Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BLT UMKM Diperpanjang hingga Desember, Kemenkop Minta Daerah Segera Mengajukan Daftar UMKM Penerima

Kompas.com - 06/10/2020, 07:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperpanjang program Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta yang diberikan kepada pengusaha mikro hingga Desember 2020.

Awalnya program ini akan selesai pada September 2020 yang lalu, namun  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah target pelaku usaha sebanyak 3 juta pelaku usaha mikro, maka program ini diperpanjang hingga Desember.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman meminta kepada para kepala dinas daerah untuk segera mengajukan para pengusaha mikroagar bisa mendapatkan BLT UMKM ini.

"Iya diperpanjang hingga Desember. Makanya saya minta kepada para kepala dinas daerah hingga kabupaten untuk segera mengajukan para UMKM-nya. Diajukan yah, bukan mendaftarkan diri lagi," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Jumat (2/10/2020).

Baca juga: Guru Honorer Akan Dapat BLT Subsidi Gaji dari Pemerintah, Ini Skemanya

Menurut Hanung, dengan adanya tambahan pagu dari Presiden tersebut bisa membuat penyaluran BLT UMKM ini merata. Apalagi ada beberapa wilayah yang penyalurannya masih sedikit seperti Maluku, Kalimantan hingga NTT.

"Kami melihat, wilayah yang penyerapannya masih sedikit itu wilayah yang berada di luar pulau Jawa. Makanya dengan adanya tambahan pagu ini, kami mau menggenjot penyerapannya hingga ke sana," ucapnya.

Selain itu Hanung juga meminta kepada  pemerintah daerah untuk segera memperbaiki data-data para UMKM yang tidak valid.  Pasalnya bila data UMKM yang diajukan tersebut tidak valid, maka mereka tidak akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 2,4 juta itu.

Adapun penyebab data tersebut dinyatakan tidak valid, karena ada beberapa poin yang dikosongkan pada saat mengisi data seperti Alamat Tempat Tinggal, Pekerjaan hingga salah menuliskan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Menurut Hanung, sekitar 8 juta data yang ditolak karena tidak valid. Padahal dari angka itu ada sebanyak 30 persen data yang sebenarnya masih bisa diperbaiki, asal kepala daerah atau dinas yang berasal dari daerah atau kabupaten/kota bisa segera memperbaikinya dengan cepat.

"Makanya saya bilang dan saya minta ke dinas daerah untuk memperbaiki segera data-datanya dengan cepat. Sehingga para pelaku usaha bisa mendapatkan bantuan dengan cepat," ucapnya.

Baca juga: Dapat BLT Subsidi Gaji? Gunakan Uangnya untuk 3 Hal Ini

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Pangan Masih Telusuri Dugaan Adanya Mafia Beras yang Ditemukan Bulog

Satgas Pangan Masih Telusuri Dugaan Adanya Mafia Beras yang Ditemukan Bulog

Whats New
Luhut: Sampah di Jakarta Hampir 8.000 Ton Per Hari, tapi Daya Tampung Bantargebang Cuma 2.000 Ton

Luhut: Sampah di Jakarta Hampir 8.000 Ton Per Hari, tapi Daya Tampung Bantargebang Cuma 2.000 Ton

Whats New
Disentil Jokowi Soal Perlindungan Konsumen, OJK Bakal Benahi 'Market Conduct' sampai Pelayanan

Disentil Jokowi Soal Perlindungan Konsumen, OJK Bakal Benahi "Market Conduct" sampai Pelayanan

Whats New
GoTo Tambah Jumlah Komisaris dan Direktur, Ada Nama Mantan Gubernur BI

GoTo Tambah Jumlah Komisaris dan Direktur, Ada Nama Mantan Gubernur BI

Whats New
Palsukan SPT Pajak, Pengusaha Ini Kena Denda Rp 88 Miliar

Palsukan SPT Pajak, Pengusaha Ini Kena Denda Rp 88 Miliar

Whats New
PDSI dan Gagas Kerja Sama Program Konversi BBM ke Gas Bumi

PDSI dan Gagas Kerja Sama Program Konversi BBM ke Gas Bumi

Whats New
Kementerian PUPR: Pembangunan Jalan di IKN Nusantara Tidak Undang Investor

Kementerian PUPR: Pembangunan Jalan di IKN Nusantara Tidak Undang Investor

Whats New
Warga Antusias, Pembangunan Argo Eduwisata Artala di Cipanas Dilanjutkan

Warga Antusias, Pembangunan Argo Eduwisata Artala di Cipanas Dilanjutkan

Rilis
Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor secara Online

Cara Bayar Pajak Kendaraan Bermotor secara Online

Work Smart
MinyaKita Langka, Warga: Di FB Saya Lihat Banyak yang Jual, tetapi di Sekitar Sini Susah...

MinyaKita Langka, Warga: Di FB Saya Lihat Banyak yang Jual, tetapi di Sekitar Sini Susah...

Whats New
Cara Beli Minyakita Menggunakan KTP, Mudah Atau Ribet?

Cara Beli Minyakita Menggunakan KTP, Mudah Atau Ribet?

Whats New
Kemenkeu: Pemerintah Menambah Utang untuk Membiayai Defisit yang Sudah Ditetapkan Bersama DPR

Kemenkeu: Pemerintah Menambah Utang untuk Membiayai Defisit yang Sudah Ditetapkan Bersama DPR

Whats New
Bangkit Jelang Penutupan, IHSG Ditutup Menguat Tipis

Bangkit Jelang Penutupan, IHSG Ditutup Menguat Tipis

Whats New
OJK Cabut Izin Usaha Bank Bagong, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?

OJK Cabut Izin Usaha Bank Bagong, Bagaimana Nasib Uang Nasabah?

Whats New
Gencar Lakukan Buyback Saham di Awal 2023, Bos BRI Pastikan Kondisi Keuangan Tetap Solid

Gencar Lakukan Buyback Saham di Awal 2023, Bos BRI Pastikan Kondisi Keuangan Tetap Solid

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+