Sindir Kebijakan Susi Pudjiastuti, Edhy Prabowo: Untuk Apa Bicara Keberlanjutan Saja kalau Tak Makmur?

Kompas.com - 19/11/2020, 12:20 WIB
Menteri KP 2019-2024 Edhy Prabowo Dok. KKPMenteri KP 2019-2024 Edhy Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo kembali melontarkan sindiran terhadap kebijakan pendahulunya, Susi Pudjiastuti.

Edhy menilai, kebijakan Kementerian Kelatuan dan Perikanan pada lima tahun lalu, yang pada saat itu dipimpin oleh Susi, lebih mengedepankan keberlanjutan industri kelautan dan perikanan ketimbang kemakmuran dari pelaku usahanya sendiri.

Ia tidak sepakat bahwa prosperity harus diutamakan ketimbang sustainibilty.

Menurut dia, kedua hal tersebut bisa berjalan secara beriringan.

Baca juga: Menteri Edhy: Tanpa Terumbu Karang, Jangan Pikir Ikan Akan Melimpah

"Kalau kita lihat lima tahun lalu bagaimana industri kita di sektor ini berhenti hanya karena beberapa kebijakan yang mengadu, dihadapkan antara sustainability keberlangsungan dengan prosperity. Padahal, kalau kita melihat secara bijak, untuk apa kita bicara sustainability saja kalau prosperity tidak kita dapat?" tutur Edhy dalam acara Jakarta Food Security Summit-5 secara virtual, Kamis (19/11/2020).

Hal tersebut terlihat dengan ekosistem tambak udang yang ada di Indonesia saat ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Edhy mengeklaim, masyarakat saat ini sudah mampu melakukan budidaya udang hingga menghasilkan 40 ton dalam kurun waktu satu kali panen.

"Kemarin kami di Muara Gembong, dua hari yang lalu hari Selasa pagi, sudah ada kelompok masyarakat yang menghasilkan sekali panen 40 ton. Ini masyarakat bukan perusahaan-perusahaan. Kalau perusahaan atau beberapa pelaku usaha sudah ada yang berhasil panen 1 hektar 100 ton di atas 100 ton," ujar Edhy.

Melihat hal tersebut, Edhy meyakini bahwa budidaya memiliki potensi yang besar terhadap industri kelautan dan perikanan nasional.

Baca juga: Permintaan Kredit Lemah, BI Diprediksi Bakal Tahan Suku Bunga Acuan

Namun, ia menyoroti kebijakan Susi yang memperketat pembukaan lahan tambak udang dengan mengambil lahan mangrove.

"Padahal, untuk menyejahterakan masyarakat, memberi kehidupan mereka layak, tidak perlu sampai berhektar-hektar lahan. Sementara kita lihat semua di lapangan, banyak masyarakat yang memiliki tambak lebih dari 2 hektar di luar Jawa, tapi tidak pernah produktivitasnya bisa lebih dari 1 ton," tutur dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X