Mau Investasi Aset Kripto? Simak Dulu Tiga Hal Penting Ini

Kompas.com - 14/05/2021, 10:15 WIB
Ilustrasi bitcoin, aset kripto, cryptocurrency. PEXELS/WORLDSPECTRUMIlustrasi bitcoin, aset kripto, cryptocurrency.

JAKARTA, KOMPAS.com - Harga mata uang kripto bitcoin mengalami penurunan usai bos Tesla, Elon Musk mengatakan perusahaannya tak lagi menerima bitcoin sebagai salah satu alat transaksi atas pembelian mobil.

Bitcoin sendiri merupakan salah satu jenis aset kripto. Berdasarkan keterangan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui unggahan di akun Instagram resminya, aset kripto merupakan jenis komoditi, bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia.

Atas dasar itu, OJK mengingatkan masyarakat mengenai resiko perdagangan aset kripto. Menurut OJK, masyarakat harus memahami resiko perdagangan aset kripto yang tidak jelas underlying ekonominya.

Lantas, apa sih sebenarnya aset kripto itu?

Berdasarkan unggahan OJK di akun Intagramnya, merujuk pada peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 5 Tahun 2019, aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer dan buku besar yang terdistribusi untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain.

Setelah mengetahui definisinya, ada baiknya Anda juga memahami tiga hal
penting terkait aset kripto berdasarkan versi OJK:

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pertama, aset kripto merupakan jenis komoditi, bukan sebagai alat pembayaran yang sah. OJK telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas pembayaran dan menyatakan bawa mata uang kripto bukan merupakan alat pembayaran yang sah di Tanah Air.

Kedua, Aset kripto adalah komoditi yang memiliki fluktuasi nilai yang sewaktu-waktu dapat naik dan turun. Sehingga, masyarakat harus paham dari awal mengenai potensi dan resikonya sebelum melakukan transaksi aset kripto.

Ketiga, OJK tidak melakukan pengawasan dan pengaturan atas aset kripto. Pengawasan aset kripto dilakukan oleh Bappebti di bawah naungan Kementerian Perdagangan.

Bappebti sendiri telah mengeluarkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan dan pedagang aset kripto yang telah mendapatkan persetujuan untuk melakukan transaksi aset tersebut.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X