Jokowi Sorot Tender Proyek Konstruksi yang Belum Rampung

Kompas.com - 18/11/2020, 12:22 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan  sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/nz ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo memberikan sambutan saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/7/2020). Pemerintah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menyiapkan dana bergulir sebesar Rp 1 triliun untuk disalurkan kepada koperasi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional yang terdampak COVID-19. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/nz
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti tingginya nilai proyek pengadaan barang dan jasa yang belum diselesaikan proses tendernya, meskipun sudah memasuki periode akhir tahun 2020.

Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melaporkan, hingga 9 November 2020 masih terdapat paket pekerjaan yang masih dalam proses sistem e-tendering dengan nilai sebesar Rp 60,58 triliun, dengan Rp 48,8 triliun diantaranya merupakan paket proyek konstruksi.

"Ini bulan November, sudah tanggal 18 November, masih ada yang masih untuk proses, (pekerjaan) konstruksi masih dalam proses itu Rp 40 triliun. Terus ngerjainnya kapan? pengerjaannya kapan?," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020, Rabu (18/11/2020).

Baca juga: Luhut Bertemu dengan Pejabat AS: Kita Betul-Betul Berkawan

Jokowi pun mengingatkan, tahun anggaran 2020 tinggal satu bulan lagi. Bahkan, mengingat adanya libur panjang akhir tahun, anggaran belanja tahun anggaran 2020 akan ditutup pada 22 Desember mendatang.

Menurutnya, masih adanya kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah yang melakukan penyerapan anggaran belanja secara biasa-biasa saja di tengah pandemi Covid-19 menjadi biang kerok lambatnya penyelesaian proses tender paket-paket pengadaan barang dan jasa.

"November masih Rp 40 triliun dan itu adalah konstrusksi. Terus nanti kalau misalnya selesai bangunannya seperti apa? Kalau bangunan ambruk, kalau jembatan ambruk," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, Jokowi mendorong LKPP untuk terus memanfaatkan teknologi agar bisa memantau secara langsung realisasi transaksi anggaran belanja pemerintah.

Dengan demikian, nantinya LKPP dapat memberikan laporan kepada pemerintah untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran belanja.

"Apalagi di kondisi pandemi seperti ini, sangat penting sekali pengadaan dipercepat," ucap Jokowi.

Baca juga: Sri Mulyani Ungkap Dilema Buat Kebijakan di Tengah Pandemi Covid-19

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.