Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut dan Erick Bujuk Jepang untuk Suntik Dana di Lembaga Pengelola Investasi RI

Kompas.com - 04/12/2020, 05:22 WIB
Ade Miranti Karunia,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membujuk Pemerintah Jepang agar tertarik menyuntikkan dana investasi dalam bentuk Sovereign Wealth Fund (SWF) atau dana abadi di Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Indonesia.

Bujukan tersebut dia sampaikan kepada Penasihat Perdana Menteri Jepang Izumi Hiroto yang menjadi agenda pertemuannya hari ini di Tokyo.

"Tujuan saya dan Menteri (BUMN) Erick ke Tokyo adalah untuk mengundang Jepang tingkatkan investasi melalui lembaga SWF yang akan dibentuk berdasarkan amanat UU Omnibus," kata dia melalui keterangan tertulis, Kamis (3/12/2020).

Baca juga: Lembaga Pengelola Investasi RI Bakal Mirip yang Dibentuk Rusia?

"Nusantara Investment Authority (NIA) akan memberikan fleksibilitas bagi investor untuk menanamkan investasi dalam bentuk ekuitas atau aset dengan pengelolaan yang transparan dan profesional," sambung Luhut.

Menteri BUMN Erick Tohir pun yang turut dalam kunjungan kerja Luhut tersebut ikut menawarkan proyek-proyek milik negara yang dianggap menarik untuk investasi.

"SWF ini kami harapkan dapat menjadi partner bagi investor asing untuk berinvestasi di sektor-sektor yang atraktif dan prioritas di Indonesia, antara lain jalan tol, airport, dan pelabuhan. Kita ingin aset-aset yang dimiliki BUMN dapat dioptimalisasikan nilainya," ujar dia.

Sementara itu, Izumi Hiroto yang didampingi oleh Gubernur Japan Bank of International Cooperation (JBIC) Maeda Tadashi dan Dubes Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji menyatakan bahwa pihaknya berjanji untuk ikut partisipasi dalam SWF Indonesia.

Baca juga: Lembaga Pengelola Investasi Ditargetkan Beroperasi Januari 2021

Sementara itu, Dubes RI untuk Jepang Heri Akhmadi menyebutkan, ada beberapa proyek di Indonesia yang membuat pihak Jepang tertarik berinvestasi.

"Jepang secara umum mendukung pembentukan SWF Indonesia. Beberapa kalangan bisnis Jepang pun telah menyatakan ketertarikannya untuk berpartisipasi dalam pembangunan health tourism di Bali, manajemen operator pelabuhan, serta tingkatkan investasi di Kawasan Industri Batang," ujar Heri.

Sebelum pertemuan dengan Penasihat PM Jepang, Luhut dan Erick telah bertemu dengan Sekjen Partai Liberal Democratic Party (LDP) yang juga mantan Menteri Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang, Seko Hiroshige.

Pada kesempatan terpisah, Luhut dan Erick juga telah melakukan serangkaian pertemuan sejumlah pimpinan kalangan bisnis Jepang, antara lain Mitsui & Co, Mitsubishi Corp, Sojitz, Nippon Steel, dan Hanwa.

Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan LPI atau NIA mulai beroperasi awal tahun 2021. Adanya LPI ini akan menjadi salah satu kerangka pemulihan ekonomi Indonesia, di mana komponen pertumbuhan ekonomi bukan hanya dari permintaan domestik, melainkan juga dengan mendorong masuknya investasi. Pemerintah Indonesia telah siap menyuntikkan modal awal Rp 75 triliun untuk pembentukan NIA ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Kemenkop-UKM Tegaskan Tidak Melarang Warung Madura Beroperasi 24 Jam

Whats New
BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

BTN Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3 dan S1, Simak Kualifikasinya

Work Smart
Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Ada Gempa Garut, Kereta Cepat Whoosh Tetap Beroperasi Normal

Whats New
Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Akhirnya, Bea Cukai Bebaskan Bea Masuk Alat Belajar SLB yang Tertahan Sejak 2022

Whats New
Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Sri Mulyani Minta Ditjen Bea Cukai Perbaiki Layanan Usai 3 Keluhan Terkait Pelayanan Viral di Medsos

Whats New
Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Menuju Indonesia Emas 2045, Pelaku Usaha Butuh Solusi Manajemen SDM yang Terdigitalisasi

Whats New
Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Jadi Sorotan, Ini 3 Keluhan Warganet soal Bea Cukai yang Viral Pekan Ini

Whats New
Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Perhitungan Lengkap Versi Bea Cukai soal Tagihan Rp 31 Juta ke Pembeli Sepatu Seharga Rp 10 Juta

Whats New
Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Berapa Gaji dan Tunjangan Pegawai Bea Cukai Kemenkeu?

Work Smart
Dukung 'Green Building', Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Dukung "Green Building", Mitsubishi Electric Komitmen Tingkatkan TKDN Produknya

Whats New
Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Kemenhub Cabut Status 17 Bandara Internasional, Ini Alasannya

Whats New
Kinerja Pegawai Bea Cukai 'Dirujak' Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Kinerja Pegawai Bea Cukai "Dirujak" Netizen, Ini Respon Sri Mulyani

Whats New
Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Pembatasan Impor Barang Elektronik Dinilai Bisa Dorong Pemasok Buka Pabrik di RI

Whats New
Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Sukuk Wakaf Ritel adalah Apa? Ini Pengertian dan Karakteristiknya

Work Smart
Viral Mainan 'Influencer' Tertahan di Bea Cukai, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Viral Mainan "Influencer" Tertahan di Bea Cukai, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com