Gaduh Kedelai Impor, Masalah Klasik yang Terus Berulang

Menurut data Kementan, ada 15 provinsi yang menjadi target penambahan areal tanam kedelai dalam negeri. Beberapa di antaranya adalah Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Lalu Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jambi, dan Sumatera Selatan. Daerah-daerah ini dinilai memiliki potensi yang besar untuk penanaman kedelai.

Selama ini, total luas areal tanam kedelai di seluruh Indonesia 600.000 hektar, dengan komposisi 60 persen terdapat di Pulau Jawa dan 40 persen di luar Pulau Jawa. Melalui penambahan seluas 340.000 hektar pada tahun ini, total luas areal lahan kedelai di Indonesia hampir mencapai 1 juta hektar.

Kembali jadi polemik

Di awal tahun 2021, polemik kedelai impor kembali mencuat. Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta memastikan para perajin tahu-tempe telah melakukan mogok produksi sejak malam tahun baru atau 1-3 Januari 2021.

Hal tersebut sebagai respons perajin terhadapnya melonjaknya harga kedelai sebagai bahan baku tempe-tahu, dari Rp 7.200 per kilogram menjadi Rp 9.200 per kilogram.

Baca juga: China Bakal Kecualikan Kedelai dan Daging Babi AS dari Tarif Impor

"Perajin tempe-tahu alhamdulillah kompak untuk kebersamaan dan waktu mogok kompak selama 3 hari," ujar Sekretaris Puskopti DKI Jakarta Handoko Mulyo kepada Kompas.com, Minggu (3/1/2021).

Menurutnya, Puskopti DKI Jakarta telah mengajukan tiga tuntutan para perajin tahu-tempe kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 

Pertama, meminta agar tata niaga kedelai di pegang pemerintah agar bisa menjaga stabilitas harga, sehingga memberikan kenyamanan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) tahu-tempe yang jumlahnya sangat besar.

Ini karena gejolak harga kedelai malah akan menyulitkan para produsen tahu-tempe, serta bisa membebani keuntungan pedagang.

Baca juga: Apa Kabar Janji Jokowi Turunkan Harga Daging Sapi Jadi Rp 80.000 Per Kg?

Kedua, meminta pemerintah agar merealisasikan program swasembada kedelai yang sudah dicanangkan sejak 2006. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan industri tahu-tempe dalam negeri dari kedelai impor.