Anggaran di Kabupaten Habis untuk Administrasi dan Birokrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih belum optimal. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBD banyak yang belum fokus digunakan untuk memperbaiki layanan dan menyelesaikan prioritas kebutuhan daerah. Anggaran daerah paling banyak dihabiskan untuk administrasi dan birokrasi sehingga tidak memberi manfaat bagi masyarakat.

Dalam acara Pengukuhan Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan Rapat Kerja Nasional Apkasi, Sabtu lalu (19/6/2021), Sri Mulyani mewanti-wanti kepala daerah agar benar-benar melihat dan mempelajari bagaimana meredesain program dan kegiatannya. Sehingga uang APBD benar-benar bisa berasa dan berdampak positif bagi masyarakat.

Indikator yang menjadi masalah yaitu porsi belanja pegawai yang sangat besar sekitar 32,4 persen dari rata-rata APBD atau Rp 385 triliun. Jika dibandingkan dengan APBN, porsi belanja untuk pegawai hanya sekitar 16 persen, sehingga belanja yang lain bisa dipakai untuk membangun infrastruktur seperti sanitasi, air bersih, untuk jembatan, dan sekolah.

“Itulah pentingnya memprioritaskan yang benar bagi belanja. Kalau sebagian besar belanja hanya untuk pegawai, dan kemudian pegawai tersebut hanya membuat kegiatan bagi mereka saja anggaran APBD yang sekitar Rp 800 triliun hasilnya sangat minimal bagi masyarakat kita,” ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Nasib Garuda: Utang Urung Dibayar, Bunga Terus Menggunung

Di kabupaten terlihat deviasi anggaran APBD lebih tinggi. Sebagai contoh Kabupaten Bangkalan yang 50 persen anggaran ABPD habis untuk belanja pegawai. Sedangkan belanja pegawai paling rendah di Kabupaten Berau sebesar 22 persen. Secara keseluruhan rata-rata APBD kabupaten sebanyak 33,5 persen anggaran digunakan untuk belanja pegawai.

Selain itu, Sri Mulyani menyampaikan, anggaran untuk infrastruktur di daerah juga masih sangat rendah, yaitu sekitar 13,7 persen. Meski begitu, ia mengapresiasi kabupaten Ogan Komering Ilir karena anggaran infrastrukturnya cukup besar yaitu 25 persen.

"Saya harap ini akan meningkat lagi," kata Sri Mulyani.

Sebaliknya, Sri Mulyani prihatin karena terdapat kabupaten yakni Kabupaten Lampung Utara yang anggaran infrastrukturnya cuma 4,32 persen.

“Ini sangat kecil. Artinya APBD itu hanya habis untuk hal-hal lain saja yang tidak ada hasil yang dirasa dan dilihat oleh masyarakat. Ini harus segera di evaluasi dengan serius untuk seluruh pemerintah daerah,” imbuh Sri Mulyani. (Reporter: Siti Masitoh|Editor: Khomarul Hidayat)

Baca juga: TKA Masuk Industri Strategis, Luhut: Enggak Boleh Marah, Ada Alih Teknologi

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Miris, APBD di kabupaten habis untuk administrasi dan birokrasi