KILAS

Pansus KBN Tinjau Pelabuhan Marunda, KCN: Menunggu Rekomendasi Terbaik

Kompas.com - 21/10/2020, 12:46 WIB
Panitia khusus (Pansus) Kawasan berikat Nusantara (KBN) yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak hanya melihat dari sisi kasus hukum, tetapi juga dari aspek kewilayahan pelabuhan Marunda yang dikelola PT Karya Citra Nusantara (KCN). Dok. KCNPanitia khusus (Pansus) Kawasan berikat Nusantara (KBN) yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak hanya melihat dari sisi kasus hukum, tetapi juga dari aspek kewilayahan pelabuhan Marunda yang dikelola PT Karya Citra Nusantara (KCN).

KOMPAS.com - Panitia khusus (Pansus) Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meninjau langsung pelabuhan Marunda di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (20/10/2020).

Dalam kunjungan itu, Ketua Pansus KBN Pandapotan Sinaga mengatakan, pihaknya mengumpulkan berbagai data di lapangan sebagai bahan rekomendasi atas polemik antara KBN dan PT Karya Citra Nusantara (KCN).

"Kami kumpulkan data-data dari lapangan untuk membuat satu rekomendasi yang terbaik untuk semua pihak," kata Pandapotan dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa.

Sesuai perannya, lanjut dia, Pansus KBN tidak hanya melihat dari sisi kasus hukum tetapi juga dari aspek kewilayahan pelabuhan Marunda yang dikelola KCN.

Baca juga: Lewat Konser 100 Hari Didi Kempot, KCN Berdonasi untuk Seniman dan Sesama Terdampak Covid-19

Ia menjelaskan, batas Pelabuhan Marunda yang dibangun KCN merupakan pemicu polemik antara KBN dan KCN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, batas-batas tersebut telah dijelaskan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT KBN.

Tertulis dalam Keppres, batas sebelah utara dari wilayah KBN adalah Laut Jawa dan kavling industri, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Tiram dan saluran air, sebelah barat berbatasan dengan Cakung Drain, dan sebelah timur berbatasan dengan Sungai Blencong, kavling industri, dan gudang amunisi TNI-AL.

Dalam proyek infrastruktur non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu, KCN berseteru dengan KBN karena perselisihan komposisi saham. KBN sendiri adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikan sahamnya berasal pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Maknai Idul Adha, KCN Bagikan Daging Kurban untuk Warga Rusun Marunda Cilincing

Permasalahan tersebut berimbas kepada pembangunan pelabuhan umum di Marunda yang seharusnya telah rampung sejak 2012. KBN berkeinginan meningkatkan saham pada 2012, namun menemui jalan buntu pada 2016.

Meski polemik dan perbedaan pandangan antara KCN dan KBN belum terurai, Pandapotan berharap operasional Pelabuhan Marunda tetap berjalan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.