Sebut Tak Ada Aksi Jual Beli Dollar AS yang Mencolok

Whats New
Panen Jagung di Gorontalo Meningkat, Jokowi Minta Bulog Lakukan Penyerapan

Panen Jagung di Gorontalo Meningkat, Jokowi Minta Bulog Lakukan Penyerapan

Whats New
Ramai Beli Sepatu Bola Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Bea Cukai Buka Suara

Ramai Beli Sepatu Bola Rp 10 Juta Kena Bea Masuk Rp 31 Juta, Bea Cukai Buka Suara

Whats New
Menko Airlangga: Putusan Sengketa Sudah Berjalan Baik, Kita Tidak Perlu Bicara Pilpres Lagi...

Menko Airlangga: Putusan Sengketa Sudah Berjalan Baik, Kita Tidak Perlu Bicara Pilpres Lagi...

Whats New
Paylater BCA Punya 89.000 Nasabah sampai Kuartal I-2024

Paylater BCA Punya 89.000 Nasabah sampai Kuartal I-2024

Whats New
Hadapi Tantangan Bisnis, Bank DKI Terus Kembangkan Produk Digital

Hadapi Tantangan Bisnis, Bank DKI Terus Kembangkan Produk Digital

Whats New
Kemendag Mulai Lakukan Evaluasi Rencana Kenaikan Harga MinyaKita

Kemendag Mulai Lakukan Evaluasi Rencana Kenaikan Harga MinyaKita

Whats New
Simak Daftar 10 'Smart City' Teratas di Dunia

Simak Daftar 10 "Smart City" Teratas di Dunia

Whats New
Kuartal I-2024, Laba Bersih BCA Naik 11,7 Persen Jadi Rp 12,9 Triliun

Kuartal I-2024, Laba Bersih BCA Naik 11,7 Persen Jadi Rp 12,9 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com