Intip Cara Jepang Membuat Program Prioritas untuk Warganya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Jepang punya cara tersendiri menentukan program prioritas yang bakal diimplementasikan di daerah-daerah. Program daerah ini seluruhnya menggunakan APBD yang diambil dari pajak.

Pemilihan program prioritas ini bisa diterapkan oleh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia, sejalan dengan terbatasnya anggaran daerah karena realokasi untuk Covid-19.

Pemerintah Jepang biasanya melakukan program review, alias me-review program yang telah diterapkan di daerah tersebut oleh pemerintah bersama warga. Dengan kata lain, review ini melibatkan masyarakat secara luas sebelum akhirnya program dilanjutkan atau resmi dihentikan.

Baca juga: Kini Booking Hotel OYO Bisa Pakai Kredivo

Setelah melakukan review, masyarakat diminta memberikan pandangan dan melihat pemerintah bekerja untuk meningkatkan kepercayaan kepada pembuat kebijakan. Lalu, mereka pun diberikan akses untuk melihat temuan-temuan dari program review untuk memberikan penilaian.

Kakogawa, kota kecil di Jepang yang letaknya dekat dengan Osaka merupakan salah satu kota yang menerapkan metode ini.

"Mereka juga harus melihat apa saja temuan yang diberikan oleh para masyarakat dalam program review, apa saja yang perlu dilakukan perbaikan ke depannya. Berapa banyak APBN atau dana yang dikucurkan demi melakukan perbaikan tersebut," kata Walikota Kakogawa Okada Yasuhiro dalam diskusi Yayasan Tifa bersama Japan Initiative, Kamis (6/5/2021).

Okada mencontohkan salah satu program di Kakogawa yang menggunakan metode tersebut, yakni penggunaan dana pengurusan jenazah.

Baca juga: Hotman Paris dan Nikita Mirzani Bakal Jadi Pemegang Saham Holywings

Seperti diketahui, 30 persen populasi warga Jepang saat ini berusia lansia di atas 65 tahun. Dengan begitu, berbagai program pemerintah ditekankan untuk biaya sosial terhadap para lansia.

Di jepang, pengurusan jenazah seperti pengadaan mobil jenazah biasanya disiapkan oleh Pemda. Mobil jenazah ini berfungsi mengantarkan jenazah ke krematorium.

"Mobil jenazah dibayarkan dari anggaran desa yang didapatkan dari pajak yang dibayar warga. Sempat ada diskusi, apakah ini dilanjutkan? Apakah para warga puas kalau mereka membayar pajaknya dan pajaknya dipakai untuk membayar mobil jenazah?," ucap Okada.

Baca juga: Saat Ini Capai Rp 50 Juta, Berapa Harga Ethereum Pertama Kali?