Monopoli Ekspor Benur, Sangkalan KKP, hingga Uang Suap Dipakai Belanja Barang Mewah

Kompas.com - 26/11/2020, 08:08 WIB
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus korupsi tersebut, salah satunya yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww. ANTARAFOTO/Indrianto Eko SuwarsoMenteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo (tengah) menjawab pertanyaan wartawan usai konferensi pers penetapan tersangka kasus dugaan korupsi ekspor benih lobster di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/11/2020) dini hari. KPK menetapkan tujuh tersangka dalam kasus korupsi tersebut, salah satunya yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Monopoli dalam bisnis ekspor benih lobster semakin jelas usai lembaga anti-rasuah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kronologi kejadian atas kasus suap yang melibatkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

Dalam konferensi pers yang digelar semalam, Rabu (25/11/2020), Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menerangkan, ekspor benih lobster hanya dapat dilakukan satu forwarder, yakni PT Aero Citra Kargo (PT ACK).

"Diketahui bahwa untuk melakukan ekspor benih lobster hanya dapat melalui forwarder PT ACK dengan biaya angkut Rp 1.800 per ekor," kata Nawawi dalam konferensi pers.

Baca juga: Profil Edhy Prabowo: Mantan Prajurit, Jagoan Silat, hingga Pengusaha

Dugaan monopoli ini sebelumnya telah tercium oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU telah memantau dugaan praktik monopoli perusahaan logistik ini sejak November 2019.

Komisioner KPPU, Guntur Saragih mengungkap, ada konsentrasi pengiriman ekspor benih lobster hanya kepada satu perusahaan kargo di satu pintu, yakni Bandara Soekarno Hatta.

Hal ini membuat perusahaan-perusahaan eksportir benih harus mengirimkan benih terlebih dahulu ke Jakarta alih-alih mengirimkan langsung ke luar negeri dengan perusahaan kargo lain yang lebih dekat.

"Ini membuat tidak efisien, karena pelaku usaha ini sebagian di NTB dan Pulau Sumatera, ini tidak efisien jadinya," kata Guntur dalam konferensi pers, (12/11/2020).

Sangkalan Kementerian

Namun, dugaan monopoli perusahaan kargo itu sempat disangkal oleh Staf Khusus Menteri KP, Andreau Pribadi. Namun belakangan, Andreau juga menjadi tersangka dalam kasus suap ekspor benih lobster.

Dalam keterangannya kepada Kompas.com beberapa waktu lalu, pihaknya menegaskan, kesepakatan terkait perusahaan logistik dengan eksportir merupakan kesepakatan dari Pelobi (perkumpulan Lobster Indonesia), perkumpulan yang mewadahi perusahaan-perusahaan eksportir.

Tidak adanya penunjukkan khusus dibuktikan dengan beberapa peraturan yang telah diterbitkan KKP, yakni Peraturan Menteri (Permen) KP Nomor 12 Tahun 2020 yang melegalkan ekspor benih lobster.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X