Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mensos Risma Hapus 9 Juta Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Kompas.com - 27/09/2021, 20:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan pemutakhiran data penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan.

Kementerian Sosial (Kemensos) menyebut, terdapat tiga regulasi terkait dengan program PBI-JKN. Pertama pada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diatur pada Pasal 14 ayat 2 bahwa penerima bantuan iuran adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.

Kedua, pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, disebutkan pada Pasal 8 (2) bahwa identitas peserta paling sedikit memuat nama dan nomor identitas yang terintegrasi dengan NIK, kecuali untuk bayi baru lahir. Jadi harus padan dengan Dukcapil.

Baca juga: Cara Turun Kelas BPJS Kesehatan Terbaru

Ketiga dengan merujuk pada Permensos Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan. Disebutkan pada Pasal 4, bahwa PBI JK bersumber dari DTKS yang ditetapkan oleh Menteri.

Risma mengatakan, proses penetapan data yang telah padan, dilakukan sebulan sekali.

Penetapan PBI JKN ditetapkan sebulan sekali pada minggu pertama setelah menetapkan DTKS.

Setelah itu, Kemensos membuka kesempatan kepada daerah untuk mengirimkan data hasil verifikasi mereka sebelum ditetapkan di pertengahan bulan.

Data Tidak Padan

Termasuk dalam penetapan PBI-JKN, berdasarkan pengecekan, terdapat sekitar 9 juta data yang tidak padan.

“Data yang tidak padan dengan NIK di Dukcapil, tidak bisa diberikan bantuan. Data yang belum padan ini harus dikeluarkan. Sebabnya bisa karena pindah segmen, meninggal dunia, data ganda, atau mungkin sudah tidak lagi termasuk kategori miskin,” kata Risma dalam konferensi pers, Senin (27/9/2021).

Kemensos menyebut, untuk penetapan data per 15 September 2021, dari data PBI JKN sebelumnya, setelah dilakukan pemadanan terdapat data yang padan DTKS sebanyak 74.420.345, dan ada 12.633.338 yang tidak masuk DTKS, namun sudah padan Dukcapil.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman Selanjutnya
Halaman:
Sumber


Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Mengenal 9 Manfaat Perdagangan Internasional bagi Perekonomian Negara

Earn Smart
Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Cara Cek Pajak Kendaraan dengan Mudah, Bisa lewat HP

Spend Smart
Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Harga BBM Nonsubsidi Berubah Berkala, Masyarakat Perlu Edukasi agar Terbiasa

Whats New
Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Kemenaker: BUMN Bisa Jadi Aktor Penting Terwujudnya Indonesia Emas di 2045

Rilis
Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Tumbuh 700 Persen, IBK Indonesia Catatkan Laba Bersih Rp 104 Miliar

Whats New
Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi 'Food Grade' di Jombang

Mayora Group Bangun Pabrik Daur Ulang Plastik Berteknologi "Food Grade" di Jombang

Whats New
BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

BRI Danareksa Sekuritas Bidik Jumlah Transaksi Bisnis Ritel Brokerage Tumbuh 48 Persen di 2023

Whats New
Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Daftar 4 Bank dengan Aset Terbesar di Indonesia

Whats New
Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Berkat Dana Desa, Kemenkeu Sebut Jumlah Desa Tertinggal Turun Jadi 9.221

Whats New
Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Masuk Tahap Akhir, 99 Persen Nasabah Setuju Restrukturisasi Polis Jiwasraya

Whats New
BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

BUMN PT ASDP Buka Banyak Lowongan Kerja, Cek Posisi dan Syaratnya

Work Smart
Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Luhut: 2024 Tidak Ada Proyek Mangkrak, Termasuk 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Whats New
BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

BRI Dapat Alokasi KUR dari Pemerintah Rp 270 Triliun di 2023

Whats New
Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Bos PLN Pastikan Indonesia Tidak Bakal Alami Pemadaman Listrik Massal Seperti Pakistan

Whats New
Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan 'Hadiah' Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Tahun Ini Kemenkeu Alokasikan "Hadiah" Rp 8 Triliun untuk Pemda Berkinerja Baik

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+