Gaduh Kedelai Impor, Masalah Klasik yang Terus Berulang

Kementerian Pertanian bahkan mendapat alokasi dana dari pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 50 triliun. Selain untuk rehabilitasi jaringan irigasi, dana sebesar itu akan dimanfaatkan untuk bantuan benih, alat dan mesin pertanian, serta penanganan setelah panen.

Baca juga: Mengingat Lagi Janji Swasembada Kedelai di Periode Pertama Jokowi

Dana Rp 50 triliun yang berasal dari pengalihan subsidi BBM akan diberikan secara bertahap. Pada 2015, dikucurkan Rp 15 triliun untuk perbaikan jaringan irigasi 1 juta hektar.

Tahap selanjutnya, pada 2016 dan 2017, direhabilitasi lagi jaringan irigasi masing-masing 1 juta hektar dan 1,3 juta hektar. Dengan demikian, pada 2017, seluruh jaringan irigasi yang rusak seluas 3,3 juta hektar atau 52 persen selesai diperbaiki dengan total anggaran Rp 50 triliun.

Pada tahun 2014, pemerintah menargetkan produksi kedelai sebesar 1,3 juta ton biji kering. Berdasarkan ARAM II BPS, produksi kedelai tahun 2014 akan mencapai 921.340 ton biji kering.

Untuk menutup kebutuhan kedelai dalam negeri, setiap tahun pemerintah mengimpor kedelai tidak kurang dari 2 juta ton.

Baca juga: Kemendag Sebut Stok Kedelai untuk Industri Tahu dan Tempe Cukup

Menurut data Kementan, ada 15 provinsi yang menjadi target penambahan areal tanam kedelai dalam negeri. Beberapa di antaranya adalah Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Lalu Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Jambi, dan Sumatera Selatan. Daerah-daerah ini dinilai memiliki potensi yang besar untuk penanaman kedelai.

Selama ini, total luas areal tanam kedelai di seluruh Indonesia 600.000 hektar, dengan komposisi 60 persen terdapat di Pulau Jawa dan 40 persen di luar Pulau Jawa. Melalui penambahan seluas 340.000 hektar pada tahun ini, total luas areal lahan kedelai di Indonesia hampir mencapai 1 juta hektar.

Kembali jadi polemik

Di awal tahun 2021, polemik kedelai impor kembali mencuat. Pusat Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Puskopti) DKI Jakarta memastikan para perajin tahu-tempe telah melakukan mogok produksi sejak malam tahun baru atau 1-3 Januari 2021.

Hal tersebut sebagai respons perajin terhadapnya melonjaknya harga kedelai sebagai bahan baku tempe-tahu, dari Rp 7.200 per kilogram menjadi Rp 9.200 per kilogram.

Baca juga: China Bakal Kecualikan Kedelai dan Daging Babi AS dari Tarif Impor

"Perajin tempe-tahu alhamdulillah kompak untuk kebersamaan dan waktu mogok kompak selama 3 hari," ujar Sekretaris Puskopti DKI Jakarta Handoko Mulyo kepada Kompas.com, Minggu (3/1/2021).

Menurutnya, Puskopti DKI Jakarta telah mengajukan tiga tuntutan para perajin tahu-tempe kepada pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. 

Pertama, meminta agar tata niaga kedelai di pegang pemerintah agar bisa menjaga stabilitas harga, sehingga memberikan kenyamanan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) tahu-tempe yang jumlahnya sangat besar.

Ini karena gejolak harga kedelai malah akan menyulitkan para produsen tahu-tempe, serta bisa membebani keuntungan pedagang.

Baca juga: Apa Kabar Janji Jokowi Turunkan Harga Daging Sapi Jadi Rp 80.000 Per Kg?

Kedua, meminta pemerintah agar merealisasikan program swasembada kedelai yang sudah dicanangkan sejak 2006. Hal ini untuk mengurangi ketergantungan industri tahu-tempe dalam negeri dari kedelai impor.

Hal tersebut bisa saja diatasi dengan produksi tahu menggunakan kedelai dalam negeri, dan produksi tempe menggunakan kedelai impor. Tentunya pengaturan penggunaan kedelai hanya bisa diatur pemerintah

"Swasembada kedelai bukan berarti kita anti-impor, tetapi untuk menyeimbangkan," kata Handoko.

Ketiga, meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi hasil produksi kedelai lokal, yang selama ini data statistik menunjukkan produksi kedelai lokal rata-rata mencapai 800.000-900.000 ton. Angka produksi itu disebut sangat jauh dari kebutuhan kedelai dalam negeri.

"Analisa kami, jumlah produksi kedelai lokal jauh api dari panggang," ujar dia.

Baca juga: Janji Jokowi Pertumbuhan Ekonomi Meroket 7 Persen dan Realisasinya pada 2015-2020