Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bisnis Pusat Perbelanjaan Berpotensi Terpukul Kenaikan Kasus Covid-19

Kompas.com - 28/06/2021, 11:38 WIB
Yoga Sukmana

Editor

Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI), Alphonsus Widjaja memproyeksi jika aturan PPKM Mikro yang diberlakukan kembali menurunkan tingkat kunjungan cukup drastis.

"Diperkirakan tingkat kunjungan akan turun cukup drastis sehingga hanya akan tersisa sekitar 10 persen saja," jelasnya saat dihubungi oleh Kontan, Minggu (27/6/2021).

Sebagai informasi, di tengah rencana sejumlah negara untuk kembali melangsungkan lockdown karena penyebaran Covid-19 varian Delta, Indonesia juga kembali mengerem laju mobilitas dengan PPKM Mikro karena angka Covid-19 kembali melonjak dan ancaman Covid-19 varian Delta.

Di sisi lain, Alphon sendiri melihat dari pengalaman awal tahun 2021 ini, dimana pembatasan tidak akan efektif untuk menekan jumlah kasus positif COVID - 19, jika hanya dilakukan secara parsial dan tidak disertai dengan penegakan yang kuat atas pemberlakuan serta penerapan Protokol Kesehatan yang ketat, disiplin dan konsisten.

"Sejak awal pandemi terjadi Pusat Perbelanjaan telah dan selalu menunjukkan keseriusan serta komitmen yang kuat untuk terus menerus memberlakukan dan menerapkan Protokol Kesehatan yang ketat, disiplin dan konsisten," ujarnya.

Baca juga: Ini Jenis Reksa Dana Favorit Pilihan Investor Indonesia

Ia menambahkan, Pusat Perbelanjaan juga memberlakukan Protokol Kesehatan secara berlapis, baik oleh Pengelola Pusat Perbelanjaan dan juga para Penyewa. Dengan pembatasan ini, lanjutnya, maka sudah dapat dipastikan bahwa perekonomian akan kembali terpuruk.

Oleh karena itu, Pemerintah harus dapat memastikan bahwa pembatasan kali ini benar-benar disertai dengan penegakan yang kuat atas pemberlakuan serta penerapan protokol kesehatan yang kuat, disiplin dan konsisten. Dengan demikian, pengorbanan besar di bidang perekonomian tidak menjadi sia-sia.

"Sejak awal pandemi Indonesia telah menetapkan untuk tidak memilih lockdown dan memilih untuk memberlakukan PSBB atau PPKM, dimana upaya pencegahan penyebaran wabah COVID - 19 dapat diberlakukan. Pada saat yang bersamaan, perekonomian masih bisa berlangsung meski tidak maksimal," tambahnya.

Ia mengungkapkan, sebelumnya PPKM Mikro telah terbukti cukup efektif untuk menekan jumlah kasus positif COVID -19 yang mana pada saat bersamaan juga kegiatan ekonomi masih bisa berlanjut meski masih jauh dari normal.

Dari kondisi - kondisi tersebut, Alphon menyimpulkan bahwa lonjakan jumlah kasus positif Covid -19 disebabkan oleh tidak adanya konsistensi dalam penerapan protokol kesehatan.

"Setiap pemberlakuan pembatasan harus selalu disertai dengan penegakan atas penerapan Protokol Kesehatan yang ketat, disiplin dan konsisten," tegasnya. (Reporter: Amalia Nur Fitri|Editor: Noverius Laoli)

Baca juga: Super Air Jet dan Lion Air Berbagi Lokasi Tes Antigen untuk Penumpang?

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul: Kenaikan kasus Covid-19 berpotensi pukul bisnis pusat perbelanjaan domestik

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Sumber
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dorong Kemandirian Ekonomi, Malaysia Riilis Kebijakan 'Malaysia First'

Dorong Kemandirian Ekonomi, Malaysia Riilis Kebijakan "Malaysia First"

Whats New
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga Bulan Depan

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga Bulan Depan

Whats New
Tahan Laju Utang Non-Bank, China Naikkan Modal Minimum Perusahaan Pembiayaan 3 Kali Lipat

Tahan Laju Utang Non-Bank, China Naikkan Modal Minimum Perusahaan Pembiayaan 3 Kali Lipat

Whats New
'Food Estate' dan 'Contract Farming' Jauh dari Kedaulatan Pangan

"Food Estate" dan "Contract Farming" Jauh dari Kedaulatan Pangan

Whats New
Kementan Percepat Pompanisasi di Lamongan untuk Optimasi Lahan Rawa hingga Tingkatkan IP

Kementan Percepat Pompanisasi di Lamongan untuk Optimasi Lahan Rawa hingga Tingkatkan IP

Whats New
BKN: Pemindahan ASN ke IKN Bukan Pemaksaan, tapi Kewajiban

BKN: Pemindahan ASN ke IKN Bukan Pemaksaan, tapi Kewajiban

Whats New
China dan Selandia Baru Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ada Apa?

China dan Selandia Baru Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ada Apa?

Whats New
Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran Bansos Melonjak Tajam di Awal 2024

Sri Mulyani Sebut Realisasi Anggaran Bansos Melonjak Tajam di Awal 2024

Whats New
3 Langkah IFG Dukung Transformasi Sektor Keuangan Non-bank

3 Langkah IFG Dukung Transformasi Sektor Keuangan Non-bank

Whats New
Bank Sentral Jepang Naikkan Suku Bunga untuk Pertama Kali dalam 17 Tahun

Bank Sentral Jepang Naikkan Suku Bunga untuk Pertama Kali dalam 17 Tahun

Whats New
Erick Thohir Usul 7 BUMN Dapat PMN Rp 13,6 Triliun Tahun Ini

Erick Thohir Usul 7 BUMN Dapat PMN Rp 13,6 Triliun Tahun Ini

Whats New
Baru 2.430 ASN yang Siap Dipindahkan ke IKN

Baru 2.430 ASN yang Siap Dipindahkan ke IKN

Whats New
16 Smelter Mineral Bakal Dibangun pada 2024, Nilai Investasinya Rp 183 Triliun

16 Smelter Mineral Bakal Dibangun pada 2024, Nilai Investasinya Rp 183 Triliun

Whats New
Redesain Logo BTN Menuju Era Digitalisasi

Redesain Logo BTN Menuju Era Digitalisasi

Whats New
Marak Bus Bodong, Pengusaha Otobus Imbau Masyarakat Waspada Pilih Angkutan untuk Mudik Lebaran

Marak Bus Bodong, Pengusaha Otobus Imbau Masyarakat Waspada Pilih Angkutan untuk Mudik Lebaran

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com