KILAS

Pansus KBN Tinjau Pelabuhan Marunda, KCN: Menunggu Rekomendasi Terbaik

Kompas.com - 21/10/2020, 12:46 WIB
Panitia khusus (Pansus) Kawasan berikat Nusantara (KBN) yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak hanya melihat dari sisi kasus hukum, tetapi juga dari aspek kewilayahan pelabuhan Marunda yang dikelola PT Karya Citra Nusantara (KCN). Dok. KCNPanitia khusus (Pansus) Kawasan berikat Nusantara (KBN) yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak hanya melihat dari sisi kasus hukum, tetapi juga dari aspek kewilayahan pelabuhan Marunda yang dikelola PT Karya Citra Nusantara (KCN).

KOMPAS.com - Panitia khusus (Pansus) Kawasan Berikat Nusantara (KBN) yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meninjau langsung pelabuhan Marunda di Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (20/10/2020).

Dalam kunjungan itu, Ketua Pansus KBN Pandapotan Sinaga mengatakan, pihaknya mengumpulkan berbagai data di lapangan sebagai bahan rekomendasi atas polemik antara KBN dan PT Karya Citra Nusantara (KCN).

"Kami kumpulkan data-data dari lapangan untuk membuat satu rekomendasi yang terbaik untuk semua pihak," kata Pandapotan dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Selasa.

Sesuai perannya, lanjut dia, Pansus KBN tidak hanya melihat dari sisi kasus hukum tetapi juga dari aspek kewilayahan pelabuhan Marunda yang dikelola KCN.

Baca juga: Lewat Konser 100 Hari Didi Kempot, KCN Berdonasi untuk Seniman dan Sesama Terdampak Covid-19

Ia menjelaskan, batas Pelabuhan Marunda yang dibangun KCN merupakan pemicu polemik antara KBN dan KCN.

Padahal, batas-batas tersebut telah dijelaskan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT KBN.

Tertulis dalam Keppres, batas sebelah utara dari wilayah KBN adalah Laut Jawa dan kavling industri, sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Tiram dan saluran air, sebelah barat berbatasan dengan Cakung Drain, dan sebelah timur berbatasan dengan Sungai Blencong, kavling industri, dan gudang amunisi TNI-AL.

Dalam proyek infrastruktur non Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu, KCN berseteru dengan KBN karena perselisihan komposisi saham. KBN sendiri adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikan sahamnya berasal pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

Baca juga: Maknai Idul Adha, KCN Bagikan Daging Kurban untuk Warga Rusun Marunda Cilincing

Permasalahan tersebut berimbas kepada pembangunan pelabuhan umum di Marunda yang seharusnya telah rampung sejak 2012. KBN berkeinginan meningkatkan saham pada 2012, namun menemui jalan buntu pada 2016.

Meski polemik dan perbedaan pandangan antara KCN dan KBN belum terurai, Pandapotan berharap operasional Pelabuhan Marunda tetap berjalan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tony Blair Puji RI di Pertemuan B20: Bisa Satukan Negara di Dunia hingga Dihormati AS-China

Tony Blair Puji RI di Pertemuan B20: Bisa Satukan Negara di Dunia hingga Dihormati AS-China

Whats New
4 Cara Mengetahui Lokasi Kantor Cabang dan ATM BSI Terdekat lewat HP

4 Cara Mengetahui Lokasi Kantor Cabang dan ATM BSI Terdekat lewat HP

Whats New
Didakwa Terima Suap, Berapa Gaji Wawan Ridwan sebagai PNS Pajak?

Didakwa Terima Suap, Berapa Gaji Wawan Ridwan sebagai PNS Pajak?

Whats New
Mau Ikut Lelang 'Bazaar Emas' Pegadaian Saban Jumat? Ini Jadwal dan Syaratnya

Mau Ikut Lelang "Bazaar Emas" Pegadaian Saban Jumat? Ini Jadwal dan Syaratnya

Whats New
Jokowi Ungkap 3 Investasi Kabel Bawah Laut, Hubungkan RI dengan Pantai Barat AS

Jokowi Ungkap 3 Investasi Kabel Bawah Laut, Hubungkan RI dengan Pantai Barat AS

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Ketika Kopi Petani Lokal Tampil di Gelaran Expo Dubai

Ketika Kopi Petani Lokal Tampil di Gelaran Expo Dubai

Rilis
IHSG Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Sahamnya Hari Ini

IHSG Diprediksi Menguat, Simak Rekomendasi Sahamnya Hari Ini

Whats New
Daftar 9 Mafia Pajak Indonesia: Gayus, Denok, hingga Angin

Daftar 9 Mafia Pajak Indonesia: Gayus, Denok, hingga Angin

Whats New
Bayar PBB Online Bisa Lewat Gojek dan OVO, Simak Caranya

Bayar PBB Online Bisa Lewat Gojek dan OVO, Simak Caranya

Whats New
Kemenhub Siapkan Transportasi Cerdas dan Terintegrasi di IKN

Kemenhub Siapkan Transportasi Cerdas dan Terintegrasi di IKN

Whats New
Diminta IMF Sudahi 'Burden Sharing', BI Janji Berakhir Tahun Ini

Diminta IMF Sudahi "Burden Sharing", BI Janji Berakhir Tahun Ini

Whats New
Konsumen: Pengertian, Prinsip Ekonomi, Hak dan Kewajibannya

Konsumen: Pengertian, Prinsip Ekonomi, Hak dan Kewajibannya

Earn Smart
Bakal Melantai di BEI Hari Ini, BAUT Tertapkan Harga IPO Rp 100 Per Saham

Bakal Melantai di BEI Hari Ini, BAUT Tertapkan Harga IPO Rp 100 Per Saham

Whats New
Tak Subsidi Minyak Goreng Curah, Sri Mulyani: Bukan Berarti Berpihak ke Pabrikan...

Tak Subsidi Minyak Goreng Curah, Sri Mulyani: Bukan Berarti Berpihak ke Pabrikan...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.