Survei IDEAS: 20 Persen Keluarga Miskin di Metropolitan Tidak Pernah Terima Bansos Pemerintah

Kompas.com - 10/06/2021, 19:08 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Lembaga Riset Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS) menunjukkan bahwa masih terdapat 20 persen keluarga miskin di wilayah metropolitan, yang seharusnya berhak menerima bantuan sosial, tetapi belum pernah menerimanya sama sekali selama masa pandemi, baik dari pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten/kota.

Survei tersebut digelar di lima wilayah aglomerasi utama di Indonesia yaitu Jabodetabek, Semarang Raya, Surabaya Raya, Medan Raya dan Makassar Raya pada awal 2021.

Survei dilakukan terhadap 1.013 kepala keluarga miskin secara tatap muka.

Baca juga: Sembako Kena PPN, Pemerintah Janji Perkuat Bansos

"Dengan responden seluruhnya adalah keluarga miskin yang berlokasi di lima wilayah aglomerasi utama, seharusnya tidak sulit untuk diidentifikasi dan dijangkau, ditambah waktu survei dilakukan sepuluh bulan setelah pandemi melanda, tingkat exclusion error sebesar 20 persen ini sangat mengkhawatirkan," kata Direktur IDEAS Yusuf Wibisono dalam keterangan tertulisnya pada kamis (10/6/2021).

Yusuf mengatakan, celah exclusion error sebesar 20 persen ini tidak mampu ditutup seluruhnya oleh bantuan sosial dari sumber selain pemerintah.

"Dari 20 persen responden yang tidak tercakup oleh bansos dari pemerintah, hanya 6,8 persen saja yang mampu ditutup oleh bansos dari institusi nonpemerintah dan lingkungan terdekat, sedangkan 13,2 persen sisanya sama sekali tidak pernah menerima bansos apapun di masa pandemi," ujar dia.

Dari responden penerima bansos pemerintah pusat di masa pandemi, mayoritas responden menerima bansos diskon listrik PLN 52 persen dan program keluarga harapan (PKH) 36,1 persen.

Diikuti kemudian dengan kartu sembako (BPNT) 22,9 persen, bansos tunai 12,8 persen, BLT UMKM 3,3 persen dan kartu prakerja 2,1 persen.

Baca juga: Ini Syarat dan Cara Mencairkan Bansos Tunai Rp 300.000

IDEAS menilai, dengan cakupan program dengan sasaran yang paling tinggi sebesar 52 persen, bansos diskon listrik PLN sangat layak untuk dipertahankan selama masa pandemi.

Menjadi memprihatinkan ketika program diskon listrik ini justru dihentikan oleh pemerintah di semester II 2021 ini.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Mengenal Apa Itu Impor: Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Jenisnya

Earn Smart
Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Cara Mengambil Uang di ATM BCA dengan Kartu dan Tanpa Kartu

Spend Smart
Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Pemerintah Tetapkan Bunga KUR Super Mikro jadi 3 Persen

Whats New
Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Kemenhub Sebut Penetapan Tarif Ojol Akan Dialihkan ke Gubernur

Whats New
Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Bos Sampoerna Sebut Perusahaan Besar Perlu Melakukan Inovasi Disruptif

Rilis
Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Luhut: Jika Kurs Rupiah Tembus Rp 16.000, Bukan karena Ekonomi RI Enggak Bagus

Whats New
Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Kalah Gugatan soal Nikel di WTO, Indonesia Akan Terus Jalankan Hilirisasi

Whats New
Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Tekan Emisi Karbon, BCA Tanam 1.000 Bibit Pohon Durian di Gunung Sasak

Whats New
Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Maksimalkan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Kemenperin Permudah Aturan Verifikasi TKDN

Whats New
Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Petakan Masalah Pangan di RI, BPS Akan Lakukan Sensus Pertanian pada 2023

Whats New
Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Bersertifikasi TKDN, UMK Diharapkan Tak Lagi Jual Produk Impor

Whats New
Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Ombudsman RI: Kementan Dinyatakan Lakukan Maladministrasi Terkait Pendataan Kartu Tani untuk Penerima Pupuk Bersubsidi

Whats New
Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Diminta Mundur, Karyawan Jiwasraya Tuntut Hak Dipenuhi

Whats New
BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

BPJS Orang Kaya Tidak Dibedakan, Begini Penjelasan Menkes

Whats New
PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

PMI Program IJEPA Akan Dapat Pelatihan Bahasa Jepang

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.