Sepanjang 2020 BPKN Beri 19 Rekomendasi, Mulai dari Kasus Asuransi hingga Harga Vaksin Covid-19

Kompas.com - 14/12/2020, 16:51 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19 SHUTTERSTOCK/solarsevenIlustrasi vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) melaporkan, sepanjang 2020 telah memberikan 19 rekomendasi ke pemangku kebijakan, baik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) maupun kementerian dan lembaga terkait.

Rekomendasi tersebut antara lain mengenai persoalan asuransi terkait kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya (Persero) serta persoalan keterjangkauan harga rapid test, swab test, dan vaksin Covid-19 bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN Anna Maria Tri Anggraeni menjelaskan, rekomendasi terkait asuransi telah dilayangkan kepada Presiden Jokowi dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Baca juga: BPKN: Restrukturisasi Kredit Jangan Hanya Wacana dan Hiburan untuk Nasabah

"Pada dasarnya rekomenadasi ini timbul terkait dengan jasa asuransi Jiwasraya yang mengalami gagal bayar," ujar Anna dalam konferensi pers virtual Catatan Akhir Tahun BPKN 2020, Senin (14/12/2020).

Rekomendasi yang disampaikan BPKN antara lain terkait menjamin kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen asuransi, khususnya pada nasabah Jiwasraya, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selain itu, rekomendasi untuk memastikan OJK menyelenggarakan peran dan pengawasan pada industri keuangan bank dan non-bank secara maksimal.

Serta memastikan aparat penegak hukum segera melakukan proses penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran, dengan mengedepankan hak konsumen.

Sementara rekomendasi terkait harga rapid test, swab test, dan vaksin disampaikan BKPN kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, termasuk pula rekomendasi soal standar produksi masker.

Baca juga: IHSG Sore Ini Menguat, Tembus 6.012.51

Rekomendasi tersebut di antaranya memperhatikan pengaturan harga rapid test, swab test, dan vaksin yang bisa lebih terjangkau bagi kebutuhan masyarakat, namun tetap sesuai ketentuan standar.

"Kemudian (rekomendasi) untuk memastikan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar mendapat vaksin sebagai bentuk tanggung jawab negara yang menjamin keamanan, keselamatan, dan juga kehalalan vaksin," jelas Anna.

Selain itu, rekomendasi untuk meninjau kembali persyaratan masker harus berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI), lantaran ketentuan tersebut dinilai hanya memperkuat pasar bagi industri menengah dan besar.

"Tetapi menghilangkan kesempatan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memenuhinya (permintaan pasar akan masker)," kata dia.

Adapun beberapa rekomendasi BKPN lainnya yakni terkait Covid-19 yang ditujukan kepada Jokowi, lalu mengenai perlunya petunjuk teknis restrukturisasi kredit bagi debitur terdampak wabah Covid-19 yang ditujukan kepada Wimboh.

Baca juga: Pengaduan Konsumen E-Commerce dan Jasa Keuangan Melonjak Sepanjang 2020

Selain itu, rekomendasi terkait refund tiket kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta mengenai pangan pokok dan distribusinya kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto.

Ada pula rekomendasi data ketersediaan pangan pokok per wilayah kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suhariyanto, rekomendasi terkait lonjakan tagihan listrik kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Rekomendasi pembinaan dan pengawasan keamanan pangan turut dilayangkan kepada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti Lukito, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) Kunjung Masehat, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, hingga ke Menkes Terawan.

Lalu, rekomendasi terkait penyelenggaraan dan layanan jasa telekomunikasi diberikan BKPN kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, antisipasi perkembangan produk halal ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, serta pembinaan keamanan pangan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki. 

Baca juga: Ini 4 Hal yang Menentukan Masa Depan Industri Asuransi

Anna menjelaskan, dari 19 rekomendasi yang diberikan BKPN sepanjang tahun ini, baru 5 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan.

Kelimanya yakni rekomendasi terkait pangan pokok oleh Menteri Pertanian, data ketersediaan pangan oleh Kepala BPS, kepastian hukum di sektor asuransi oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, pembinaan dan pengawasan pangan oleh Menteri Kesehatan, serta pembinaan keamanan pangan oleh Menkop UKM.

"Secara persentase ini (rekomendasi yang ditindaklanjuti) mengalami peningkatan sebesar 26 persen, dari tahun yang sebelumnya 21 persen. Jadi ada peningkatan pemanfaatan rekomendasi di tahun 2020, terutama terkait kemanan pangan," pungkas Anna.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[KURASI KOMPASIANA] Ketika Orangtua Terlalu Membandingkan Prestasi Akademik Antar-anak | 'Strict Parents', Jangankan Pacaran, Izin Main Saja Susah

[KURASI KOMPASIANA] Ketika Orangtua Terlalu Membandingkan Prestasi Akademik Antar-anak | "Strict Parents", Jangankan Pacaran, Izin Main Saja Susah

Rilis
Mengenal Arti Leasing dan Bedanya dengan Kredit

Mengenal Arti Leasing dan Bedanya dengan Kredit

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Sedarah tapi Saling Cemburu | Pandangan Keliru tentang Anak Sulung | Puncak Sibling Rivalry Ada pada Pembagian Harta Warisan

[KURASI KOMPASIANA] Sedarah tapi Saling Cemburu | Pandangan Keliru tentang Anak Sulung | Puncak Sibling Rivalry Ada pada Pembagian Harta Warisan

Rilis
Menhub Ingin Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Menhub Ingin Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Rilis
Update 10 Sekolah Ikatan Dinas Favorit: STIS dan STAN Banjir Peminat

Update 10 Sekolah Ikatan Dinas Favorit: STIS dan STAN Banjir Peminat

Whats New
Pemerintah Minta Pekerja Swasta Tidak Mudik Lebaran

Pemerintah Minta Pekerja Swasta Tidak Mudik Lebaran

Whats New
Deposito Nasabah Bank Mega Syariah Rp 20 Miliar Raib, Ini Kronologinya

Deposito Nasabah Bank Mega Syariah Rp 20 Miliar Raib, Ini Kronologinya

Whats New
Simak Proyeksi IHSG Pekan Depan

Simak Proyeksi IHSG Pekan Depan

Earn Smart
Ada Relokasi VMS, Jasa Marga Lakukan Buka Tutup Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Ada Relokasi VMS, Jasa Marga Lakukan Buka Tutup Jalan Tol Jakarta-Cikampek

Whats New
Tutup Bisnis Perbankan Ritel, Ini Nasib Nasabah dan Karyawan Citigroup

Tutup Bisnis Perbankan Ritel, Ini Nasib Nasabah dan Karyawan Citigroup

Whats New
Formasi CPNS 2021 Ini Bisa Diikuti Pelamar Usia 40 Tahun

Formasi CPNS 2021 Ini Bisa Diikuti Pelamar Usia 40 Tahun

Whats New
[TREN FOODIE KOMPASIANA] Bikin Risol Mayo, Bisa untuk Camilan Buka Puasa, Loh! | Resep Pastel Tutup Klasik, Lezat dan Bergizi!

[TREN FOODIE KOMPASIANA] Bikin Risol Mayo, Bisa untuk Camilan Buka Puasa, Loh! | Resep Pastel Tutup Klasik, Lezat dan Bergizi!

Rilis
Menhub Terus Upayakan Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Menhub Terus Upayakan Kendaraan Listrik Jadi Kebutuhan Massal

Whats New
Petani di Jawa Timur Rasakan Banyak Manfaat dari Kartu Tani

Petani di Jawa Timur Rasakan Banyak Manfaat dari Kartu Tani

Whats New
Pengertian Zakat, Hukum, Jenis, dan Cara Menghitungnya

Pengertian Zakat, Hukum, Jenis, dan Cara Menghitungnya

Spend Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads X