Industri Jasa Keuangan Butuh Pengawasan Terintegrasi

Kompas.com - 01/09/2020, 21:57 WIB
Logo OJK KOMPAS.com/BAMBANG P. JATMIKOLogo OJK

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah kondisi perekonomian yang sedang terkontraksi saat ini, beban kerja regulator mulai dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia hingga Otoritas Jasa Keuangan ( OJK) meningkat berkali-kali lipat.

Anggota Komisi XI DPR Muhidin Said mengatakan, meski demikian, para regulator tersebut tetap mampu menjalankan tugas dan kewenangan dengan sebaik mungkin.

"Khusus OJK, pengawasan yang dilakukan masih on track. Speed dalam mengimplementasikan kebijakan dan peraturan-peraturan yang sudah dirilis juga harus ditingkatkan," kata Muhidin dalam keterangannya yang diterima Kompas.com, Senin (1/9/2020).

Baca juga: OJK Bakal Laporkan Penyebar Hoaks Ajak Tarik Dana Besar-besaran di Bank

Menurut Muhidin , berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dan regulator di sektor keuangan saat ini juga porsinya lebih besar ke pemulihan ekonomi. Namun yang perlu diperhatikan, apakah kebijakan yang dikeluarkan tersebut sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

"Penting bagi OJK dan regulator lainnya melakukan evaluasi intensif, bisa mingguan atau bulanan, apakah kebijakan yang mereka keluarkan sudah baik implementasinya. Kalau ditemukan ketidaktepatan regulasi, sebaiknya cepat dilakukan perubahan," lanjut dia.

Peran OJK

Muhidin juga meminta OJK meningkatkan pengawasan di sektor keuangan. Pasalnya, di tengah ekonomi yang penuh dengan ketidakpastian saat ini, sektor keuangan seperti perbankan, pasar modal, hingga asuransi tak lepas dari ancaman risiko fraud (kecurangan).

Bahkan, pengawasan harus makin diperkuat agar dalam kondisi pemulihan ekonomi seperti ini tidak ada gejolak di sektor keuangan.

Baca juga: OJK: Restrukturisasi Kredit Sudah Capai 11,52 Juta Debitur

"Oleh karenanya, perlu pengawasan ekstra dan terintegrasi agar potensi fraud ini bisa di cegah. Selain itu, jangan sampai ada oknum-oknum yang memanfaatkan stimulus-stimulus perekonomian yang dikeluarkan pemerintah demi mendapatkan keuntungan pribadi. Itu tugas berat yang harus dijalankan OJK," tegasnya.

Muhidin juga menjamin, revisi Undang-undang Bank Indonesia tidak akan mengeliminasi peran dan wewenang OJK. Selain itu, DPR menjamin revisi UU BI tidak akan memengaruhi independensi bank sentral.

Menurutnya, revisi UU BI juga bukan bertujuan mengamputasi kewenangan atau eksistensi OJK.

"Kami justru ingin OJK diperkuat, seperti halnya Securities and Exchange Commission (SEC) di Amerika Serikat. Agar OJK mampu mengembangkan pasar modal kita, menjadi pembiayaan yang setara dengan perbankan dengan target kapitalisasi setara produk domestik bruto (PDB). Sehingga, Jakarta bisa menjadi pusat keuangan regional," jelas dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X