UU Cipta Kerja, Apa Pengaruhnya ke Kemampuan Membeli Rumah?

Kompas.com - 21/10/2020, 12:06 WIB
Ilustrasi anak muda sedang merencanakan membeli rumah ThinkstockIlustrasi anak muda sedang merencanakan membeli rumah

JAKARTA, KOMPAS.com - UU Cipta Kerja menimbulkan banyak polemik di tengah masyarakat.

Pemerintah menyatakan, undang-undang ini diharapkan mampu menggenjot perekonomian nasional dengan mempermudah berbagai investasi yang akan masuk ke Indonesia.

Ini salah satunya bisa turut mendongkrak industri properti yang stagnan selama beberapa tahun terakhir.

Baca juga: UU Cipta Kerja, Warga Asing Kini Boleh Miliki Apartemen di RI

Marine Novita, Country Manager Rumah.com menyatakan, UU Cipta Kerja diharapkan bisa berdampak positif dan menggairahkan sektor properti di Indonesia. Selain itu, UU Cipta Kerja ini bisa membawa lebih banyak optimisme di pasar properti Indonesia, di kelas atas dan menengah ke bawah.

Pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja terkait industri properti ada yang dimaksudkan untuk segmen premium dan ada yang dimaksudkan untuk segmen Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Untuk segmen premium misalnya dengan membuka kepemilikan apartemen di atas tanah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk Warga Negara Asing (WNA). Sedangkan untuk segmen MBR salah satunya melalui amanah pendirian Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan.

Namun yang perlu dicermati, dampak terhadap sektor properti tidak bisa dilihat hanya dari dua segmen ini.

Baca juga: 4 Daerah yang Warganya Paling Banyak Membeli Rumah Baru

Perubahan seputar ketenagakerjaan dan pengupahan dapat memengaruhi daya beli dan kemampuan finansial kelas menengah yang merupakan segmen sangat besar dalam sektor properti.

"Kami berharap UU Cipta Kerja bisa mendorong industri properti di Tanah Air karena adanya regulasi baru di pasar premium di mana WNA diberikan kemudahan dalam membeli apartemen. Mereka bisa memiliki apartemen di atas tanah HGB, sebelumnya hanya terbatas di atas tanah dengan status hak pakai," kata Marine dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2020).

"Selain itu adanya pendirian Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan dalam UU Ciptaker membuka peluang tersedianya hunian murah di tengah kota," jelas Marine.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X