Menkes Blak-blakan soal Alasan Buka Vaksinasi Berbayar

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan latar belakang dari kebijakan pemerintah untuk membuka program vaksinasi gotong royong berbayar bagi individu. Alasannya karena program vaksinasi gotong royong oleh perusahaan swasta berjalan lamban.

Ia menjelaskan, pada 26 Juni 2021, dilakukan rapat di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas inisiatif Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) untuk membahas vaksinasi gotong royong yang kecepatannya sangat perlu ditingkatkan.

"Vaksinasi gotong royong mungkin sekarang itu speed-nya 10.000-15.000 dosis per hari, dari target 1,5 juta dosis, baru 300.000. Jadi memang ada concern, ini kok lambat yang sisi vaksinasi gotong royong," ungkap Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Vaksinasi Berbayar, Tuai Polemik hingga Akhirnya Ditunda

Lalu, melalui rapat tersebut, disepakati beberapa opsi untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi gotong royong, di antaranya membuka ke rumah sakit yang juga memiliki program vaksinasi gratis pemerintah, memberikan kepada anak dan ibu hamil atau menyusui, serta membuka kepada individu.

Budi mengatakan, hasil rapat tersebut pun dibawa ke dalam rapat terbatas (ratas) kabinet pada 28 Juni 2021 untuk kembali dibahas. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang sekaligus sebagai Ketua KPC-PEN, memberi masukan untuk membuka vaksinasi gotong royong bagi individu.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun melakukan harmonisasi aturan lama mengenai vaksinasi gotong royong dengan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021.

"Dari situ (ratas) Menko Perekonomian memberikan masukan sebagai Ketua KPC-PEN, kemudian kami harmonisasi dan kami keluarkan (aturannya)," kata Budi.

Baca juga: Soal Vaksin Berbayar, Erick Thohir: Tidak Menggunakan Dana APBN

Ia menjelaskan, ada sejumlah pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan vaksinasi gotong royong berbayar. Di antaranya pelaksanaan program vaksin gotong royong masih bisa ditingkatkan peranannya dalam mempercepat pencapaian target vaksinasi nasional.

"Vaksinasi gotong royong kita lihat seharusnya masih bisa lebih cepat, karena swasta kan seharusnya lebih cepat geraknya dari pemerintah untuk bisa mengakselerasi cakupan vaksinasi ini," kata dia.

Lalu, program vaksinasi gotong royong tidak memiliki keterlibatan negara dari sisi anggaran atau tidak menggunakan APBN, tetapi dana dari BUMN dan perusahaan swasta.

Di sisi lain, biaya yang ditanggung oleh individu ataupun badan hukum yang mengikuti program vaksinasi gotong royong akan membantu meringankan beban APBN dalam upaya menangani pandemi di Indonesia.

Baca juga: Vaksinasi Berbayar Ditunda, Bagaimana Nasib yang Sudah Daftar?

"Pada diskusinya waktu itu juga disampaikan, karena ini biaya ditanggung oleh individu, maka ini dapat meringankan beban APBN," imbuh dia.

Pertimbangan lainnya, kata Budi, vaksinasi gotong royong menjadi opsi bagi masyarakat dalam mendapatkan akses vaksin Covid-19. Pilihannya bisa dengan vaksin berbayar atau dengan vaksin gratis dari pemerintah.

Selain itu, pelaksanaan vaksinasi gotong royong tersebut tidak akan berbenturan dengan program vaksinasi gratis pemerintah karena menggunakan jenis vaksin yang berbeda. Vaksinasi gotong royong menggunakan Sinopharm dan Cansino, sedangkan vaksinasi gratis menggunakan Sinovac, AstraZeneca, Novavax, dan Pfizer.

"Itu adalah landasan pemikiran pemerintah sehingga akhirnya kami buka dan vaksinasi gotong royong yang lamban ini penetrasinya bisa naik, serta bisa menjadi pilar baru untuk bisa mempercepat vaksinasi kita," papar Budi.

Baca juga: YLKI: Vaksinasi Berbayar Tidak Etis di Tengah Pandemi yang Mengganas

Terkait sasarannya, Budi menjelaskan, vaksinasi gotong royong individu ini bisa diakses setiap masyarakat yang memang mau memilih untuk membayar.

Selain itu, sekaligus membuka akses bagi warga negara asing (WNA) yang bekerja di Indonesia untuk bisa segera mendapat layanan vaksin Covid-19.

"Ini terbuka untuk mereka (WNA) dan progam vaksin ini hanya di faskes yang tidak duplikat dengan layanan vaksin progam (pemerintah), serta beban atau harganya pun kami atur berapa maksimalnya," jelas dia.

Sebelumnya, Kimia Farma akan melayani vaksinasi berbayar mulai Senin (12/7/2021). Penjualan vaksin tersebut dilakukan di delapan klinik Kimia farma yang terletak di enam kota.

Baca juga: Kimia Farma Tunda Vaksinasi Berbayar

Namun, penjualan vaksin ditunda menyusul banyaknya kritik terkait program tersebut. Sebab, masih banyak daerah yang kekurangan vaksin Covid-19.

Sekretaris Perusahaan Kimia Farma Ganti Winarno Putro mengatakan, perseroan bakal menunda pelaksanaan vaksinasi berbayar hingga waktu yang tidak ditentukan.

“Kami mohon maaf karena jadwal Vaksinasi Gotong Royong Individu yang semula dimulai hari Senin, 12 Juli 2021, akan kami tunda hingga pemberitahuan selanjutnya,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin.

Ganti menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena perseroan melihat tingginya respons dari berbagai pihak terkait pelaksanaan vaksinasi individu.

Baca juga: Erick Thohir Jamin Vaksinasi Gotong Royong Tak Gunakan Vaksin Program Pemerintah