Jokowi Mau Ubah Struktur Ekonomi dari Konsumsi ke Sektor Produktif

Kompas.com - 13/07/2021, 13:13 WIB
Foto tanhkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan jalan tol Semarang-Demak di Jawa Tengah, Jumat (11/6/2021).  Kompas.com/Fitria Chusna FarisaFoto tanhkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: Presiden Joko Widodo meninjau proyek pembangunan jalan tol Semarang-Demak di Jawa Tengah, Jumat (11/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengingatkan, struktur ekonomi Indonesia jangan melulu bergantung pada konsumsi masyarakat.

Menurut Jokowi, konsumsi masyarakat sebagai kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia perlahan-lahan harus dikurangi, menjadikan sektor produktif sebagai penopang utama ekonomi.

Adapun saat ini, konsumsi masyarakat masih menjadi komponen pembentuk pertumbuhan ekonomi terbesar dengan kontribusi mencapai 55 persen dari PDB.

"Struktur ekonomi kita yang selama ini lebih dari 55 persen dikontribusikan oleh konsumsi masyarakat, harus perlahan kita alihkan menjadi lebih ke produktif, yakni dengan mendorong industrialisasi, hilirisasi, investasi, dan meningkatkan ekspor," kata Jokowi dalam Investor Daily Summit, Selasa (13/7/2021).

Baca juga: Ini Dampak Ekonomi jika PPKM Darurat Diperpanjang hingga 6 Minggu

Jokowi menyatakan, reformasi ini perlu dimulai. Apalagi dalam kondisi pandemi Covid-19, investasi merupakan kunci utama dalam pemulihan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah kata Jokowi, menyadari hal itu. Makanya, berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong investasi, salah satunya dengan membentuk UU Cipta Kerja.

"UU Cipta Kerja untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Indonesia serta memberikan perlindungan bagi koperasi dan UMKM dan industri nasional," ungkap dia.

Dengan UU Cipta Kerja, investor semakin mudah karena adanya penyederhanaan perizinan berusaha di pusat dan daerah, penerapan perizinan berusaha berbasis risiko, serta pemberian berbagai insentif lainnya.

Khusus untuk investor UMKM dan koperasi, pihaknya akan mendorong kerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar (investor besar).

Adapun untuk mendorong kolaborasi tersebut, Jokowi telah membentuk Satgas Percepatan Investasi melalui Keputusan Presiden Nomor 11/2021. Selain mendorong kerja sama, Satgas ini bertugas menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polda Jatim Ringkus Mafia Pupuk dan Amankan 279,45 Ton Pupuk Subsidi, Mentan SYL Berikan Apresiasi

Polda Jatim Ringkus Mafia Pupuk dan Amankan 279,45 Ton Pupuk Subsidi, Mentan SYL Berikan Apresiasi

Rilis
IHSG Mulai Pulih, Simak Cara Mengatur Portofolio Investasi

IHSG Mulai Pulih, Simak Cara Mengatur Portofolio Investasi

Earn Smart
Diterpa Sentimen 'Sell in May and Go Away', Apakah IHSG Masih Menarik?

Diterpa Sentimen "Sell in May and Go Away", Apakah IHSG Masih Menarik?

Earn Smart
Kewirausahaan untuk Semua

Kewirausahaan untuk Semua

Smartpreneur
Wacana WFA bagi ASN, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo Belum Setuju

Wacana WFA bagi ASN, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo Belum Setuju

Whats New
Atasi Krisis Pangan, Bank Dunia Siap Gelontorkan Rp 441 Triliun

Atasi Krisis Pangan, Bank Dunia Siap Gelontorkan Rp 441 Triliun

Whats New
Subsidi Energi Membengkak, Belanja Negara Tahun Ini Dipatok Jadi Rp 3.106 Triliun

Subsidi Energi Membengkak, Belanja Negara Tahun Ini Dipatok Jadi Rp 3.106 Triliun

Whats New
E-Toll Bakal Diganti Sistem Pembayaran Tanpa Sentuh MLFF, Ini Tanggapan BCA

E-Toll Bakal Diganti Sistem Pembayaran Tanpa Sentuh MLFF, Ini Tanggapan BCA

Whats New
Pemerintah Ajukan Perubahan Postur APBN 2022, Begini Rinciannya

Pemerintah Ajukan Perubahan Postur APBN 2022, Begini Rinciannya

Whats New
Ini Upaya Super Indo Jika Harga Daging dan Telur Mahal Akibat Larangan Ekspor Gandum India

Ini Upaya Super Indo Jika Harga Daging dan Telur Mahal Akibat Larangan Ekspor Gandum India

Whats New
Hindari Perceraian Dini, Simak 5 Tips Kelola Keuangan bagi Pasangan Milenial

Hindari Perceraian Dini, Simak 5 Tips Kelola Keuangan bagi Pasangan Milenial

Spend Smart
Menteri PANRB kepada ASN: Jangan Memaki-maki Pemerintahan

Menteri PANRB kepada ASN: Jangan Memaki-maki Pemerintahan

Whats New
Pemerintah Usul Perubahan ICP, Subsidi BBM dkk Bertambah Rp 74,9 Triliun

Pemerintah Usul Perubahan ICP, Subsidi BBM dkk Bertambah Rp 74,9 Triliun

Whats New
IHSG Naik Tipis pada Penutupan Sesi I Perdagangan, Rupiah Masih di Level Rp 14.700-an

IHSG Naik Tipis pada Penutupan Sesi I Perdagangan, Rupiah Masih di Level Rp 14.700-an

Whats New
Kapal Berbendera RI Masuk 'White List' Setelah 2 Dekade, Dulu Sempat Dicap Tidak Aman

Kapal Berbendera RI Masuk "White List" Setelah 2 Dekade, Dulu Sempat Dicap Tidak Aman

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.