Berbagai Kontradiksi di Balik RUU Cipta Kerja

Kompas.com - 16/09/2020, 19:02 WIB
Ilustrasi buruh TRIBUNNEWS / DANY PERMANAIlustrasi buruh

Sayangnya, argumen yang dibangun pemerintah bersama pengusaha mengandung sejumlah kontradiksi.

Pertama, RUU Cipta Kerja tampaknya melupakan besarnya peran konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi. Implikasinya, informalisasi lapangan kerja dalam skala yang lebih luas jelas akan menurunkan tingkat konsumsi rumah tangga. Alasannya, konsumsi rumah tangga yang bersumber dari pendapatan modal relatif masih terjaga sedangkan upah pekerja yang cenderung di bawah standar upah yang layak.

Hal itu tercermin dari sisi pendapatan modal yang terlihat belum menghadapi kendala yang cukup berarti karena tingkat suku bunga dan indeks harga saham gabungan (IHSG) masih di level yang kompetitif.

Sementara dari sisi pendapatan upah terlihat tidak begitu positif karena karena rasio pendapatan pekerja terhadap produk domestik bruto (PDB) masih di bawah 40 persen (ILO, 2020).

Kedua, tuntutan kenaikan upah yang layak adalah wajar karena Indonesia sudah memasuki fase industri manufaktur terbatas (limited manufacturing). Laporan pembangunan Bank Dunia 2020 menyatakan, tuntutan kenaikan upah cenderung akan meningkat saat proses industrialisasi suatu negara telah memasuki fase industri manufaktur terbatas.

Artinya, kenaikan upah di Indonesia adalah suatu keniscayaan karena industri dalam negeri sudah masuk ke dalam fase industri terbatas. Sayangnya, argumen yang dibangun dalam RUU Cipta Karya masih saja menganggap kenaikan upah sebagai biang kerok melambatnya perluasan kesempatan kerja. Sebaliknya, upah yang stagnan dianggap sebagai instrumen penciptaan lapangan kerja yang lebih luas dan beragam.

Ketiga, secara konseptual, argumen upah murah rasanya sudah kurang pas dengan kebutuhan saat ini karena hipotesis subsitusi sempurna (perfect substitution hypothesis) antara modal dan tenaga kerja sebagaimana yang dibangun dalam model upah rendah sejatinya tidak begitu kuat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebaliknya, argumen Keynes yang melihat perlunya kenaikan upah guna mendongkrak permintaan efektif dan lapangan kerja rasanya lebih relevan. Di lapangan, informalisasi pasar tenaga kerja cenderung menyebabkan nilai tenaga kerja menjadi lebih rendah daripada nilai sesungguhnya. Kondisi ini pada gilirannya membentuk permintaan yang tidak efektif.

Ujungnya, ekspektasi pebisnis ikut menurun dan menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja.

Keempat, RUU Cipta Kerja melihat kenaikan upah secara layak sebagai penghambat pertumbuhan lapangan kerja. Padahal, data BPS menunjukkan, rasio pengeluaran tenaga kerja terhadap keuntungan bersih industri besar dan sedang dalam 5 tahun terakhir masih di angka 11 persen.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X