Pajak Pembelian Mobil Baru 0 Persen Ditolak, Kemenperin Cari Strategi Lain

Kompas.com - 30/12/2020, 19:12 WIB
Ilustrasi Mobil Baru Stanly/OtomaniaIlustrasi Mobil Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kementerian Perindustrian Dody Widodo mengatakan, Kemenperin mempunyai usulan lain apabila Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 0 persen ditolak oleh Kementerian Keuangan.

Namun, dia tidak menyebutkan opsi atau usulan lain untuk mendorong pertumbuhan industri otomotif yang lamban pergerakannya ketimbang industri lainnya di masa pandemi Covid-19.

"Itu menjadi usulan kita pada saat kemarin agar roda ekonomi bisa cepat berputar. Karena tadi seperti saya bilang bahwa sektor otomotif ini yang agak lambat pulih tidak seperti sektor lainnya," ujarnya dalam tanya jawab virtual FMB9, Rabu (30/12/2020).

Baca juga: Menperin Usul Pajak Mobil Baru 0 Persen, Sri Mulyani: Sudah Banyak Insentif Perpajakan...

"Pada prinsipnya mencari kiat-kiat lain mendorong sektor otomotif ini agar bisa lebih cepat larinya lagi, tidak hanya dari PPnBM," sambung Dody.

Kendati demikian, lanjut Dody, untuk mendongkrak pertumbuhan industri otomotif, dibutuhkan dukungan dari kementerian dan stakeholder terkait.

"Tentunya perlu mendapat dukungan dari kementerian atau sektor-sektor yang menangani lebih lanjut. Mungkin dari sisi pengelola bendahara negara melihatnya dari sisi lain," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, usulan insentif pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk pembelian mobil baru masih terganjal di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dia mengatakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum memberikan lampu hijau untuk implementasi pajak pembelian mobil baru menjadi sebesar 0 persen tersebut.

Menurut Agus, usulan itu secara prinsip telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Kemenkeu masih mempertimbangkan dan memperhitungkan kebijakan itu.

Agus memaklumi sikap Kemenkeu, sebab setiap kebijakan perlu diperhitungkan dengan matang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewan Pengurus Kadin Indonesia Resmi Dilantik, Ini Susunannya

Dewan Pengurus Kadin Indonesia Resmi Dilantik, Ini Susunannya

Whats New
Aturan Terbaru PPKM Naik Pesawat Wajib PCR, Kapan Mulai Berlaku?

Aturan Terbaru PPKM Naik Pesawat Wajib PCR, Kapan Mulai Berlaku?

Whats New
Program Kemitraan dan Digitalisasi Pacu Produktivitas Industri Olahan Susu

Program Kemitraan dan Digitalisasi Pacu Produktivitas Industri Olahan Susu

Rilis
Fakta Seputar Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta untuk Penumpang dari Luar Negeri

Fakta Seputar Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta untuk Penumpang dari Luar Negeri

Whats New
Pemerintah Diminta Buka 'Call Center' Khusus Aduan Pinjol Ilegal

Pemerintah Diminta Buka "Call Center" Khusus Aduan Pinjol Ilegal

Whats New
Garuda Dikabarkan Bakal Pailit, Manajemen Buka Suara

Garuda Dikabarkan Bakal Pailit, Manajemen Buka Suara

Whats New
Ingat, Setelah 30 November 2021 Kartu Debit Magnetik BCA Tak Bisa Digunakan

Ingat, Setelah 30 November 2021 Kartu Debit Magnetik BCA Tak Bisa Digunakan

Whats New
Ini Kriteria Frozen Food yang Wajib Punya Izin Edar BPOM

Ini Kriteria Frozen Food yang Wajib Punya Izin Edar BPOM

Whats New
Kemenkop UKM dan Polri Koordinasi Terkait Perizinan Makanan Beku oleh Pebisnis Rumahan

Kemenkop UKM dan Polri Koordinasi Terkait Perizinan Makanan Beku oleh Pebisnis Rumahan

Whats New
Resah Ada Eksportir Nakal, Petani Sarang Walet Minta Pemerintah Tegas

Resah Ada Eksportir Nakal, Petani Sarang Walet Minta Pemerintah Tegas

Whats New
Nasabah Tak Bayar Utang Bisa Hentikan Kemampuan Finansial Pinjol Ilegal

Nasabah Tak Bayar Utang Bisa Hentikan Kemampuan Finansial Pinjol Ilegal

Whats New
Soal Izin Edar 'Frozen Food', Asosiasi UMKM Soroti Koordinasi Pemerintah dengan Kepolisian

Soal Izin Edar "Frozen Food", Asosiasi UMKM Soroti Koordinasi Pemerintah dengan Kepolisian

Whats New
Krisis Energi, Satu Lagi Perusahaan Pengecer Listrik Singapura Tumbang

Krisis Energi, Satu Lagi Perusahaan Pengecer Listrik Singapura Tumbang

Whats New
SKD CPNS 2021 di Luar Negeri Digelar 26-28 Oktober, Ini Syaratnya

SKD CPNS 2021 di Luar Negeri Digelar 26-28 Oktober, Ini Syaratnya

Whats New
Dukung Pemulihan Ekonomi, BI Perpanjang DP 0 Persen Kendaraan dan Properti

Dukung Pemulihan Ekonomi, BI Perpanjang DP 0 Persen Kendaraan dan Properti

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.