Lagi, Relawan Jokowi pada Pilpres Ditunjuk Jadi Komisaris BUMN

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian BUMN kembali mengangkat salah satu relawan Jokowi pada Pilpres sebagai komisaris di perusahaan negara. Pengangkatan ini menambah daftar panjang relawan pemenangan Jokowi di kursi komisaris BUMN.

Kali ini, Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Dyah Kartika Rini sebagai Komisaris Independen PT Jasa Raharja (Persero). Hal itu diumumkan melalui akun Instagram resmi PT Jasa Raharja (Persero).

"Selamat kepada Ibu Dyah Kartika Rini yang telah diangkat sebagai Komisaris Independen PT Jasa Raharja," tulis pengumuman resmi Jasa Raharja seperti dikutip pada Rabu (28/10/2020).

Menilik ke belakang, Dyah Kartika Rini berkontribusi pada pemenangan Presiden Jokowi pada Pilpres dan Pilgub DKI Jakarta. Dia adalah pendiri dari Jasmev yang merupakan akronim Jokowi Ahok Social Media Volunteer yang membantu pemenangan Jokowi dalam pemilu. Kelompok relawan tersebut mengeklaim sebagai pendukung tanpa bayaran. 

Baca juga: Ulin Yusron, Influencer Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN ITDC

Dukungannya dalam pemenangan pemilu terutama terkait dengan kampanye di udara atau di media sosial. Dukungan yang diberikan relawan Jasmev tak setengah-setengah, lembaga tersebut bahkan sampai mendirikan war room di kawasan Jakarta Pusat untuk membantu "berperang" di media sosial.

Dyah Kartika Rini juga tercatat sebagai pendiri Spindoctor Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultan politik. Ia menjadi salah satu relawan pemenangan Jokowi sejak Pilgub DKI Jakarta. 

Namanya juga pernah tercantum dalam komisaris Danareksa. Pengangkatannya sebagai komisaris BUMN keuangan itu terjadi pada tahun 2015 atau setahun setelah Jokowi memenangi Pilpres pada periode pertamanya.

Berikut daftar Komisaris PT Jasa Raharja (Persero) saat ini:

• Komisaris Utama: Budi Setiyadi
• Komisaris: Setya Utama
• Komisaris: Suprianto
• Komisaris: Humaniati
• Komisaris Independen: Antonius
• Komisaris Independen: Dyah Kartika Rini

Baca juga: Erick Thohir Janji Akan Copot Komisaris BUMN yang Jarang Hadir Rapat

 

 

 

Lihat postingan ini di Instagram

 

 

Selamat kepada Ibu Dyah Kartika Rini yang telah diangkat sebagai Komisaris Independen PT Jasa Raharja sehingga susunan Dewan Komisaris PT Jasa Raharja adalah sebagai berikut : Komisaris Utama : Bapak Budi Setiyadi Anggota Komisaris : 1. Bapak Setya Utama 2. Bapak Suprianto 3. Ibu Humaniati Komisaris Independen : 1. Bapak Antonius 2. Ibu Dyah Kartika Rini Sekali lagi, Jasmin ucapkan SELAMAT! #JasaRaharja #BUMNUntukIndonesia

Sebuah kiriman dibagikan oleh Jasa Raharja (@pt_jasaraharja) pada 27 Okt 2020 jam 6:33 PDT

Erick Thohir tegaskan tak ada komisaris BUMN titipan

Sebelum Dyah Kartika Rini, dua nama lain dalam relawan pemenangan Jokowi pada Pilpres yang diangkat menjadi Komisaris BUMN dalam rentang sebulan yakni Ulin Ni'am Yusron sebagai Komisaris PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) dan Eko Sulistyo sebagai Komisaris PT PLN (Persero).

Menteri BUMN Erick Thohir pernah menegaskan, seleksi pimpinan perusahaan negara dilakukan sesuai prosedur dan tanpa tekanan dari pihak lain.

Pemilihan pimpinan perusahaan negara, baik posisi direksi maupun komisaris BUMN, dilakukan dengan proses yang mengedepankan kompetensi dan berpedoman pada aturan yang berlaku.

"Saya tidak takut diancam-ancam karena loyalitas saya jelas, ke Presiden," ujar Erick seperti dikutip dari Antara beberapa waktu lalu.

Sebelum ditunjuk menjadi komisaris maupun direksi, Erick menekankan selalu ada seleksi ketat dalam proses penilaian atau assessment yang mencakup sejumlah kriteria yang harus dipenuhi.

Baca juga: Kementerian BUMN: Wajar Ada Perwakilan Pemerintah di Posisi Komisaris BUMN

"Ada proses assessment yang perlu diikuti. Direksi dan komisaris harus berakhlak. Kita masukkan juga mengerti digital leadership, global business safety, customer focus, building strategic partnership," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga melibatkan kementerian terkait yang berhubungan dengan sektor bisnis BUMN. Kemudian, pihaknya juga menerima masukan dari pihak lain agar diterima pasar.

"Karena tidak mungkin BUMN Karya tidak punya hubungan baik dengan menteri PUPR. Kalau membangun ekosistem baik ya harus diterima pasar," kata Erick.

Ke depan, ia juga mengatakan, BUMN tidak lagi mendapatkan alokasi APBN.

Baca juga: Surati Presiden, Ombudsman Minta Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan Dicopot

"Salah satunya yang sudah disetujui Presiden dan saya sudah sampaikan ke Menkeu dan teman-teman DPR, bahwa kita tidak mau lagi APBN ke depannya. Tapi, kita satu persen dari dividen," kata dia. 

Erick juga mengingatkan, salah satu tantangan bagi BUMN di tengah pandemi Covid-19 yakni memperbaiki rantai pasok dan logistik.

"Kita punya kekuatan pasar yang besar, jangan dikasih orang terus. Karena ke depan sendiri yang namanya global traveling, global ekonomi hari ini semua balik ke titik bilateral. Akhirnya, energy security, food security, health security, harus dijaga," kata Erick.

Baca juga: Pengamat: Kritik Ahok Soal Bongkar Pasang Direksi dan Komisaris BUMN Perlu Didengar