Neraca Perdagangan Indonesia Surplus 2,59 Miliar Dollar AS di Juli 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan neraca perdagangan Indonesia kembali mengalami surplus sebesar 2,59 miliar dollar AS pada Juli 2021.

Pencapaian ini masuk bulan ke-15, Indonesia secara terus-menerus mengalami surplus neraca dagang.

Bila dibandingkan dengan tahun lalu, capaian surplus neraca perdagangan Juli 2021 lebih rendah ketimbang Juli 2020 yang sebesar 3,23 miliar dollar AS. Namun, bila dibandingkan dengan Juni 2021 yang surplus sebesar 1,32 miliar dollar AS, capaian sepanjang bulan lalu membaik signifikan.

Baca juga: Mendag Pamer Neraca Perdagangan RI Selalu Surplus di 2021

Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan, surplus neraca perdagangan sepanjang Juli 2021 terjadi lantaran nilai ekspor lebih tinggi ketimbang impor. Tercatat ekspor Indonesia pada bulan lalu sebesar 17,70 miliar dollar AS, sementara impor mencapai 15,11 miliar dollar AS.

"Melihat tren sejak 2020, ini berarti selama 15 bulan beruntun alami suprlus. Ini memberikan indikasi bahwa ekonomi kita semakin membaik," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Rabu (18/8/2021).

Ia mengatakan, kinerja ekspor yang meningkat secara tahunan yakni mencapai 29,32 persen (year on year/yoy), baik pada sektor migas dan nonmigas, sangat memberikan pengaruh terhadap neraca perdagangan.

Margo bilang, penyumbang ekspor terbesar dari komoditas nonmigas adalah bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan nabati, serta besi dan baja.

Berdasarkan negara mitra dagang, Indonesia mengalami surplus terbesar dengan Amerika Serikat yakni mencapai 1,27 miliar dollar AS, Filipina 533 juta dollar AS, dan Malaysia 397,5 dollar AS.

Baca juga: Surplus Neraca Perdagangan Perlu Ditangani Hati-hati, Mengapa?

Sebaliknya, Indonesia mengalami defisit terbesar dengan China yakni mencapai 844,5 juta dollar AS, Australia 448,1 juta dollar AS, dan Thailand 271,2 juta dollar AS.

Margo mengatakan, kinerja neraca perdagangan pada Juli 2021 tersebut sangat dipengaruhi dengan penerapan PPKM yang dilakukan pemerintah, sebab pembatasan mobilitas masyarakat membuat menurunnya aktivitas ekonomi.