Lawan Mafia BBM, Penyidik PNS BPH Migas Bakal Dibekali Senjata Api

Kompas.com - 05/10/2020, 13:16 WIB
Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif saat menjabarkan pencapaian kinerja 2019 dan program kerja 2020 di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (9/1/2019). DOK. Humas BPH MigasKepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif saat menjabarkan pencapaian kinerja 2019 dan program kerja 2020 di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (9/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana membekali Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPH Migas dengan senjata api.

Rencana tersebut diutarakan langsung oleh Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa, dalam kunjungannya ke PT Pindad (Persero).

Pria yang akrab disapa Ifan itu menilai, dalam rangka menghadapi mafia migas dalam distribusi BBM, pembekalan senjata api akan mampu memberikan rasa percaya diri dan keamanan bagi para penyidik.

“Kami ingin penyidik kami yang berjumlah 30 orang ini yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan di Lemdiklat Polri Diklat Reserse Megamendung dan telah dilantik oleh Kemenkumham dibekali senjata yang sesuai agar semakin berani dalam memberantas para mafia BBM,” tuturnya dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (5/10/2020).

Baca juga: Dicecar DPR Soal Mafia Hortikultura Asal China, Ini Jawaban Kementan

Lebih lanjut Ifan melaporkan, saat ini pelanggaran dalam kegiatan hilir migas semakin meningkat, baik untuk BBM subsidi maupun non subsidi. 

Ifan pun bercerita, tim Penyidik PNS BPH Migas sempat menemui oknum penyimpangan BBM di Medan. Namun, dikarenakan oknum membawa senjata api, tim penyidik pun dipuul mundur.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Kami ingin PPNS BPH Migas selain dilengkapi dengan senjata, juga nanti dilatih oleh Kopassus, supaya kedepan menjadi Kopassus di bidang Migas,” kata Ifan.

Beberapa jenis pelanggaran yang ditemui BPH Migas saat ini diantaranya berupa pengoplosan BBM, penyalahgunaan BBM subsidi, modifikasi tangki BBM, dan usaha illegal atau izin kadaluwarsa namun masih melakukan kegiatan usaha. 

Berdasarkan data BPH Migas sejak awal 2020 hingga Agustus terdapat 281 kasus dengan barang bukti sebanyak 1.341 KL.

Oleh karenanya, Ifan berharap dapat bekerja sama dengan Pindad dalam rangka penyediaan kelengkapan keamanan penyidik seperti senjat api.

Bukan hanya itu, Pindad juga diharapkan dapat memproduksi sarana dan prasarna pendukung untuk kegiatan usaha disektor hilir migas, seperti pembuatan ISO Tank untuk LNG, peralatan pipanisasi gas, dan juga sarana dan prasarana untuk Pertashop seperti shelter, dispenser dan tangki penyimpanan BBM yang saat ini sudah berjalan. 

“Kedepan kita ingin prioritas penggunaan produksi dalam negeri dalam kegiatan sektor hilir migas, yang saat ini masih banyak dimpor, akan kita gantikan dengan produksi dalam negeri,” ucap Ifan.

Baca juga: Mafia BBM, Benalu Terbesar Ekonomi RI

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.