Pemerintah Jorjoran Gelontorkan Anggaran PEN, tetapi Laju Konsumsi Masih Tertahan, Kok Bisa?

"Konsumsi masih minus, tapi tidak sedalam kuartal II. Dan ini menunjukkan arah pemulihan ke arah yang positif," ujar Suhariyanto.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, perbaikan pertumbuhan konsumsi rumah tangga terjadi karena ada dorongan dari belanja pemerintah dalam bentuk bantuan sosial.

Sementara, masyarakat kelas menengah yang tidak menjadi sasaran bansos cenderung menahan konsumsi mereka.

"Konsumsi kelas menengah atas masih terbatas karena kondisi Covid-19 memang belum berakhir," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan dalam konferensi pers terkait pertumbuhan ekonomi kuartal III-2020, Kamis (5/11/2020).

Data BPS menunjukkan, konsumsi pemerintah menjadi satu-satu sumber ekonomi dari sisi pengeluaran yang mencatat pertumbuhan positif.

Pada kuartal III 2020, konsumsi pemerintah tercatat tumbuh 9,76 persen. Meski demikian, kontribusi konsumsi pemerintah terhadap struktur PDB hanya sebesar 9,69 persen.

Konsumsi rumah tangga yang masih melambat pun menjadi penyebab utama pertumbuhan ekonomi minus hingga 3,49 persen (yoy) di kuartal III.

Sebab, kontribusi konsumsi ke PDB sebesar 57 persen.

"Karakteristik konsumsi kelas menengah ke atas didominasi barang dan jasa yang sensitif terhadap mobilitas. Dengan adanya Covid-19 mobilitas terbatas, maka konsumsi menengah atas menjadi tertahan," jelas Sri Mulyani.

Pelaksanaan PEN belum efektif

Ekonom BCA David Sumual menilai, salah satu penyebab dalamnya kontraksi ekonomi dari perkiraan adalah realisasi anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang belum optimal.

"(Pertumbuhan ekonomi kuartal III 2020) sedikit lebih buruk atau lebih rendah dari perkiraan. Menurut saya ada beberapa faktor, pertama karena PEN yang belum efektif," ujar David kepada Kompas.com.

Baca juga: Menteri ESDM Lantik Guru Besar ITB Tutuka Ariadji Jadi Dirjen Migas

"Selain itu, belanja pemerintah daerah dan dana desa itu juga belum efektif. Ini memang biasanya di akhir tahun baru kelihatan, di kuartal IV-2020," imbuh David.

Penyebab lainnya adalah pengetatan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di wilayah Jakarta sepanjang 14 September hingga 11 Oktober 2020.

Menurut David, kebijakan tersebut sangat mempengaruhi pergerakan ekonomi.

"September-Oktober kan PSBB diperketat lagi, itu berpengaruh ke mobilitas dan transaksi," kata dia.