LMAN Belum Terima Dana untuk Pembebasan Lahan Ibu Kota Baru

Kompas.com - 30/07/2021, 17:07 WIB
Foto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: konsep desain ibu kota baru Nagara Rimba Nusa, pemenang sayembara Kementerian PUPR. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaFoto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: konsep desain ibu kota baru Nagara Rimba Nusa, pemenang sayembara Kementerian PUPR.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) mengakui, belum menerima anggaran pembebasan lahan untuk pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur.

Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan, dana pembebasan lahan untuk IKN tidak diusulkan oleh kementerian/lembaga manapun selama tahun 2021.

"Kami belum mendapatkan usulan tersebut, sampai saat ini kami belum tahu ada dana atau tidak karena belum ada K/L yang mengusulkan," kata Basuki Purwadi dalam Bincang Media bersama DJKN di Jakarta, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Bakal seperti Apa Transportasi di Ibu Kota Negara Baru?

Basuki mengungkapkan, dana pembebasan lahan pada tahun 2021 ini hanya untuk beberapa proyek strategis nasional (PSN), mulai dari jalan tol, sumber daya air, hingga bendungan. Dana tersebut sudah dianggarkan oleh beberapa kementerian.

LMAN kata Basuki, hanya menggelontorkan dana pembebasan lahan sesuai yang sudah menjadi prioritas kementerian.

"Yang ada di LMAN saat ini adalah dana yang diusulkan K/L dialokasi untuk sektor tertentu, ada anggaran dari PUPR untuk jalan tol, sumber daya air, bendungan, KA, dan pelabuhan. Ada dana dari Parekraf untuk tempat wisata," ujarnya.

Sebetulnya beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) sudah disiapkan pada tahun 2021.

Bendahara negara itu menyebut, anggaran tersebar di beberapa kementerian/lembaga. Di luar kementerian (non K/L), pemerintah pun sudah menyiapkan anggaran belanja project development fund (PDF).

Secara total, anggaran pembangunan IKN mencapai Rp 1,7 Triliun di tahun 2021. Setidaknya ada empat kementerian yang memegang kendali atas anggaran pembangunan IKN.

Kementerian tersebut, antara lain Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian LHK, dan Kementerian ATR.

"Di (K/L) itu sebesar Rp 800 miliar dan belanja project development fund-nya itu Rp 900 miliar yang sifatnya non K/L," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (22/4/2021).

Baca juga: Kemenhub Kaji Proyek Aerotropolis di Ibu Kota Baru, Apa Itu?

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.