KPPU Denda Garuda Indonesia terkait Praktik Monopoli Tiket Umrah

Kompas.com - 08/07/2021, 19:03 WIB
Ilustrasi ShuterstockIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan sanksi denda sebesar Rp 1 miliar kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

Pasalnya, emiten dengan kode saham GIAA ini terbukti melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999.

Tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam perkara dugaan praktik diskriminasi Garuda Indonesia terkait pemilihan mitra penjualan tiket umrah menuju dan dari Jeddah dan Madinah.

Kesimpulan tersebut disampaikan dalam Sidang Majelis Pembacaan Putusan yang dilakukan secara daring pada hari ini (8/7/2021).

Baca juga: Temuan KPPU: Harga Jual Tabung Oksigen di Jakarta Meningkat hingga 900 Persen

"Menimbang berbagai fakta, penilaian, analisa, dan kesimpulan di atas, Majelis Komisi menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. terbukti melanggar pasal 19 huruf d UU No. 5/1999, dan menjatuhkan hukuman berupa denda administratif sebesar Rp 1 miliar. Denda tersebut wajib dilakukan pembayaran selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur melalui keterangan resminya, Kamis.

Lebih lanjut, kata Deswin, apabila Garuda Indonesia telat melakukan pembayaran denda, dapat dikenakan tambahan denda keterlambatan sebesar 2 persen per bulan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Denda keterlambatan pembayaran denda ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Pada pembacaan putusan hari ini, Majelis Komisi turut mempertimbangkan kemampuan GIAA untuk membayar berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2018, Tahun 2019, dan Tahun 2020. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Komisi menilai bahwa jika dikenakan tingkat denda tertentu, maka GIAA berpotensi tidak dapat beroperasi pada kondisi keuangan tersebut," ujarnya.

Adapun pembacaan putusan tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Komisi untuk Perkara M. Afif Hasbullah, didampingi Anggota Majelis Komisi yang terdiri dari Dinni Melanie dan Guntur Syahputra Saragih.

Pada proses persidangan, Majelis Komisi menilai, Garuda Indonesia telah menunjuk keenam Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai wholesaler, tanpa melalui proses penunjukan yang dilakukan secara terbuka dan transparan.

Baca juga: Apa Kabar Dana Talangan dari SMI untuk Garuda Indonesia?

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.