Upaya El Salvador Legalkan Bitcoin Tak Mulus, Banyak Diprotes Warganya

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pemerintah El Salvador untuk melegalkan bitcoin sebagai alat transaksi resmi nyatanya berjalan tak mulus.

Dilansir dari Business Insider, Selasa (7/9/2021), hukum untuk melegalkan bitcoin mulai berlaku pada hari ini, waktu setempat.

Untuk diketahui, rencana awal El Savador legalkan bitcoin diumumkan pada 5 Juni 2021.

Dengan penggunaan bitcoin sebagai salah satu alat pembayaran di negara kawasan Amerika Tengah tersebut, bakal merubah struktur ekonomi negara tersebut yang sebagian besar bersumber dari remitansi.

Baca juga: Jadi Alat Tukar Resmi, Pemerintah El Savador Beli Bitcoin Rp 147,35 Miliar

Penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi bakal memengaruhi pelaku usaha lokal, investasi global, dan kehidupan sehar-hari penduduk El Salvador.

Proses persiapan dan peluncuran undang-undang terkait dengan bitcoin pun berantakan.

Banyak penduduk El Salvador yang mengeluh mereka tak mengetahui proses diskusi dan pembuatan undang-undang tersebut.

Selain itu, mereka juga mengatakan, hanya menerima sedikit komunikasi resmi dari aturan yang melegalkan bitcoin sebagai alat transaksi resmi di negara itu.

Di sisi lain, lembaga keuangan global mulai dari bank-bank besar hingga lembaga pemeringkat mengatakan undang-undang tersebut bisa membahayakan proses negosiasi pinjaman dengan IMF, merugikan perusahaan asuransi lokal, dan bahkan melemahkan jaringan bitcoin.

Seiring dengan implementasi undang-undang yang kian dekat, jumlah pihak yang menolak pelegalan bitcoin di El Savador kian meningkat.

Gelombang protes terjadi di San Salvador, lantaran para pensiunan khawatir pembayaran pensiun mereka akan disalurkan dalam bentuk aset kripto yang sangat fluktuatif.

Selain itu, pihak lain juga menilai, undang-undang tersebut bisa meningkatkan kejahatan pencucian uang di negara yang tingkat korupsinya masih sangat tinggi tersebut.

Baca juga: Bitcoin Alat Pembayaran Sah El Salvador, Harga Aset Kripto Menguat

Dalam sebuah jajak pendapat yang dilakukan pada Juli, sebanyak 75 persen dari penduduk El Salvador keberatan dengan undang-undang bitcoin tersebut.

Sementara itu, sekitar setengah lainnya mengatakan mereka tidak tahu apa-apa mengenai pelegalan bitcoin di El Salvador.

Meski sudah memasuki tahap akhir, pemerintah masih harus menyelesaikan aturan untuk membuat proses transisi transaksi dengan bitcoin bisa berjalan mulus.

Pada aturan asli, yang diunggah oleh Presiden Nayib Bukele melalui akun Twitternya, disebutkan pelaku usaha wajib menerima bitcoin, namun memunculkan pertanyaan bagi pelaku usaha yang tidak mengenal teknologi.

Bukele dalam sebuah utas Twitter mengatakan, bagi warga El Salvador yang khawatir dengan dana pensiun mereka, ia mengatakan bisa tetap melakukan transaksi dengan dollar AS seperti biasa.

Baca juga: Resmi, El Salvador Jadi Negara Pertama yang Gunakan Bitcoin sebagai Alat Pembayaran

Ia pun mengatakan, penggunaan bitcoin bukanlah kewajiban di negara tersebut.

Bersama dengan perusahaan bitcoin Amerika, Strike, pemerintah El Salvador telah menyiapkan ratusan ATM bitcoin bersama dengan dompet digital Chivo.

Selain itu, pemerintah juga telah menayangkan iklan TV untuk edukasi publik.

Pada akhir Agustus lalu, pemerintah juga telah mengeluarkan aturan perbankan yang mengatur soal perpindahan awal ke bitcoin.

Baca juga: Setelah El Salvador, Paraguay Disebut-sebut Pertimbangkan Bitcoin Jadi Alat Pembayaran