Kompas.com - 07/10/2020, 13:43 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR RI tidak akan merugikan rakyat.

"Tidak ada dalam Omnibus Law yang merugikan rakyat, baik masalah lingkungan. Itu Ibu Siti (Menteri LHK) ahli lingkungan. Jadi kita tidak pernah memperdaya atau merusak kepercayaan rakyat kepada kami," ujarnya dalam tayangan virtual, Selasa (6/10/2020) malam.

Menurutnya, penyusunan Omnibus Law tersebut agar bisa diterima oleh semua kalangan. Sekaligus memadukan berbagai macam beleid yang telah ada menjadi satu.

Baca juga: Luhut: Tidak Betul Omnibus Law Dibuat Diam-Diam, Semua Diundang

 

"Tapi yang kita lakukan adalah apa yang berlaku umum, berlaku universal itu kita buat sehingga kita jangan menjadi negara Alien," ucapnya.

"Dengan peraturan yang aneh-aneh, yang tidak terintegrasi satu peraturan dengan peraturan yang lain. Satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Itulah kenapa lahirnya Omnibus Law ini," jelas Luhut.

Luhut juga menjelaskan bahwa istilah Omnibus Law asal mulanya diusulkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil. Karena pengalamannya pernah mengetahui istilah tersebut ketika mengenyam pendidikan di Amerika Serikat (AS).

"Istilah Omnibus Law ini keluar dari Pak Menteri ATR. Karena beliau belajar soal ini di Amerika dulu, dia mengatakan kepada saya 'Pak Luhut, ada yang bisa menyatukan (semua regulasi) ya ini ada Omnibus Law'," ucap Luhut.

Baca juga: Kata Luhut, Pengesahan Omnibus Law Penting untuk Mudahkan Investasi

Lebih lanjut kata dia, pembahasan Omnibus Law UU Cipta Kerja telah melalui proses panjang dengan kurun waktu berkisar 4 tahun. Kala itu dia menjabat sebagai Menko Polhukam. "Jadi tidak ada yang baru, itu sudah lama dikerjakan kurang lebih 4 tahun," katanya.

Dengan suara lantang, Luhut menentang oknum-oknum yang menuding pembahasan Omnibus Law tidak transparan.

Luhut pun menceritakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bertemu dengan para pimpinan serikat buruh di Istana Kepresidenan, ketika Omnibus Law hendak disahkan.

"Jadi, saya rasa tidak fair kalau menuduh bahwa pemerintah tidak terbuka. Presiden kurang apa ketemu dengan pimpinan para buruh itu," ucapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji 2023 Dibuka, Simak Formasi, Syarat, dan Cara Daftarnya

Rekrutmen Tenaga Kesehatan Haji 2023 Dibuka, Simak Formasi, Syarat, dan Cara Daftarnya

Work Smart
Bukan Percetakan atau Baliho, Ini Sektor yang Bakal Cuan di Tahun Politik 2024

Bukan Percetakan atau Baliho, Ini Sektor yang Bakal Cuan di Tahun Politik 2024

Whats New
Daftar Lowongan Kerja Bulan November 2022, dari KPU hingga Adaro

Daftar Lowongan Kerja Bulan November 2022, dari KPU hingga Adaro

Work Smart
Proyek Infrastuktur RI Diminta Tanpa Impor, Industri Dalam Negeri Siap?

Proyek Infrastuktur RI Diminta Tanpa Impor, Industri Dalam Negeri Siap?

Whats New
Harita Group Salurkan 2 Tahap Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Harita Group Salurkan 2 Tahap Bantuan untuk Korban Gempa Cianjur

Whats New
Sederet Manfaat Nikel dalam Kehidupan Sehari-hari

Sederet Manfaat Nikel dalam Kehidupan Sehari-hari

Whats New
Tingkatkan Produksi Beras Nasional, Mentan SYL Kawal Gerakan Tanam di Kawasan Food Estate Kapuas

Tingkatkan Produksi Beras Nasional, Mentan SYL Kawal Gerakan Tanam di Kawasan Food Estate Kapuas

Rilis
6 Cara Cek Tagihan IndiHome secara Online dengan Mudah

6 Cara Cek Tagihan IndiHome secara Online dengan Mudah

Spend Smart
Pemulihan Pasca-gempa Cianjur, Ini Tips Menjaga Kesehatan untuk Penyintas Gempa

Pemulihan Pasca-gempa Cianjur, Ini Tips Menjaga Kesehatan untuk Penyintas Gempa

Whats New
5 Cara Cek Pajak Kendaraan di Jawa Timur lewat HP, Mudah dan Praktis

5 Cara Cek Pajak Kendaraan di Jawa Timur lewat HP, Mudah dan Praktis

Spend Smart
Sempat Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, Ini Klarifikasi Lengkap Menkes

Sempat Sindir Orang Kaya Pakai BPJS, Ini Klarifikasi Lengkap Menkes

Whats New
BI 4 Kali Naikkan Suku Bunga, Ekonom Prediksi Kredit Tumbuh Lambat dan NPL Naik

BI 4 Kali Naikkan Suku Bunga, Ekonom Prediksi Kredit Tumbuh Lambat dan NPL Naik

Whats New
Pantang Mundur Jokowi di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Pantang Mundur Jokowi di Kereta Cepat, meski Harus Tambah Utang ke China

Whats New
Sri Mulyani Heran, Ada Badai PHK, Padahal Setoran Pajak Naik

Sri Mulyani Heran, Ada Badai PHK, Padahal Setoran Pajak Naik

Whats New
Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Ekonom Prediksi Badai PHK akan Meningkat Meski Terbatas

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.