Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Kompas.com - 25/10/2020, 10:32 WIB
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melakukan webinar virtual dengan 34 Pemimpin Redaksi media, Jakarta, Selasa (13/10/2020). Dokumentasi Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melakukan webinar virtual dengan 34 Pemimpin Redaksi media, Jakarta, Selasa (13/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker) Ida Fauziyah menegaskan UU Cipta Kerja akan tetap diimplementasikan pemerintah. Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja memicu aksi demonstrasi di berbagai daerah.

Menurut Ida, kalau memang ada pihak tetap menolak pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja, sebaiknya ditempuh dengan jalur konstitusi yakni dengan menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi ( MK).

"Bila mungkin masih ada ketidakpuasan bisa digugat di Mahkamah Konstitusi. Kami sedang dalam tahap pemulihan ekonomi nasional, segala polemik mari kita sikapi dengan kepala dingin," tegas Ida dilansir dari Antara, Minggu (25/10/2020).

Ida juga meluruskan polemik soal isu karyawan kontrak seumur hidup di pasal UU Cipta Kerja. Di mana pemerintah menghapus pasal yang mengatur soal kontrak kerja PKWT maksimal hanya 3 tahun di regulasi lama, UU Nomor 13 Tahun 2003.

Baca juga: Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Menurut politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, soal jangka waktu batasan PKWT sebenarnya akan diatur dalam aturan turunan. Namun apakah batasan waktu lebih lama atau lebih pendek dari 3 tahun, masih akan dibahas secara tripartit.

"Padahal, dalam UU Cipta Kerja tidak ada ketentuan yang mengatur hal itu, karena batas maksimal masa kontrak akan diatur dalam peraturan pemerintah, bisa lebih cepat menjadi pekerja tetap, atau bisa juga lebih lambat," kata Ida.

Pekerja kontrak korban PHK dapat kompensasi

Selain itu, tak banyak perubahan dalam UU Cipta Kerja terkait regulasi PKWT. Dia mengklaim, Omnibus Law Cipta Kerja justru menjamin buruh kontrak agar lebih sejahtera sebagaimana pekerja dengan status karyawan tetap.

Dalam UU Cipta Kerja, pekerja kontrak yang menjadi korban PHK akan mendapatkan kompensasi yang sebelumnya tidak dicantumkan di UU Ketenagakerjaan.

Baca juga: Menaker: Pak Jokowi Memilih Menjalani Risiko

"Semua ketentuan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dalam UU 13 tahun 2003 sama dengan yang di Omnibuslaw. Bahkan, UU Cipta Kerja diatur perlindungan kepada pekerja kontrak harus sama dengan ketentuan pekerja tetap, yakni berhak mendapatkan kompensasi bila selesai kontraknya," kata Ida.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Kunci Agar Transformasi Digital di Bisnismu Berhasil

3 Kunci Agar Transformasi Digital di Bisnismu Berhasil

Smartpreneur
November, Jumlah Penumpang di 15 Bandara Kelolaan AP I Naik 29,1 Persen

November, Jumlah Penumpang di 15 Bandara Kelolaan AP I Naik 29,1 Persen

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Hitungan Baru Gaji PNS | Jelang Pilkada 2020 | Takdir Kostum Bekas Pemain

[POPULER DI KOMPASIANA] Hitungan Baru Gaji PNS | Jelang Pilkada 2020 | Takdir Kostum Bekas Pemain

Rilis
Ganti Nama Jadi Telkom Indonesia, Ini Alasan TLKM

Ganti Nama Jadi Telkom Indonesia, Ini Alasan TLKM

Whats New
Mau Berbisnis? Simak Tips Ala Bos SayurBox dan BLP Ini

Mau Berbisnis? Simak Tips Ala Bos SayurBox dan BLP Ini

Smartpreneur
Cara Mudah Memilih Reksadana untuk Pemula

Cara Mudah Memilih Reksadana untuk Pemula

Earn Smart
[POPULER MONEY] Keponakan Prabowo Tunjuk Hotman Paris soal Ekspor Benur | BCA Minta Maaf Layar ATM Bisa Ditonton

[POPULER MONEY] Keponakan Prabowo Tunjuk Hotman Paris soal Ekspor Benur | BCA Minta Maaf Layar ATM Bisa Ditonton

Whats New
Pusaran Ekspor Benur, Bantahan Hashim Djojohadikusumo hingga Respons Susi Pudjiastuti

Pusaran Ekspor Benur, Bantahan Hashim Djojohadikusumo hingga Respons Susi Pudjiastuti

Whats New
Ini 5 Keuntungan Mendirikan CV Dibandingkan PT

Ini 5 Keuntungan Mendirikan CV Dibandingkan PT

Work Smart
Turun Rp 1.000, Ini Rincian Harga Emas Antam 0,5 Gram hingga 1 Kg Terbaru

Turun Rp 1.000, Ini Rincian Harga Emas Antam 0,5 Gram hingga 1 Kg Terbaru

Whats New
Ajukan Perubahan Nama di Bursa Efek Indonesia, Ini Alasan Telkom

Ajukan Perubahan Nama di Bursa Efek Indonesia, Ini Alasan Telkom

Whats New
Luhut: Jepang Bakal Investasi Rp 57 Triliun buat Lembaga Pengelola Investasi Indonesia

Luhut: Jepang Bakal Investasi Rp 57 Triliun buat Lembaga Pengelola Investasi Indonesia

Whats New
Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

Rincian Terbaru Harga Emas Batangan 0,5 Gram hingga 1 Kg di Pegadaian

Spend Smart
Hashim Soal Kasus Korupsi Benur: Partai Gerindra Tidak Suka Monopoli

Hashim Soal Kasus Korupsi Benur: Partai Gerindra Tidak Suka Monopoli

Whats New
Hentikan Ekspor Benur, Susi Pudjiastuti: Rasanya Tidak Mungkin Berhasil...

Hentikan Ekspor Benur, Susi Pudjiastuti: Rasanya Tidak Mungkin Berhasil...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X