Ekonom Nilai Pembentukan Badan Pangan Nasional Tidak Efektif, Mengapa?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengeluarkan regulasi pembentukan Badan Pangan Nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Pembentukan ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Direktur Program Indef Esther Sri Astuti mengatakan, Badan Pangan Nasional (BPN) bukan menjadi solusi untuk pengembangan sektor pertanian di Indonesia.

Baca juga: BPN Resmi Dibentuk, Ini Kesiapan Bulog

"Kenapa? Seharusnya kalau di kementerian teknis sudah dioptimalkan fungsinya, seperti Kementerian Pertanian, maka saya nyakin di bawah koordinasi Kementerian Perekonomian akan bisa mencapai swasembada pangan," ujar Esther dalam diskusi publik Menanti Taji Badan Pangan Nasional yang disiarkan secara virtual, Senin (30/9/2021).

Menurut Esther, kalaupun BPN tetap dibentuk, tidak akan efektif jika sebagian kewenangannya masih ada di kementerian teknis.

Sebab, kata dia, hal ini akan membuat perebutan kewenangan.

Senada, Ekonom Senior Indef Faisal Basri mengatakan, jika semua kementerian menjalankan tupoksinya masing-masing, dia menyakini pembentukan BPN tidak ada gunanya.

"Jalankan aja tupoksinya, perencanaan lintas sektoral dan lintas daerah disusun oleh Bappenas, konsolidasi anggaran oleh Kemenkeu, dan semua data yang dikeluarkan harus dari Badan Pusat Statistik (BPS) agar tidak ada data yang tumpang tindih," jelas Faisal.

Baca juga: CIPS: Upaya BPN Atasi Persoalan Pangan Nasional Perlu Dikawal

Dia menilai, kalau salah satu kementerian mengambil alih tugas, akan menjadi kurang efektif.

"Kalau sekarang kan bablas, Menteri Perekonomiannya (Menko) ambil tugas, ambil ahli. Harusnya Menko tidak boleh mengambil tugas ahli kementerian atau lembaga," ungkap Faisal.

Faisal bilang, jika ada kesepakatan yang belum menunjukkan titik terang, maka diperlukan rapat terbatas bersama Presiden.

Lewat forum itulah, keputusan diambil dan bersifat mengikat.

"Bahannya nanti harus disusun oleh Mensesneg ataupun KSP. Beres semuanya, enggak ada masalah," kata dia.