Ini Denda dan Sanksi bagi Perusahaan yang Telat Bayar THR 2021

Kompas.com - 12/04/2021, 11:31 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) kedua (II) FKSPN di Semarang, Jawa Tengah, pada Senin (5/4/2021). Dok. Humas Kementerian KetenagakerjaanMenteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) kedua (II) FKSPN di Semarang, Jawa Tengah, pada Senin (5/4/2021).
Penulis Kiki Safitri
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah akan memberikan denda dan sanksi kepada perusahaan atau pengusaha yang telat membayarkan THR 2021 secara penuh sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pembayaran THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

“Terkait denda, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar,” ujar Ida dalam konferensi pers secara virtual, Jakarta, Senin (12/4/2021).

Baca juga: Pengusaha Wajib Bayar Penuh THR 2021, Ini Jadwal Pencairannya

Terkait dengan sanksi administratif, Ida menjelaskan, bagi perusahaan yang tidak membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dalam waktu yang ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum hari keagamaan, akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 9 ayat 1 dan 2.

“Sanksi administratif tersebut berupa, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagaian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha,” kata dia.

Ida menegaskan, semua sanksi administratif dan denda kepada pengusaha yang tidak membayarkan THR tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atau keterlambatan pembayaran THR keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Meski begitu, pemerintah tak menutup pintu dialog. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayarkan THR bagi para pekerjanya sesuai waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Ida meminta gubernur dan bupati/wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan iktikad baik.

Baca juga: KSPI: Masih Banyak Perusahaan Nunggak THR 2020, Ada yang Baru Bayar Rp 250.000

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai KPK Beralih Jadi ASN, Menpan-RB: Gajinya Bisa Naik

Pegawai KPK Beralih Jadi ASN, Menpan-RB: Gajinya Bisa Naik

Whats New
Simak Kinerja 3 Bank Besar pada Kuartal I-2021, Siapa Paling Baik?

Simak Kinerja 3 Bank Besar pada Kuartal I-2021, Siapa Paling Baik?

Whats New
ShopeePay Tebar Cashback hingga 90 Persen

ShopeePay Tebar Cashback hingga 90 Persen

Spend Smart
KKP Izinkan Kapal Ikan Eks Asing Beroperasi di Laut RI, Begini Ketentuannya

KKP Izinkan Kapal Ikan Eks Asing Beroperasi di Laut RI, Begini Ketentuannya

Whats New
Meski Bakal Diizinkan, KKP Tegaskan Belum Ada Satu Pun Izin Kapal Eks Asing Terbit

Meski Bakal Diizinkan, KKP Tegaskan Belum Ada Satu Pun Izin Kapal Eks Asing Terbit

Whats New
Suntikan Modal 300 Juta Dollar AS Telkomsel ke Gojek, Dongkrak Kinerja TelkomGroup

Suntikan Modal 300 Juta Dollar AS Telkomsel ke Gojek, Dongkrak Kinerja TelkomGroup

Rilis
Hingga Maret 2021, Penyaluran KUR di Sektor Kelautan dan Perikanan Sudah Separuh dari Target

Hingga Maret 2021, Penyaluran KUR di Sektor Kelautan dan Perikanan Sudah Separuh dari Target

Whats New
[KURASI KOMPASIANA] Tetap Bersyukur bila Bekerja Saat Lebaran

[KURASI KOMPASIANA] Tetap Bersyukur bila Bekerja Saat Lebaran

Rilis
Gibran Rakabuming Dukung Program Rumah Melati Gagasan Korem 074 Warastratama dan Shopee

Gibran Rakabuming Dukung Program Rumah Melati Gagasan Korem 074 Warastratama dan Shopee

Whats New
Lewat OCTO Mobile, CIMB Niaga Fasilitasi Nasabah bagi Angpau Lebaran

Lewat OCTO Mobile, CIMB Niaga Fasilitasi Nasabah bagi Angpau Lebaran

Rilis
Harganya Melesat 400 Persen Setahun, Begini Cara Menambang Ethereum

Harganya Melesat 400 Persen Setahun, Begini Cara Menambang Ethereum

Earn Smart
H-2 Lebaran, Harga Daging Ayam dan Daging Sapi Merangkak Naik

H-2 Lebaran, Harga Daging Ayam dan Daging Sapi Merangkak Naik

Whats New
4.002 Gardu Terdampak Badai Seroja Diperbaiki, PLN: Listrik di NTT Pulih 100 Persen

4.002 Gardu Terdampak Badai Seroja Diperbaiki, PLN: Listrik di NTT Pulih 100 Persen

Rilis
Antisipasi Kebutuhan Lebaran, Pertamina Tambah Pasokan LPG 3 Persen

Antisipasi Kebutuhan Lebaran, Pertamina Tambah Pasokan LPG 3 Persen

Whats New
Sebelum Pajaki Mata Uang Kripto, Pemerintah Diminta Perjelas Dulu Posisi Bitcoin Dkk

Sebelum Pajaki Mata Uang Kripto, Pemerintah Diminta Perjelas Dulu Posisi Bitcoin Dkk

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X