Potret Rasio Utang Pemerintah: Turun Era SBY, Naik Lagi di Era Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com – Rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) menjadi salah satu ukuran aman tidaknya besaran utang sebuah negara.

Inilah yang kemudian menjelaskan alasan mengapa PDB dijadikan salah satu dasar bagi negara dalam melakukan pinjaman. Lantas bagaimana potret rasio utang Indonesia dari tahun ke tahun?

Dalam ketentuan UU Keuangan Negara No. 17 tahun 2003, batas rasio utang terhadap PDB adalah sebesar 60 persen.

Baca juga: Mengapa Negara Harus Berutang?

Artinya, jika melebihi batas tersebut maka Indonesia terlilit pada sebuah kondisi yang disebut jebakan utang, yakni ketika sebuah negara tidak lagi sanggup membayar utang sehingga harus membayarnya dengan menambah utang baru.

Kendati dalam aturannya ditetapkan batas rasio utang terhadap PDB adalah sebesar 60 persen, rasio utang Indonesia pernah mengalami naik-turun pada setiap pemerintahan.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dikutip pada Sabtu (27/6/2021), posisi utang pemerintah di akhir Mei 2021 mencapai Rp 6.418,5 triliun dengan rasio utang terhadap PDB yakni 40,49 persen.

Rasio utang pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tercatat selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sepanjang periode 2014-2020.

Baca juga: Bukan Cuma Pinjaman Luar Negeri, Ini Jenis-jenis Utang Negara

Kondisi tersebut bertolak belakang dengan yang terjadi pada rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama kepemimpinannya di rentang 2004-2014.

Rasio utang pemerintah era SBY

Presiden SBY melanjutkan tren penurunan rasio utang pemerintah sebelumnya, yang sempat naik tajam pada akhir Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Betapa tidak, rasio utang pemerintah terhadap PDB mencapai 58 persen pada tahun 1998. Angka tersebut naik 20 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 38 persen pada 1997.

Pada 1999, grafik lonjakan rasio utang pemerintah masih terjadi yang menunjukkan titik 85 persen terhadap PDB. Puncak rasio utang pemerintah terhadap PDB paling tinggi sepanjang sejarah tercatat pada 2000, dengan angka 89 persen.

Meski begitu, sejak titik puncak rasio utang tertinggi itu, tahun-tahun berikutnya rasio utang pemerintah Indonesia terus mengalami penurunan yang juga dilanjutkan pada era Presiden SBY.

Pada tahun 2004, rasio utang terhadap PDB tercatat sebesar 57 persen, yang kemudian turun 10 poin ke angka 47 persen di tahun 2005.

Setahun berselang, di tahun 2006 rasio utang era SBY kembali turun menjadi 39 persen per DDB dan terus terpangkas ke angka 33 persen di tahun 2007.

Baca juga: Perjalanan Lonjakan Utang Pemerintah di 2 Periode Jokowi

Rasio utang pemerintah terhadap PDB memasuki level psikologis baru di tahun 2008 ketika mencatatkan angka 28,3 persen. Pun demikian tahun berikutnya, pada 2009 rasio utang pemerintah tercatat sebesar 26,1 persen.

Rasio utang era SBY di periode kedua sejak tahun 2010 hingga 2014 juga masih terjaga tren penurunannya, kecuali terjadi sekali kenaikan yang tidak signifikan dan masih bertahan di bawah 25 persen.

Pada 2010 misalnya, rasio utang Indonesia tercatat sebesar 26,1 persen. Tahun berikutnya, pada 2011 angkanya turun menjadi 24,4 persen dan mencapai titik terendah pada 2012 yakni sebesar 23 persen.

Kenaikan rasio utang era SBY baru terjadi pada tahun 2013 yakni menjadi 24,9 persen dan kembali turun di angka 24,74 persen pada tahun 2014.

Rasio utang pemerintah era Jokowi

Adapun rasio utang pemerintah terhadap PDB di era Presiden Jokowi relative konsisten mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2015, rasio utang pemerintah naik menjadi 27,43 persen, dan naik lagi ke angka 28,33 persen di tahun 2016.

Berikutnya, kenaikan rasio utang era Jokowi kembali terjadi pada tahun 2017 yakni 29,4 per PDB. Kemudian, di tahun 2018 dan 2019, rasio utang pemerintah terhadap PDB masing-masing 29,98 persen dan 29,8 persen.

Baca juga: Daftar 10 Negara dengan Utang Luar Negeri Terbesar, Indonesia Nomor Berapa?

Pada tahun 2020, rasio utang terhadap PDB menembus level psikologis baru ketika mencapai angka 38,68 persen. Angka tersebut menjadi rasio utang tertinggi sepanjang kepemimpinan Jokowi, namun dengan catatan belum memperhitungkan rasio utang pada 2021 di akhir tahun mendatang.