Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Terbitkan PP Pengupahan, Pemda Wajib Ikuti Pedoman dari Pemerintah Pusat

Kompas.com - 22/02/2021, 07:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah  Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan bagi pekerja atau buruh. Aturan ini diteken Jokowi pada 2 Februari 2021.

Pasal 4 disebutkan pemerintah pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Kebijakan pengupahan tersebut termasuk dalam program strategis nasional. Pada beleid terbaru ini, pemerintah daerah diwajibkan mengikuti acuan pengupahan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Permenaker soal Upah Industri Padat Karya, Kemenaker: Tak Berarti Perusahaan Bisa Pangkas Gaji Pekerja

Dalam beleid sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, tidak tertulis adanya kewajiban pemerintah daerah mengikuti acuan pengupahan dari pemerintah pusat.

"Pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pengupahan wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat," demikian isi dari Pasal 4 ayat 3 dikutip Kompas.com, dari PP yang diterbitkan di laman JDIH Sekretariat Negara, Senin (22/2/2021).

Adapun bagi pemerintah daerah yang tidak mengikuti pedoman kebijakan pemerintah pusat akan dikenakan sanksi berupa sanksi administratif.

"Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang masih memberlakukan keputusan tentang upah minimum yang bertentangan dengan peraturan pemerintah ini dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemerintahan daerah," isi dari Pasal 81 ini.

Dalam Pasal 23 beleid turunan Undang-undang Cipta Kerja tersebut, juga diatur mengenai upah minimum. Upah minimum sendiri terdiri atas upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

PP ini menyebutkan, upah minimum ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Pastinya penyesuaian nilai upah minimum akan dilakukan tiap tahun.

Penyesuaian nilai upah minimum ditentukan pada rentang nilai tertentu diantara batas atas dan batas bawah upah minimum pada wilayah yang bersangkutan.

Sebagaimana isi PP No. 36/2021 ini juga menunjukkan formulasi atau perhitungan sebagai acuan nilai upah minimum tertinggi dan juga terendah.

Baca juga: Menaker Izinkan Industri Padat Karya Lakukan Penyesuaian Upah

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kementerian ESDM Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur EBTKE di Tahun 2023

Kementerian ESDM Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur EBTKE di Tahun 2023

Whats New
Soal Rencana Penyehatan, OJK Sebut Bumiputera 1912 Tetap Jalankan Prinsip Usaha Bagi Untung atau Rugi

Soal Rencana Penyehatan, OJK Sebut Bumiputera 1912 Tetap Jalankan Prinsip Usaha Bagi Untung atau Rugi

Whats New
Erick Thohir: 80 Persen Produk Susu Masih Impor Erick Ajak Frisian Flag Kerja Sama

Erick Thohir: 80 Persen Produk Susu Masih Impor Erick Ajak Frisian Flag Kerja Sama

Whats New
Lanjutkan Penguatan, IHSG Sesi Pagi Masuki Zona 6.900

Lanjutkan Penguatan, IHSG Sesi Pagi Masuki Zona 6.900

Whats New
Minyakita Kini Langka dan Mahal, Strategi Mendag: Tambah Stok hingga Larang Jual 'Online'

Minyakita Kini Langka dan Mahal, Strategi Mendag: Tambah Stok hingga Larang Jual "Online"

Whats New
Strategi Kementerian ESDM Tingkatkan Penyediaan Pasokan Listrik

Strategi Kementerian ESDM Tingkatkan Penyediaan Pasokan Listrik

Whats New
Daftar Lelang Rumah Murah di Bandung, Nilai Limit di Bawah Rp 100 Juta

Daftar Lelang Rumah Murah di Bandung, Nilai Limit di Bawah Rp 100 Juta

Spend Smart
Anjlok Rp 13.000 Per Gram, Cek Harga Emas Antam Hari Ini

Anjlok Rp 13.000 Per Gram, Cek Harga Emas Antam Hari Ini

Spend Smart
Cara Dapatkan Diskon 10 Persen Tiket Kereta Api, Khusus Alumni UNY

Cara Dapatkan Diskon 10 Persen Tiket Kereta Api, Khusus Alumni UNY

Spend Smart
Resistensi Berinovasi

Resistensi Berinovasi

Whats New
Watsons Tebar Promo Diskon hingga 70 Persen, Catat Tanggalnya

Watsons Tebar Promo Diskon hingga 70 Persen, Catat Tanggalnya

Whats New
Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Kereta Panoramic Beroperasi Februari 2023, Ini Cara Beli Tiketnya

Kereta Panoramic Beroperasi Februari 2023, Ini Cara Beli Tiketnya

Whats New
 Menko Airlangga Yakin Proyek Smelter Freeport Rampung pada Desember 2023

Menko Airlangga Yakin Proyek Smelter Freeport Rampung pada Desember 2023

Whats New
Mendag Zulhas Larang Minyakita Dijual 'Online', Shopee: Kita Turunkan

Mendag Zulhas Larang Minyakita Dijual "Online", Shopee: Kita Turunkan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+