Reksadana Terproteksi Masih Diminati Investor, Ini Sebabnya

Kompas.com - 27/10/2020, 06:07 WIB
Ilustrasi reksadana PrimusIlustrasi reksadana

JAKARTA, KOMPAS.com - Minat investor pada reksadana terproteksi tetap tinggi meski imbal hasil alias yield sedang dalam tren menurun seiring penurunan suku bunga acuan.

Secara rata-rata tawaran imbal hasil pasti dari reksadana terproteksi yang dinilai masih tinggi menjadi daya tarik utama.

Head of Investment Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana mengatakan, saat ini yield Surat Utang Negara (SUN) seri acuan memang dalam tren menurun. Namun, reksadana terproteksi yang mayoritas memiliki aset berupa surat utang korporasi akan tetap menawarkan yield yang lebih tinggi dari SUN.

Wawan mencatat rata-rata yield dari obligasi korporasi dengan rating AAA (tripel) mendekati 7 persen.

Baca juga: Investor Reksadana Terus Melonjak, Ini Penyebabnya

Sementara, yield obligasi korporasi dengan rating BBB (tripel) berada di 13 persen. Sedangkan, obligasi korporasi dengan rating A (single) bisa memberikan yield sekitar 10 persen.

"Di tengah kondisi pasar keuangan yang belum stabil tawaran dari reksadana terproteksi tentu saja menarik," kata Wawan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Senada, Head of Business Development Henan Putihrai Asset Management Reza Fahmi mengatakan, meski yield SUN acuan cenderung menurun, minat investor pada reksadana terproteksi tetap tinggi karena menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi dari pasar saham dan pasar uang saat ini.

Selain itu, reksadana terproteksi juga tetap menjadi favorit bagi investor ritel dan institusi yang fokus pada aset obligasi.

"Penerbitan reksadana terproteksi di HPAM cukup meningkat karena banyak kebutuhan dari investor institusi yang shifting dari equity ke reksadana ini," kata Reza.

Rata-rata imbal hasil yang HPAM tawarkan dalam produk reksadana terproteksi saat ini berkisar 6,5 persen-8 persen.

Namun, Wawan menyarankan investor harus tetap mencermati risiko dari reksadana terproteksi yang mayoritas memiliki aset obligasi korporasi. Apalagi di tengah pandemi dan pelemahan ekonomi beberapa obligasi korporasi di tahun ini mulai ada yang gagal bayar maupun telat membayar.

Selain mencermati penerbit dari obligasi korporasi yang dijadikan aset reksadana terproteksi, Wawan juga menyarankan investor untuk mencermati manajer investasi yang menawarkan reksadana tersebut.

"Manajer investasi dengan permodalan kuat cenderung lebih aman karena mereka mampu menyerap bila terjadi gagal bayar obligasi, sehingga investor reksadana terproteksi tidak merugi," kata Wawan.

Di satu sisi, pandemi memberi tantangan baru bagi manajer investasi dalam mencari obligasi korporasi yang berkualitas. Namun, Reza mengatakan HPAM tidak mengalami kesulitan tersebut. HPAM fokus memilih obligasi korporasi dengan rating minimum single A yang suplainya cukup banyak di pasarkan.

Baca juga: Geger Gaji Rp 80 Juta Sebulan, Enaknya Buka Reksadana atau Deposito Bank?

Sekedar informasi, Wawan mencatat hingga Oktober 2020 jumlah reksadana terproteksi mencapai 664 produk. Jumlah ini menurun bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 723 produk.

Meski produk reksadana terproteksi berkurang, dana kelolaan reksadana terproteksi tetap tumbuh mencapai Rp 145,2 triliun per September. Sementara, dana kelolaan reksadana terproteksi di Oktober 2019 mencapai Rp 143,7 triliun.

Wawan mengatakan jumlah produk reksadana terproteksi yang berkurang tetapi dana kelolaan naik berarti menunjukkan produk reksadana terproteksi baru memiliki nilai penerbitan besar. (Danielisa Putriadita)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Daya tarik reksadana terproteksi tetap tinggi di tengah tren penurunan yield



Sumber
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Cara Menambah Daya Listrik Berikut Rincian Biayanya

Whats New
Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Puncak BBI Berjalan Lancar, Telkom Hadirkan Beragam Dukungan Ekosistem Digital di Flobamora

Rilis
Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Riset NielsenIQ: Tingkat Konsumsi Naik, Tren Pemulihan di Tengah Pembatasan Sosial

Whats New
Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Naikkan Tarif Cukai Rokok Untuk Dongkrak Pendapatan Negara

Whats New
Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Ini Strategi Indonesia Hadapi Isu Transisi Dunia Pendidikan ke Dunia Kerja

Rilis
Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Program Padat Karya Bidang Jalan dan Jembatan Serap 273.603 Tenaga Kerja

Rilis
Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Tips Berbisnis Bagi Pemula Ala Bos Grab Indonesia

Whats New
Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Prudential Kukuhkan 40 Calon Pengusaha yang Ikut Program Kewirausahaan

Rilis
 Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Mata Uang Kripto adalah Uang Digital, Begini Cara Kerjanya

Whats New
Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Hati-hati, Ini Konflik Pembagian Harta Warisan yang Rawan Terjadi

Whats New
Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Indonesia Jadi Anggota Dewan FAO, Guru Besar IPB: Bisa Bantu Perbaikan Data Pertanian

Rilis
Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Demi Mobil Listrik, Luhut Resmikan Smelter Nikel Senilai Rp 14 Triliun di Pulau Obi

Whats New
Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Kasus Covid Melonjak, Konvensi Luar Biasa Kadin Tak Mendapat Izin

Whats New
Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Usia Perusahaan Masih Muda, DANA Belum Mau IPO

Whats New
Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Lima Upaya Kemenaker Hapus Bentuk-bentuk Pekerja Anak

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X